Menkumham RI Larang Sementara Orang Asing Masuk Indonesia

JAKARTA, TIMORline.com-Kementerian  Hukum dan HAM melarang sementara orang asing masuk ke wilayah Indonesia terkait mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19). Sebab, wabah ini telah menjadi pandemi di lebih dari 150 negara.

Dalam siaran pers yang diterima TIMORline.com melalui Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pengawasan Imigrasi (TPI) Atambua K.A. Halim, Selasa (31/03/2020) malam, Kemenkumham RI menyebutkan, larangan itu dimuat dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Indonesia.

Mengutip Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna H Laoly, dalam siaran pers yang ditandatangani Kabag Humas dan Umum pada Kemenkumham RI Arvin Gumilang itu menguraikan, larangan ini berlaku untuk semua orang asing dengan enam pengecualian, yakni.
1. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
2. Orang Asing Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Hal ini didasari oleh alasan
kemanusiaan (humanitarian purpose);
5. Awak alat angkut baik laut, udara maupun darat;
6. Bagi Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek-proyek Strategis Nasional.

Ditegaskan pula, orang asing yang dikecualikan tersebut harus memenuhi persyaratan:
1. Adanya surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan otoritas kesehatan dari masing-masing negara;
2. Telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas Covid-19;
3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan pemerintah RI.

Disebutkan, Peraturan Menkumham ini juga mengatur regulasi bagi orang asing yang berada di Indonesia dengan pengaturan sebagai berikut:
1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan
dan Visa on Arrival) yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa
perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya;
2. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang telah
berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan
diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan
permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.

“Dengan diberlakukannya Peraturan Menkumham ini, Peraturan Menkumham Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, Peraturan baru ini akan diberlakukan mulai 02 April 2020 pukul 00.00 WIB sampai dengan masa pandemic Covid-19 berakhir yang dinyatakan instansi berwenang”, demikian tulis Arvin.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: bisa copy