Opini tanpa Dasar Terhadap Proses Hukum Dugaan Korupsi di Malaka Bisa menjadi Soal Hukum yang lain

JAKARTA, TIMORline.com-Dugaan korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mendapat pemberitaan media belakangan ini, mendapat respon Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena.

Respon itu disampaikan dalam enam poin pernyataannya sebagaimana disebar kepada media, berikut ini:

1. Partai Golkar memberi perhatian serius terhadap masalah korupsi dan mengingatkan seluruh pimpinan, kader dan simpatisan dari pusat sampai daerah untuk mencegah dan menghindari korupsi.

2. Proses hukum yang berjalan dengan azas praduga tidak bersalah menjadi bagian dari sistem hukum termasuk pemberantasan korupsi. Proses hukum oleh aparat hukum KPK, Polri, Kejaksaan, Hakim yang berjalan harus dihormati dengan tidak memberi pendapat atau opini yang mendahului proses hukum yang berjalan.

3. Isu korupsi selalu menjadi isu penting saat momen politik misalnya pileg, pilpres atau pilkada bagian dari mendukung atau tidak mendukung calon tertentu. Untuk itu, komitmen bersama para aparat hukum di tingkat pusat untuk menunda semua proses hukum dalam proses Pilkada sudah berjalan dan diberlakukan sejak pilkada, pileg dan pilpres yang lalu.

4. Terkait proses hukum dugaan korupsi di Malaka kami dorong aparat hukum untuk memproses sesuai mekanisme dan aturan main yang berlaku dan menindak orang per orang yang nyata-nyata terlibat berdasar alat bukti yg cukup. Pendapat atau opini tanpa dasar terhadap proses hukum yang berlaku bisa menjadi soal hukum yang lain lagi.

5. Mari kita kawal proses hukum ini berjalan dengan baik dan benar sehingga menemukan siapa saja yang terlibat harus dihukum. Kita ingatkan aparat hukum untuk bekerja dengan baik memroses kasus ini.

6. Program Revolusi Pertanian Malaka merupakan suatu terobosan penting peningkatan ekonomi rakyat Malaka dengan maksimalkan potensi pertanian yg dimiliki. Program ini perlu tetap dilanjutkan dan ditingkatkan di waktu mendatang. Ulah oknum atau pihak tertentu tidak boleh mengganggu jalannya program ini di Malaka.

“Demikian pernyataan ini kami sampaikan kepada teman-teman media sebagai respon terhadap berbagai pertanyaan tentang dugaan kasus korupsi di Malaka”, demikian pesan Laka Lena. (*)

Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *