Masalah Ketenagakerjaan di NTT, Wabup Belu: Rendahnya Kualitas Angkatan Kerja

ATAMBUA, TIMORline.com-Wakil Bupati (Wabup) Belu J.T. Ose Luan menegaskan, masalah ketenagakerjaan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini adalah rendahnya kualitas angkatan kerja.

Penegasan itu mengemuka saat Wabup Ose membuka secara resmi Rapat Koordinasi Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tingkat Propinsi NTT di Hotel Matahari Atambua, Kamis (27/02/2020).

Tampak Kepala Dinas Koperasi Propinsi NTT Sylvia R. Peku Djawang mendampingi Wabup Ose.

Menurut Wabup Ose, masalah ketenagakerjaan yang dihadapi NTT saat ini adalah rendahnya kualitas angkatan kerja.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat prosentase angkatan kerja yang dicapai dalam beberapa hal. Antara lain, dari sisi tingkat pendidikan, angkatan kerja NTT 55,55 persen masih berpendidikan sekolah dasar.

Diungkap pula, tingkat pengangguran terbuka masih 3,01 persen dari angkatan kerja, setengah penganggur 48,55 persen dari jumlah orang yang bekerja, pekerja di sektor informal 76,04 persen dan kelompok pekerja keluarga tanpa upah mencapai 26,51 persen.

Masih masalah ketenagakerjaan. Menurut Wabup Ose, masalah ketenagakerjaan yang sangat krusial dihadapi NTT saat ini adalah tingginya jumlah tenaga kerja yang berangkat bekerja ke luar negeri dan ke luar propinsi NTT secara non prosedural.

“Tenaga kerja non prosedural yang berhasil kita cegah, tangkap dan pulangkan ke daerah asal baik di Bandara El Tari maupun Pelabuhan Laut Tenau, jumlahnya cukup signifikan, akan tetapi tak kunjung surut bahkan terjadi hampir setiap minggu,” demikian Wabup Ose.

Dalam hal koperasi, Wabup Ose mengatakan, permasalahan koperasi di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi.

Dari sisi eksternal, urai mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Belu ini, corak pekerjaan koperasi cenderung semakin fleksibel, freelancer atau kemitraan, ekonomi digital tumbuh seiring dengan pertumbuhan infrastruktur informatika-teknologi, arus modal, barang dan jasa lintas negara, e-commerce 94 persen barang import, investasi asing di unicorn/decacorn dan revolusi industry 4.0 ( Four Point Zero ).

Dari sisi internal, lanjut mantan Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Belu ini, koperasi mengalami sindrom penuaan, tidak dikelolah secara profesional dan belum mengembangkan inovasi sehingga terjebak zona nyaman.

“Saat ini, model kelembagaan koperasi mengalami stagnasi, tidak sekedar melayani kebutuhan anggota tetapi harus menciptakan enterpreneur, lapangan kerja dan kekayaan”, tandas Wabup Ose.

Sebagai solusi atas masalah-masalah yang timbul, Wabup Ose menekankan pentingnya strategi yang komprehensif untuk memodernisasi dan menjawab tantangan zaman.

Antara lain, mengembangkan model-model bisnis dan kelembagaan baru untuk koperasi melalui pendekatan ekonomi digital berbasis inovasi dan tata kelolah profesional, penguatan koperasi sektor riil, regenerasi pelaku koperasi dengan pembaharuan koperasi mahasiswa, koperasi pesantren, koperasi jemaat gereja dan komunitas kreatif lainnya.

Rapat Koordinasi ini diikuti 42 orang dari kabupaten/kota se–NTT.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: bisa copy