Pemdes Fatoin Bangun Tiga Rumah Layak Huni Senilai Rp150 Juta

BETUN, TIMORline.com-Pemerintah Desa (Pemdes) Fatoin Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membangun tiga unit rumah layak huni bagi warga setempat.

Ketiga unit rumah itu menghabiskan anggaran senilai Rp150 juta lebih. Masing-masing rumah dialokasikan anggaran senilai Rp50 juta lebih.

Kepala Desa Fatoin Nursisius Un Naifio yang ditemui di kediamannya, Jumat (21/02/2020) pagi menjelaskan, anggaran pembangunan tiga unit rumah itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berupa Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019.

Rumah bantuan milik Yosefina Mea di Dusun Raymea A. Di  bagian belakang ada rumah lama yang tidak layak huni. (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Kades Nursisius menjelaskan, ketiga rumah itu dibangun dalam tempo tiga minggu. Untuk mengikat pekerja, pihaknya membuat kontrak dengan pekerja sebelum kerja.

“Jadi, ada dua kontrak, yakni Kontrak Pekerjaan berisi data-data proyek dan Kontrak Pekerja berisi kewajiban pekerja. Dalam Kontrak Pekerja, intinya adalah upah pekerja dibayar sesuai progres pekerjaan. Dengan kontrak ini, tidak ada alasan apa pun bagi pekerja untuk tinggalkan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai”, tandas Kades Nursisius.

Mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu mencontohkan, anggaran untuk kerja fondasi lima juta. Tapi, kalau kerja tidak selesai karena alasan tertentu, hanya dibayar satu juta.

Demikian juga untuk pemasangan tembok. “Kalau kerja tidak selesai, mungkin hanya dibayar lima juta dari total anggaran, misalnya anggaran yang dialokasikan untuk pemasangan tembok itu 12 juta. Jadi, tukang jangan bilang sudah kerja lalu upahnya harus dibayar penuh. Lebih baik dia cari kerja lain daripada dia datang menuntut yang aneh-aneh”, tandas Nursisius.

Mengapa perlu ada Kontrak Pekerja, Kades Nursisius menjelaskan, dalam pengalaman selama ini, pekerjaan kegiatan sering terlambat. Sehingga, Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) Tahapan Kegiatan juga terlambat.

Menurut dia, keterlambatan itu kadang menjadi temuan Inspektorat. Tahun ini, Pemdes Fatoin tidak mau begitu.

“Jadi, sebelum kerja, selain Kontrak Pekerjaan, kita buat juga Kontrak Pekerja. Sehingga, tukang tidak kerja main-main. Nanti tukang datang kerja satu hari, dia minta uang bilang dia punya mama mati atau istri melahirkan atau anak sakit atau anak sambut baru atau keluarga kumpul uang untuk belis. Nanti kepala desa yang pusing. Kepala desa kejar tukang tidak dapat tapi Inspektorat justru kejar dapat kepala desa”, tandas Kades Nursisius.

Rumah milik Maria Muti di Dusun Raymea B.  Di sebelahnya ada rumah lama yang tidak layak huni.  (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Dijelaskan, rumah layak huni yang dibangun bagi warganya itu adalah rumah permanen berukuran 5 x 7 meter. Masyarakat penerima manfaat hanya terima kunci. Tiap rumah dialokasilan anggaran senilai Rp50 juta lebih. Dari anggaran itu, upah pekerja dialokasikan Rp17,5 juta.

“Pekerjanya berapa orang, tergantung mereka. Kami hanya siapkan anggaran seperti itu. Nanti pekerja mau bagi berapa-berapa, ya, terserah mereka”, tandas Nursisius.

Untuk TA 2019, warga Desa Fatoin yang mendapat rumah layak huni adalah Yosefina Mea, Maria Muti dan Hendrikus Rae.

Dari pantauan media ini, tiga rumah bantuan itu sudah dihuni pemanfaat masing-masing. Lokasinya tersebar di tiga dusun, yakni Dusun Raymea A, B dan C.

Secara fisik, bangunannya permanen diberi semen acian. Lantainya disemen. Atap dari seng. Pintu dan jendela terbuat dari kayu berkelas.

Yosefina Mea, salah satu pemanfaat di Dusun Raymea A sangat berterimakasih kepada Pemdes Fatoin. Sebab, selama bangun rumah tersebut, dirinya sebagai pemanfaat tidak keluar uang satu rupiah.

“Pemerintah bangun rumah permanen untuk kami. Kami tidak keluar uang. Kami tahu bersih, hanya terima kunci”, tandas Yosefina.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilarang copy