oleh

Gubernur VBL Setujui RUU Propinsi Bali

DENPASAR, TIMOIRline.com
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menghadiri dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Propinsi Bali yang diajukan dan dipresentasikan Gubernur Bali I Wayan Koster.

“Silakan teruskan perjuangan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta,” tandas Gubernur VBL di rumah jabatan Gubernur Bali di Denpasar Bali, Senin (03/03/2020).

Menurut Gubernur VBL, ide untuk mengusulkan RUU tentang Propinsi Bali tidak boleh melupakan sejarah pembentukan ketiga propinsi yakni Bali, NTB dan NTT.

“Saya menyetujui dengan catatan RUU tersebut tetap harus memperhatikan sejarah pembentukan ketiga propinsi ini di masa lalu. Tentu untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pembangunan yang ada di Bali dibutuhkan Undang-Undang tentang itu. Kami tentu mendukung,” tandas mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI.

Dalam presentasinya, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, Propinsi Bali sesuai dengan dinamika pembangunannya ingin memiliki Undang-Undang Khusus tentang Propinsi Bali tanpa lagi harus terikat pada Undang-Undang lama yang secara bersamaan mengatur tentang Bali, NTT dan NTB.

I Wayan Koster mengatakan hal itu di depan peserta Rapat Konsultasi Koordinasi sekaligus Ramah Tamah bersama Gubernur Bali, NTB, NTT, dan DPR RI, DPD RI, Dapil Bali, NTB dan NTT di Denpasar Bali.

Lalu apa pendapat Gubernur NTB Zulkieflimansyah ? Sama dengan NTT, Gubernur Zulkieflimansyah mendukung RUU tersebut.

“Saya dukung namun harus tetap terintegrasi dengan NTT dan NTB; mengingat Bali adalah pusat pariwisata Indonesia . Sedangkan NTB dan NTT merupakan bagian penting dari keseluruhan dinamika pariwisata tersebut,” kata Zulkieflimansyah.

Gubernur Bali I Wayan Koster menambahkan, RUU tersebut telah dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, Mendagri, Menkumham dan sejumlah pihak terkait.

“Kami tidak bermaksud agar Bali memiliki UU Otonomi Khusus. Kami hanya mau agar UU tentang Propinsi Bali ini benar-benar mengakomodasi keseluruhan dinamika pembangunan yang ada,” ucap Koster, memberi alasan.

Menurut Gubernur Koster, ada tiga permasalahan besar yang dihadapi Propinsi Bali yang berkaitan dengan pembangunan Bali, yaitu alam Bali, krama (manusia) Bali dan kebudayaan Bali.

Menurut Koster, saat ini di Bali semakin berkurang lahan pertanian akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (perhotelan, restoran) dan properti.

“Hal ini mengakibatkan tergerusnya subak sebagai budaya pertanian Bali, dan menurunnya produksi pangan, hilangnya investasi untuk irigasi, dan sarana prasarana pertanian serta rusaknya lingkungan,” jelasnya seperti dikutip dalam pesan whatsApp Kelapa Biro Humas dan Protokol Setprop NTT Dr. Jelamu Ardu Marius, MSi yang diterima redaksi, Rabu (04/03/2020) siang.

Selain itu, sebut Gubernur Koster, terjadi perubahan secara mendasar cara berpirikir, sikap dan perilaku dalam kehidupan individu dan kolektif yang cenderung pragmatis, dan konsumtif serta menurunnya moralitas nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta melemahnya kohesi sosial dalam masyarakat

Mengutip Pasal 6 RUU tentang Propinsi Bali, Gubernur Kostar menyebut, Propinsi Bali terdiri atas sembilan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar.

Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: Biro Humas dan Protokol Setprop NTT

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed