oleh

Advertorial: Pemkab Belu Hibahkan Rp29,768 Miliar untuk Pilkada Serentak 2020

TAHAPAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dimulai. Ini ditandai dengan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu pada 14 Desember 2019.

Sebagai pelaksana Pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Penyelenggara Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku Pengawas Pemilu.

Kabupaten Belu adalah satu dari sembilan kabupaten di NTT yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Sesuai jadwal KPU, Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 23 September 2020.

Hingar-bingar politik di internal partai politik sangat terasa. Ada partai politik sudah menerima pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Bahkan, ada partai politik sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para bakal calon.

Di internal KPU Belu, infrastruktur sumber daya manusia dipersiapkan. Panitia Ad Hoc dibentuk di kecamatan, desa dan tempat pemungutan suara (TPS). Hal serupa terjadi di internal Bawaslu.

Karena event politik Pilkada ini adalah event kabupaten maka Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak wajib hukumnya menyiapkan anggaran untuk itu.

Untuk memenuhi kewajibannya, Pemerintah Kabupaten Belu telah melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp29.768 miliar bersama KPU Belu, Bawaslu Belu, Polres Belu dan Kodim 1605/Belu dengan nilai bervariasi pada Selasa (18/02/2020).

Rinciannya, KPU Belu mendapat Rp18 miliar, Bawaslu Belu Rp7,5 miliar, Polres Belu Rp4,25 miliar dan Kodim 1605/Belu Rp800 juta.

Untuk jumlah anggaran, pasti ada pihak yang merasa kurang. Ada yang merasa cukup. Ada yang merasa lebih. Sebagai anggaran rata-rata–anggaran yang ada, cukup tidak cukup, kurang lebih–harus dibuat cukup.

Komitmen yang diusung bersama adalah Pilkada Damai, Aman dan Bermartabat.

Menurut Bupati Belu Willybrodus Lay, Pilkada bisa berjalan jika didukung anggaran yang memadai.

“Anggaran itu disusun sesuai perencanaan yang diusulkan. Itu pun sudah disetujui bersama DPRD Belu atas persetujuan Kemendagri dan Gubernur NTT”, kata Bupati Willybrodus.

Mendapat hibah daerah senilai Rp18 miliar, Ketua KPU Kabupaten Belu Michael Nahak menjelaskan, pihaknya sudah mendapat kucuran dana senilai Rp201 juta lebih untuk tahapan persiapan Pilkada tiga bulan pertama.

“Sekarang memasuki tahapan selanjutnya”, tandas Michael.

Bagi Michael, penandatanganan Hibah Daerah oleh KPU bersama Bupati Belu tidak berarti masing-masing berjalan sendiri.

Tetapi, selanjutnya Michael masih mengharapkan dukungan Pemkab Belu, Polri, Bawaslu dan semua pemangku kepentingan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.

Secara khusus, Michael sangat mengharapkan dukungan aparatur pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa.

Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Andreas Pareira menjelaskan, penandatanganan NPHD kali ini bukan yang pertama.

“Ini kelanjutan dari 2 Oktober 2019.
Dokumen ini hanya perbaikan kecil dan tidak memengaruhi substansi NPHD antara Pemkab Belu dan Bawaslu,” tandasnya.

Sebagai sikap awas bersama untuk pelaksanaan Pilkada Damai, negara perlu hadir untuk mengamankan Pilkada. Ada Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi, kedua lembaga negara ini perlu mendapat dukungan anggaran yang cukup.

Karena itu, pada Senin 17 Pebruari, Pemkab dan Polres Belu menandatangani Hibah Daerah senilai Rp4,25 miliar. Sekali lagi, dana ini untuk pengamanan Pilkada Serentak 2020.

Kapolres Belu AKBP Cliffry S. Lapian menjelaskan, anggaran ini akan disesuaikan dengan pengamanan pada setiap tahapan Pilkada.

“Anggarannya kami susun disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai jadwal yang ada pada KPU Kabupaten Belu,” ungkap Kapolres Cliffry.

Secara umum, kata Kapolres Cliffry, situasi kamtibmas menjelang Pilkada 2020 di Kabupaten Belu masih kondusif.

Semua pihak diminta bersinergi dan bekerjasama baik TNI, Pemda, masyarakat dan semua unsur pemangku kepentingan.

“Sinergi dan kerjasama itu untuk bersama-sama mengantisipasi potensi kerawanan pada setiap tahapan pilkada sampai dengan selesai”, demikian Kalolres Cliffry.

Untuk pengamanan pula, pada Selasa 18 Pebruari 2020, TNI melalui Kodim 1605/Belu bersama Pemkab Belu menandatangani Hibah Daerah senilai Rp800 juta.

Meski dalam pelaksanaan nantinya Kodim 1605/Belu sifatnya mendukung tugas pengamanan yang dilakukan Polres, anggaran tetap dibutuhkan untuk itu.

“Kita harap Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Belu berjalan lancar dan aman. Nantinya berakhir dengan Pemilihan Pimpinan Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Periode 2020-2024. Kabupaten Belu harus menjadi semakin maju karena kita berada di beranda terdepan Indonesia dengan negara tetangga”, begitu pesan Dandim 1605/Belu Letkol Ary Dwi Nugroho seusai penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah di ruang kerja Bupati Belu.

Menurut Dandim Ary, anggaran yang ada akan digunakan sesuai Rencana Anggaran Belanja yang sudah dibuat.

Dalam pelaksanaan, menurut Dandim Ary, kegiatan pengamanan yang dilakukan TNI dibagi dalam empat kegiatan, yakni kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pencoblosan dan syukuran pejabat terpilih.

“Kegiatannya sampai Pebruari 2021. Kita mengharapkan situasi kamtibmas di Kabupaten Belu tetap kondusif. Sebab, Pilkada itu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu berarti orang harus senang-senang”, tandas Dandim Ary.

Terhadap Hibah Daerah yang ditandatangani, Plh. Sekretaris Kabupaten Belu Marsel Mau Meta menjelaskan, anggaran itu dibahas dan disetujui Pemkab Belu bersama DPRD Belu.

Dengan anggaran yang tersedia, KPU, Bawaslu, Polri dan TNI bersama masyarakat dan semua kepentingan di Kabupaten Belu bersinergi untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

Tidak sekedar banyak orang datang ke TPS untuk memilih. Tetapi, pemilihan itu harus berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, demokratis, aman, damai, berkualitas dan bermartabat.

Tetapi, KPU, Bawaslu, Polri dan TNI di Kabupaten Belu tidak bisa menepuk tangan sebelah.

Partai politik dan pasangan calon harus bisa menjaga perbedaan sebagai semangat berdemokrasi. Perbedaan pasangan calon dan partai pengusung harus menjadi kekuatan berdemokrasi yang berkualitas dan bermartabat.

Dengan demikian, yang perlu dimiliki setiap pasangan calon adalah Visi, Misi dan Program Kerja. Visi, Misi dan Program Kerja itu dapat diperdebatkan saat kampanye. Terutama di hadapan massa pendukung. Sedapat mungkin janji dijauhi.

Selanjutnya, massa pendukung akan menjadi dosen/guru penguji kelayakan dan kepantasan pasangan calon. Sehingga, pada gilirannya, massa pendukung akan memutuskan untuk memilih.

Utamanya, memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang pro rakyat.

Dengan demikian, anggaran yang disiapkan negara puluhan miliar rupiah untuk Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Belu tidak sia-sia pemanfaatannya. Baik untuk pelaksanaan maupun pengamanan Pilkada.

Belum lagi biaya politik yang disiapkan pasangan calon selama pencalonan.

Penulis: Cyriakus Kiik
(Layanan Publik ini terselenggara atas kerjasama TIMORline.com dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu).

Komentar