BPJS Ketenagakerjaan NTT Gandeng Bawaslu Malaka Siapkan Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Panitia Ad Hoc

BETUN. TIMORline.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka menyiapkan jaminan kecelakaan dan kematian bagi Panitia Ad Hoc di tingkat kecamatan dan desa.

Hal ini dicapai dalam kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Propinsi NTT Armada Kaban dan Ketua Bawaslu NTT Pieter Nahak Manek di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka, Rabu (12/02/2020).

 

Penandatanganan PKS ini disaksikan langsung dua komisioner Bawaslu, yakni Petrus Kanisius Nahak dan Nadap Betty bersama Sekretaris Bawaslu Vinsensius Bria.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT Armada Kaban seusai penandatanganan PKS tersebut menjelaskan, kerjasama tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut dari kesepakatan sebelumnya di Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat.

Dijelaskan, penandatanganan kerjasama ini didasarkan pada pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Dalam pengalaman sebelumnya, kata Armada, ada Panitia Ad Hoc pengawas di kecamatan dan desa yang menjadi korban kepemiluan.

“Pengawas kepemiluan itu potensi risikonya tinggi. Bisa celaka. Bahkan bisa berakibat fatal sampai meninggal. Sehingga, Panitia Ad Hoc Bawaslu dan para komisioner harus ada jaminan perlindungannya. BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan jaminannya”, kata Armada.

Armada menjelaskan, jaminan perlindungan ketenagakerjaan itu diambil dari iuran Panitia Ad Hoc setiap orang setiap bulan Rp10.530,00 selama masa tugas.

“Hitung-hitung, sampai selesai masa tugas, jumlah iurannya tidak mencapai Rp100.000,00. Tetapi, bila timbul risiko dalam tugas, BPJS Ketenagakerjaan pasti bayar karena memang sudah ada jaminan perlindungannya setiap bulan selama masa tugas”, tandas Armada.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Belu Verry K. Boekan berharap, setelah penandatanganan PKS pihak BPJS Ketenagakerjaan NTT dengan Bawaslu terkait jaminan perlindungan Panitia Ad Hoc bisa dilanjutkan dengan kerjasama kepesertaan para komisioner dan pegawai sekretariat.

“Biar semuanya terlindungi sebagai pekerja kepemiluan”, tandas Verry.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Pieter Nahak Manek kepada media mengungkapkan, kerjasama Bawaslu dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya di Kabupaten Malaka.

“Kerjasama ini mulai dari pusat hingga propinsi dan kabupaten. Karena memang anggarannya sudah ada. Bahkan, dalam pilkada serentak 2020 ini, kerjasama itu dilakukan pula bagi Panitia Ad Hoc di kecamatan dan desa”, jelas Pieter.

Sekretaris Bawaslu Kabupaten Malaka Vinsensius Bria mengakui kalau jaminan perlindungan pekerja kepemiluan sudah ada anggarannya.

“Dalam postur anggaran kita sudah ada anggaran untuk panitia ad hoc dari pusat. Jadi, kita tidak ambil atau potong dari honorarium komisioner atau staf dan panitia ad hoc”, tandas Vinsensius.

Dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020 di NTT, Bawaslu Kabupaten Malaka adalah kabupaten pertama yang melakukan penandatanganan PKS untuk memberikan perlindungan bagi pengawas pemilu selama masa tugas.

Jaminan perlindungan yang disepakati adalah jaminan kecelakaan dan kematian.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *