oleh

Pemkab Belu Siapkan Informasi Lingkungan Hidup

ATAMBUA, TIMORlline.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan informasi lingkungan hidup.

Penyiapan informasi itu dimuat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Belu.

Untuk kepentingan penyusunan dokumen tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Perumusan Isu Prioritas Penyusunan DIKPLHD Kabupaten Malaka, Kamis (27/02/2020).

Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan saat membuka kegiatan FGD tersebut menjelaskan, Dokumen IKPLHD merupakan dokumen yang disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Belu tentang penyediaan informasi lingkungan hidup.

“Tujuan utama Penyusunan DIKPLHD itu untuk menentukan isu prioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Belu mengelolah lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan secara berkelanjutan”, kata Wabup Ose.

Disebutkan, isu-isu prioritas itu, antara lain pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas hidup yang mendapat perhatian publik luas dan perlu ditangani segera.

Wabup Ose mengingatkan, isu-isu prioritas itu dilakukan secara partisipatif dan melibatkan beragam pemangku kepentingan.

“Isu-isu prioritas itu ditetapkan berdasarkan kajian-kajian substansial dan urgen dari semua kondisi yang mempengaruhi lingkungan dengan dukungan data dan informasi dari berbagai OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dan lembaga terkait lainnya,” jelas Wakil Bupati.

Menurut Wabup Ose, lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional setiap warganegara Indonesia.

Sehingga, Wabup mantan Sekkab Belu itu menegaskan, semua pemangku kepentingan berkewajiban memberikan perlindungan dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara bertanggungjawab.

Dikatakan, salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak.

Baca Juga:  Gubernur VBL: Umat Jangan Berpura-pura Baik di Dalam Gereja

Untuk itulah, menurut Wabup Ose, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan aplikasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah.

Aplikasi ini akan menjadi pijakan pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini dimaksudkan agar data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup tetap tersedia dan terakses,” demikian Wabup Ose.

Kegiatan FGD ini dihadiri Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Yohanetha Mesak, para camat se-Kabupaten Belu, utusan OPD, Dewan Evaluasi Lingkungan, LSM Gempita, Tokoh Masyarakat dan Tim Teknis Penyusunan DIKPLHD

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar