Advertorial: Pencegahan Covid-19 dan Perilaku Hidup Baik yang Dianggap Buruk di Kabupaten Belu

SEJAK pertengahan Maret 2020, dunia heboh. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah di dunia. Ini berawal dari Wuhan, sebuah desa terpencil yang disebut-sebut berada di pelosok Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Virus itu belakangan diketahui sudah ada setahun yang lalu. Serangannya sangat mematikan. Dampaknya sangat-sangat terasa di Indonesia. Puncaknya terasa mulai pertengahan Maret 2020.

Indonesia juga menjadi negara terdampak. Bahkan, Indonesia disebut-sebut sebagai negara terdampak urutan kedua setelah Italia, menyusul Tiongkok dan Amerika.

Meskipun jauh di pedalaman Indonesia dalam deretan negara-negara Asia, Kabupaten Belu juga termasuk daerah terdampak Covid-19.

Sesuai laporan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Propinsi NTT, Kabupaten Belu hingga Senin (30/03/2020) pukul 14.00 wita siang mencatat, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 24 orang. Satu orang di antaranya sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Prof Dr. W.Z. Johanes Kupang. Sedangkan 23 orang lainnya menjalani karantina mandiri selama 14 hari.

Jumlah memang bukan soal. Tapi, antisipasi, pencegahan dan penanganan sejak awal tetap butuh biaya. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu yang saat ini dipimpin Willybrodus Lay mengalokasikan anggaran Rp13 miliar untuk membiayai kerja-kerja pencegahan dan penanganan serangan Covid-19.

Belum terkonfirmasi detail anggaran itu digunakan untuk apa saja. Yang jelas, anggaran ini diutamakan bagi kerja-kerja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Tetapi, pihak Dinas Kesehatan dan rumah sakit tidak kerja sendirian.

Pemkab Belu lalu membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Belu yang diketuai Plt. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Belu Marsel Mau Meta.

Keanggotaan tim ini antara lain terdiri dari unsur Kodim 1605/Belu, Polres Belu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah Mgr Gabriel Manek, SVD dan lainnya.

Dalam Rapat Koordinasi Tim Gugus itu di Lt. I Kantor Bupati Belu pada Jumat 28 Maret 2020, disepakati untuk membentuk  10 Posko penanganan Covid-19 di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.

Ke-10 posko itu menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Belu, yakni Posko Pelabuhan Atapupu, Motadik Ainiba, PLBN Silawan, Turiskain Haekesak, Seroja Halilulik, Polindes Teun, Bandara Haliwen, Batas Lakmaras, Batas Laktutus dan Batas Dilomil.

Di setiap posko, ditempatkan petugas dari beberapa unsur, yakni tenaga kesehatan, TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan pimpinan wilayah setempat seperti unsur kecamatan, desa, dusun, rukun warga dan rukun tetangga.

Tugas utama petugas posko adalah mendata masyarakat yang baru masuk dari luar Kabupaten Belu menggunakan format pemantauan. Hasil pemantauan itu dilaporkan setiap hari ke Posko Kabupaten Belu untuk diteruskan ke pimpinan wilayah serta membagikan protokol isolasi mandiri.

Marsel Mau Meta selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berharap Tim Gugus Tugas yang dipimpinnya bekerja serius, cepat dan tepat sesuai tugas dan fungsi masing- masing.

Hal senada ditekankan Dandim 1605/Belu Letkol Inf Ari Dwi Nugroho. “Anggota Gugus Tugas harus bekerja serius, cepat, tepat dan terkoordinir”, tandas Nugroho.

Nugroho berharap Tim Gugus Tugas tidak malu dan belajar meniru keberhasilan Gugus Tugas di tempat lain yang mampu menangani penyebaran corona virus secara cepat.

Ada pemerintah. Tersebutlah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lainnya. Dibentuk pula Tim Gugus Tugas.

Tetapi, Sekkab Marsel dan Dandim Nugroho tegas. Keduanya bilang, pencegahan dan penanganan Covid-19 tidak hanya menjadi beban tanggungjawab petugas kesehatan dan pegawai sosial.

Sebab, menurut keduanya, pencegahan dan penanganan Covid-19 butuh kerja bersama yang terkoordinir.

Lalu, apakah masyarakat luas harus berpangku tangan? Tidak. Sekali lagi tidak.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat luas diwajibkan mengikuti kebijakan pemerintah. Antara lain stay at home (tinggal di rumah), work from home (WFH/bekerja dari rumah), jaga jarak kontak fisik (physical distancing) dan rajin cuci tangan memakai sabun.

Kebijakan pemerintah itu kemudian mewajibkan warga untuk tidak saling mengunjungi antartetangga, mengurangi berbelanja di pasar dan mendatangi mall. Bahkan, ke gereja juga dibatasi. Sampai-sampai ibadah di gereja pada hari Minggu bagi umat kristiani dan ibadah hari Jumat bagi umat muslim di mesjid juga nyaris kosong.

Kebijakan mencuci tangan memakai sabun, misalnya. Sebetulnya itu adalah praktik perilaku hidup sehat yang sudah lama digaungkan pemerintah. Tetapi, kebanyakan orang menganggap hal ini sebagai hal buruk. Malahan kebanyakan orang berpendapat, cuci tangan pakai sabun atau tidak, toh mati juga.

Dibanding para leluhur yang hidup tidak tahu cuci tangan, buah yang dipetik di hutan pun langsung dikonsumsi tanpa dicuci, toh mereka lebih banyak umur panjang dibanding anak-cucu sekarang.

Tetapi, apa yang terjadi saat ini di Kabupaten Belu? Sebagai sampel, siapa pun bisa melihat apa yang dilakukan masyarakat Belu hari ini.

Terlihat, di setiap toko, rumah pribadi dan kantor baik kantor swasta maupun pemerintah, ada persediaan air cuci tangan. Masuk-keluar toko, rumah dan kantor harus cuci tangan pakai sabun.

Cara ini diakui sebagai salah satu langkah mencegah Covid-19. Itu berarti, Covid-19 dapat dicegah dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS yang dikenal dengan Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Lima Pilar itu adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan; Cuci Tangan Pakai Sabun; Pengelolaan Air Minum dan Makanan; Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan Pengelolaaan Limbah Cair.

Direktur Yayasan Pijar Timur Indonesia Vincentius Kiabeda di depan para peserta Pelatihan Pendidik Sebaya STBM dan Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM) Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Belu pada awal Maret 2020 lalu, mengatakan, STBM dengan Lima Pilar-nya dapat menyelamatkan manusia dalam semua usia dan strata sosial.

Yang paling penting, menurut Vincentius, adalah disiplin dan ketaatan diri terhadap diri sendiri untuk hidup sehat di lingkungan yang bersih.

Bila disiplin dan taat hidup di lingkungan yang bersih, perilaku buang air besar sembarangan akan terhenti. Rumah-rumah warga pun perlu dilengkapi dengan toilet yang layak pakai bagi semua orang, termasuk anak-anak, usia lanjut dan kaum penyandang disabilitas.

Kebiasaan buang sampah sembarangan wajib diubah warga dengan membuang sampah pada tempatnya. Tetapi, tempat sampah dimaksud harus disiapkan warga sendiri, jangan terus berharap pemerintah yang menyediakannya.

Di sini saya mau katakan, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dan membuang sampah pada tempatnya sebetulnya perilaku hidup baik yang sudah lama menjadi kebijakan pemerintah. Tetapi, sebagian masyarakat Belu menganggapnya sebagai kebiasaan buruk yang menghambat, ribet dan bukan merupakan warisan para leluhur.

Apakah kita terus bertahan dengan anggapan buruk ini? Untuk hal sederhana ini, Pemerintah dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Belu harus kerja ekstra pula. Paling tidak untuk meyakinkan masyarakat Belu manfaat cuci tangan pakai sabun dalam mencegah dan menangani wabah Covid-19 saat ini.

Belum lagi, kalau ada sikap-sikap warga Belu yang meremehkan instruksi penyemprotan diri-pribadi, perabot rumah tangga, rumah dan benda-benda seperti handphone, sisir, gelas air minum, dan lain sebagainya. Semuanya tentu masih dianggap sebagai hal buruk yang rumit dan menghambat.

Padahal, semuanya dapat dilakukan sebagai kebiasaan dalam perilaku hidup bersih dan sehat pada masa-masa seperti saat ini. Setidaknya dapat mengurangi beban pemerintah, termasuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Belu, dalam mencegah dan menangani wabah Covid-19.

Instruksi Pemerintah dalam hal physical distancing (jarak fisik) malahan dianggap sebagai lelucon dan perilaku hidup yang tidak lazim. Bagaimana mungkin suami-istri harus menjaga jarak, padahal mereka harus selalu dekat dan bersama-sama.

Ada ledekan yang berkembang luas, jaga jarak berdampak negatif terhadap Covid-19 tapi berdampak positif terhadap istri karena pemerintah larang suami-istri ke luar rumah.

Itu urusan dengan warga. Bagaimana petugas medis? Petugas medis itu manusia biasa. Semua petugas medis diwajibkan tetap melayani pasien. Fokus pada wabah Covid-19.

Meskipun Alat Pelindung Diri (APD) seperti baju, sepatu boot, masker dan sarung tangan tidak memadai, mereka rela terus melayani pasien dengan semua status. Baik yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Masyarakat yang merasa ada kontak erat dengan orang Covid-19 positif termasuk OTG. Biasanya terjadi kontak erat karena orang tidak memperhatikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sehingga, kepadanya dapat dikenai karantina rumah selama 14 hari.

Ada pula ODP, orangnya datang dengan salah satu gejala, misalnya demam, batuk menetap dan sakit tenggorokan. Orang seperti ini harus dites ulang dalam waktu 10 hari. Dalam status seperti ini, orang bersangkutan harus isolasi diri di rumah.

Terakhir, ada yang dinamakan PDP. Orang ini memiliki gejala demam menetap dan infeksi saluran pernapasan. Ini ditandai dengan peningkatan frekuensi napas dan batuk, disertai dengan penurunan kesehatan. Dalam status seperti ini, pengobatannya harus sesuai gejala.

Untuk penanganannya, jika positif Covid-19 ringan maka kepada yang bersangkutan harus dikenai isolasi rumah. Bila positif Covid-19 sedang maka yang bersangkutan harus menjalani isolasi darurat di rumah sakit.

Tetapi, bila seseorang positif Covid-19 berat maka yang bersangkutan harus menjalani isolasi di rumah sakit rujukan.

Pasien dengan tiga status di atas, ditangani tenaga kesehatan yang mendapat pengecualian kebijakan/instruksi pemerintah. Sebab, dalam instruksi/kebijakan pemerintah, tenaga kesehatan tetap melayani pasien di rumah sakit atau Puskesmas, tidak tinggal di rumah.

Petugas medis juga tidak diwajibkan menjaga jarak, terutama dengan pasien. Sebab, para petugas medis dalam keadaan apa pun harus tetap dekat dengan pasien, termasuk pasien Covid-19.

Mereka menjadi pengecualian pemerintah untuk tetap melaksanakan tugas. Suasana ini dapat dilihat di RSUD Mgr Gabriel Manek, SVD Atambua. Apalagi, RSUD ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19.

Ketika tersebar rumor adanya pasien penginap Covid-19 di rumah sakit tersebut, dr Bathseba Elena Corputty selaku direktris rumah sakit tersebut langsung bertindak cepat.

Sesegeranya pula Bathseba bicara ke publik melalui media. Intinya, tidak ada pasien Covid-19 di rumah sakit tersebut.

Sebagai sikap awas terhadap serangan Covid-19, Batsheba meminta masyarakat Belu untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Bila semua masyarakat Belu berketetapan hati untuk mengurus diri sendiri dengan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan mengikuti instruksi-instruksi Pemerintah terkini, puji Tuhan kita dijauhi dari serangan Covid-19.

Selain instruksi/kebijakan pemerintah, praktik keseharian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, ada pula cara menangkal Covid-19 sesuai tradisi masyarakat Kabupaten Belu.

Di Lamaknen, misalnya, ritual adat lakar gomo digunakan untuk menghalau wabah dan memagari warga kampung dari semua jenis wabah yang membahayakan.

Dalam hal virus corona yang sedang mewabah di dunia saat ini pun masyarakat setempat sudah melakukan ritual tersebut.

Engelbert, salah satu cendikiawan muda Lamaknen, menjelaskan, ritual adat untuk memagari kampung biasanya dilakukan sebelum wilayah/kampung itu diserang wabah dengan sasaran manusia dan hewan. Ini dikenal dengan istilah lakar gomo gupul lutuk lai. Artinya, buatlah pagar agar barang-barang jahat itu tidak masuk ke daerah/kampung yang sudah dipagari sesuai batas-batasnya.

Ritual adat lainnya, sebut Engelbert, dikenal dengan nama lakar gomo gitiba. Artinya, wilayah/kampung sudah diserang wabah penyakit membahayakan dan sudah ada banyak korban.

“Jadi, wabah corona itu sudah memakan korban maka ritual adatnya yang tepat adalah lakar gomo gitiba. Dengan ritual ini, para tetua adat menghalau virus corona tinggalkan kampung dan pergi ke tempat lain”, urai Engelbert.

Untuk memagari warga dari serangan wabah Covid-19, menurut pemilik Koperasi Simpan Pinjam Cendana Timor ini, tetua adat mengurapi warga kampung pada dahi, dada dan kaki, yang dikenal dengan kaba. Ini cara pengurapan secara adat menggunakan serat-serat sirih-pinang warna kemerah-merahan, hasil kunyahan tetua adat.

“Ritual ini diyakini tetua adat dan warga kampung dapat memberi pembebasan”, tandas Engelbert.

Sementara gereja katolik Keuskupan Atambua menempuh langkah cegah virus corona melalui ibadah online. Ini langkah jaga jarak dan menghindari kerumunan banyak orang untuk mencegah Covid-19.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, gereja dan masyarakat ini semuanya untuk mencegah dan menangani Covid-19.

Ada warga yang berusaha mengikuti instruksi pemerintah tapi ada yang melawan. Ada warga yang berusaha mengubah perilakunya dari yang suka kotor-kotor dan tak peduli lingkungan ke perilaku hidup bersih dan sehat.

Ada warga yang juga umat mulai tinggal di rumah dan rajin berdoa di rumah. Lalu, mengikuti ibadah online.

Semua masyarakat Kabupaten Belu tentu punya pengharapan yang sama: Covid-19 segera berlalu. Tetapi, hendaknya ada janji: perilaku buruk yang dianggap baik segera diakhiri. Sehingga tepat nasehat para pendiri bangsa ini: Rakyat Sehat Negara Kuat, Diam di Rumah Kita Sehat Negara Damai. Salam Awas Covid-19.

Editor: Cyriakus Kiik (Layanan Publik ini terselenggara atas kerjasama TIMORline.com dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: bisa copy