Istana: Karantina Wilayah Belum Ada

JAKARTA, TIMORline.com-Pemerintah Indonesia menyatakan, hingga saat ini belum ada rencana melakukan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah tidak ada rencana melakukanlockdown sehingga harus mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Karantina Wilayah. “Tidak ada,” tegas Fadjroel Rachman sebagaimana diberitakan beritasatu.com, Senin (30/03/2020).

Hal senada disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Hingga saat ini, pemerintah belum memikirkan untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.

“Ini sudah sering dipertanyakan tentang status lockdown atau apa sajalah. Saya sudah mengatakan berulang kali, jangan perdebatkan status,” kata Doni.

Mengutip keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Doni mengatakan, setiap negara memiliki karakteristik sendiri. Lockdown bukan solusi yang tepat untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.

Ketika karantina wilayah atau lockdown diterapkan, lanjutnya, maka sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kebutuhan seluruh masyarakat di wilayah itu harus dibiayai pemerintah.

“Tidak hanya masyarakatnya, hewan peliharaan juga harus dibiayai,” tandas Doni.

Kalau karantina wilayah dilakukan, kata Doni, pemerintah akan mengalami banyak kesulitan. Karena selain harus menangani pasien positif terinfeksi corona, termasuk orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) hingga menyiapkan rumah sakit dan kesiapan sarana dan prasarana, perhatian pemerintah juga harus menyediakan kebutuhan masyarakat dan hewan peliharaan yang dilakukan lockdown.

“Jadi, ketika undang-undang ini dilaksanakan sesuai persyaratan yang ada, harus dipikirkan kira-kira dampaknya seperti apa,” terang Doni.

Daripada lockdown, menurut Doni, lebih baik masyarakat mematuhi imbauan physical distancingdengan bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Lalu terapkan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan serta menjaga jarak aman ketika beraktivitas di luar.

Atau kalau mau lakukan lockdown, lanjutnya, bisa dilakukan dari kelompok masyarakat terkecil, seperti RT (rukun tetangga).

“Kalau ada RT yang sudah tertular, tidak boleh ada orang yang keluar dan masuk dari kawasan RT tersebut. Lalu, kebutuhan RT yang dilockdown, dipenuhi bersama-sama RW (rukun warga) yang menaungi RT tersebut”, demikian Doni.

Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: beritasatu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: bisa copy