oleh

Lindungi Panitia Ad Hoc, KPU Malaka Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan NTT

BETUN,  TIMORline.com-Untuk memberikan perlindungan kepada Pantia Ad Hoc sebagai pekerja kepemiluan,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara KPU Kabupaten Malaka dengan BPJS Ketenagakerjaan Propinsi NTT di Sekretariat KPU Kabupaten Malaka, Rabu (12/02/2020).

Penandatanganan PKS itu dilakukan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT Armada Kaban dan Ketua KPU Kabupaten Malaka Makarius Bere Nahak.

Ikut hadir Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Belu Verry K. Boekan, Gery Malelak  (Staff Belu), Kharimul Huda (Staff NTT) dan Febe Bisan (Staff Malaka).

Hadir pula para komisioner KPU Malaka antara lain Yoseph Nahak dan Yoseph Ruang,  Sekretaris KPU Malaka Yustinus Nahak dan para staff.

Ketua KPU Malaka Makarius Bere Nahak seusai penandatangan PKS kepada media menjelaskan, kerjasama ini merupakan hasil kesepakatan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan KPU propinsi NTT di Kupang,  beberapa waktu lalu.

Menurut Makarius, langkah awal yang diutamakan adalah perlindungan terhadap para pekerja kepemiluan di tingkat ad hoc di kecamatan, desa dan Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

“Jadi,  kita apresiasi kerjasama ini. Dengan kerjasama ini,  kita harap panitia ad hoc bekerja lebih semangat dan tidak takut risiko.  Sebab,  sebagai pekerja kepemiluan,  panitia ad hoc mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan NTT melalui program jaminan kecelakaan dan kematian”, kata Makarius.

Untuk penjaminan itu,  kata Makarius,  setiap anggota panitia ad hoc akan menyetor iuran Rp10.530,00.

“Besaran Iuran itu dipotong dari honorarium  setiap orang setiap bulan sebanyak Rp10.530,00 sesuai masa tugas.   Masa tugas PPK dan PPS  delapan bulan. Sedangkan masa tugas KPPS satu hari.  Sehingga,  bila timbul risiko kepemiluan,  pembayaran jaminannya tinggal dihitung sesuai masa tugas”, demikian.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT Armada Kaban menjelaskan, jaminan pekerja pemilu Kabupaten Malaka yang dikerja-samakan adalah panitia ad hoc yang ada di kecamatan, desa dan TPS.

“Kalau terjadi risiko kerja selama pilkada,  sudah ada jaminannya.  Yang kita jaminkan adalah jaminan kecelakaan dan kematian.  Dengan jaminan itu kita tidak berharap ada kecelakaan dan kematian tetapi semua anggota panitia bisa bekerja dengan aman dan tenang”, kata Armada.

Menurut Armada,  dua jaminan yang diberikan kepada panitia ad hoc itu dihitung  sesuai masa tugas.

“Masa tugas PPK dan PPS delapan bulan.  Sedangkan masa tugas KPPS satu bulan, yakni  saat pelaksanaan pemilu pada September 2020. Jaminan itu diambil dari setoran iuran setiap bulan setiap orang sebesar Rp10.530,00. Tinggal dihitung”, tandas Armada.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Belu Verry K.  Boekan di hadapan para komisioner dan staf KPU Malaka menjelaskan,  lama penjaminan sesuai masa tugas panitia ad hoc.  Sehingga,  apabila masa tugas panitia ad hoc sudah selesai, penjaminannya di BPJS Ketenagakerjaan juga selesai.

“Penjaminan  BPJS itu ada karena panitia ad hoc adalah pekerja pada KPU Malaka.  Sehingga,  iurannya juga dibayarkan oleh KPU Malaka. Ketika masa tugas selesai, KPU Malaka berhenti bayar.  Dengan demikian, berakhir pula jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap panitia ad hoc”, demikian Verry.

Dari sembilan kabupaten di NTT yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, KPU Kabupaten Malaka adalah kabupaten pertama yang melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan NTT.

Sebelum penandatanganan naskah kerjasama,  terlebih dahulu dilakukan sosialisasi tentang penting dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja baik di pemerintahan maupun swasta.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar