Komunitas PANTAS Dukung Penuh Program Prioritas Kapolres Malaka

BETUN, TIMORline.com-Puluhan cendikiawan Malaka yang tergabung dalam Komunitas Pengacara Tapal Batas (PANTAS) mendukung penuh Kapolres Malaka dengan tiga program prioritasnya, yakni penertiban lalulintas, mencegah perkelahian antarkelompok dan pemberantasan korupsi.

Selain tiga program prioritas tersebut, Kapolres Malaka memberikan atensi terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan pencurian ternak yang belakangan ini marak terjadi di Malaka yang juga menjadi atensi Komunitas PANTAS

Hal itu menjadi fokus pembicaraan antara Komunitas PANTAS dengan Kapolres Malaka dalam temu wicara yang berlangsung di Mapolres Malaka, Selasa (04/02/2020) sebagaimana rilis yang diterima TIMORline.com, Kamis (06/02/2020) siang.

Dalam temu wicara itu, Komunitas PANTAS dipimpin langsung Melkianus Conterius Seran, SH selaku Ketua Umum dan Primus Klau Fahik, SH selaku Sekretaris Jenderal.

Di awal temu wicara, Ketua Umum Komunitas PANTAS Melkianus Conterius Seran, SH mengucapkan proficiat kepada Kapolres Malaka AKBP Albertus Neno, SH atas tugas barunya di Kabupaten Malaka.

Selain itu, PANTAS menyatakan mendukung penuh tiga program prioritas Kapolres Albertus. Ketiga program prioritas itu adalah penertiban lalulintas, mencegah perkelahian antarkelompok dan pemberantasan korupsi.

Persoalan lain yang menjadi pembicaraan serius adalah masalah kekerasan terhadap anak dan pencurian ternak.

Menurut PANTAS, akhir-akhir ini pencurian ternak sangat marak di Kabupaten Malaka. Hal ini sangat meresahkan masyarakat Malaka.

Pihak PANTAS juga menyoroti dua persoalan utama dalam penyidikan kasus. Kedua persoalan itu adalah tidak adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

Menurut PANTAS, STPL dan SP2HP selama ini menjadi keluhan masyarakat dan menjadi masalah yang dihadapi masyarakat setelah melaporkan suatu kasus sehingga menyulitkan pelapor untuk berkoordinasi dengan penyidik soal laporan kasusnya.

Sedangkan SP2HP yang seharusnya menjadi hak tersangka dan korban, tidak diperoleh dari penyidik. Hal ini membuat korban dan tersangka tidak mengetahui bagaimana progres atau perkembangan kasusnya.

Kapolres Malaka seperti dikutip dalam rilis tersebut, menyatakan, menyambut baik tujuan kedatangan Komunitas PANTAS di Polres Malaka.

Lebih jauh, Kapolres Albertus mengajak Komunitas PANTAS sebagai sesama penegak hukum untuk membangun kemitraan yang baik dalam melakukan upaya preventif atau pencegahan terhadap setiap kejahatan maupun pelanggaran di Kabupaten Malaka.

Terkait STPL dan SP2HP yang dikeluhkan masayarakat dan diangkat PANTAS dalam temu wicara itu, Kapolres Albertus menegaskan, STPL dan SP2HP wajib diberikan kepada pelapor atau korban maupun tersangka. Oleh karena itu, Kapolres Albertus berjanji untuk mengevaluasi keluhan pelayanan tersebut.

Sedangkan upaya preventif yang dikedepankan untuk menekan angka kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Malaka, Kapolres Albertus bilang, pihaknya akan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan gereja.

Sosialisasi ini, dimaksudkan untuk mengadvokasi masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *