Advertorial: Dari Rakerkor Persiapan Pilkada Serentak 2020, Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Belu Meningkat

PEMILIHAN Umum dalam praktiknya berupa pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Khusus pilkada, bisa berupa pemilihan bupati/walikota (pilbup/pilwalkot) dan pemilihan gubernur (pilgub).

Pada 23 September 2020 mendatang, di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dilakukan pilbup di sembilan kabupaten. Satu di antaranya adalah Kabupaten Belu.

Beberapa tahapan pilbup ini sudah dimulai. Baik di internal partai politik maupun di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu. Antara lain, partai politik sudah menerima pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada Nopember 2019. Sedangkan KPU Kabupaten Belu sudah meluncurkan tahapan pelaksanaan pilbup pada 15 Desember 2019.

Salah satu indikator suksesnya pilkada atau adalah tingkat partisipasi pemilih. Di Kabupaten Belu, prosentase partisipasi pemilih meningkat setiap moment pilkada atau pilbup.

Wakil Bupati (Wabup) Belu Drs. J.T. Ose Luan saat membuka Rapat Kerja Koordinasi (Rakerkor)  Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten Belu di Gedung Wanita Bete Lalenok Atambua pada Rabu (22/01/2020), menguraikan, angka tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Belu pada pilpres 2014 sebesar 62,61 persen, Pemilukada 2015 sebesar 63,55 persen, Pilgub 2018 sebesar 65,55 persen, dan Pemilu serentak 2019 sebesar 71,90 persen.

“Data ini menunjukan partisipasi pemilih di Kabupaten Belu meningkat,” tandas Wabup Ose Luan.

Mantan Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Belu itu menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih yang meningkat bisa disebabkan banyaknya jumlah kuota pasangan calon yang dipilih.

“Angka partisipasi Pemilu Legislatif 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada dan pilgub. Ini mungkin saja dikarenakan banyak calon legislatif yang maju bertarung bekerja dan bertemu dengan masyarakat untuk dipilih dan mendapat kursi di DPR RI. Sedangkan Pileg dan Pilgub jumlah pasangan calon hanya di kisaran dua, tiga dan paling banyak mungkin lima pasangan calon saja,” kata Wabup Ose.

Bagi mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Belu ini, tingkat angka partisipasi pemilih yang semakin meningkat menandakan adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Belu menggunakan hak pilihnya.

Meskipun demikian, Wabup Ose bilang, pemerintah bersama semua pemangku kepentingan dan semua kelompok masyarakat berkewajiban melakukan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih masyarakat Kabupaten Belu dalam Pilkada Belu 2020.

“Hak pilih yang digunakan dalam pemilu merupakan upaya mengurangi angka golput dan memastikan keberpihakan program pemerintah di berbagai bidang terutama pendidikan politik bagi masyarakat, sekaligus sebagai ajakan bagi generasi muda untuk terlibat dalam pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih secara maksimal,” demikian Wabup Ose.

Hal ‘pemerintah berkewajiban mendorong masyarakat menggunakan hak pilih’-nya, kata Wabup Ose, merupakan perintah undang-undang. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu.

“Aturan ini mengharuskan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah”, kata mantan Kepala Bappeda Kabupaten Belu itu.

Bagaimana mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Propinsi NTT Johana E. Lisapaly, SH, MSi jauh-jauh hari mengingatkan KPU Belu untuk memastikan kesiapannya menyelenggarakan pilkada atau pilbup.

Kesiapan ini, kata Johana, harus pula didukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Kabupaten dan semua pemangku kepentingan.

“KPU, Bawaslu, Pemkab dan pemangku kepentingan lainnya menjadi asilitator dan motivator untuk memfasilitasi jalannya Pilkada 2020,” tandas Johana dalam Rapat Kerja Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten Belu di Gedung Wanita Betelalenok Atambua pada Rabu 22 Januari 2020 lalu.

Soal kesiapan menyelenggarakan pilkada atau pilbup 2020, Ketua KPUD Kabupaten Belu Mikhael Nahak menyatakan sudah siap. Ini ditandai dengan antara lain ketersediaan anggaran Pilkada 2020 senilai Rp18 miliar.

“Tahap pertama anggarannya sudah dicairkan senilai Rp201 juta. Anggaran ini digunakan hingga periode Desember 2019”, kata Mikhael.

Selain anggaran, kesiapan lain KPU Kabupaten Belu adalah melakukan perekrutan Panitia Ad Hoc di tingkat kecamatan dan desa mulai 15 Januari sampai dengan 14 Pebruari 2020.

Panitia Ad Hoc ini terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 12 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 69 desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 

Kabupaten Belu adalah wilayah Indonesia di Propinsi NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Pada 2013, daerah ini mekar dan membentuk daerah otonom baru, yakni Kabupaten Malaka.

Sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu hasil pemutakhiran terakhir per 16 Agustus 2016, jumlah penduduk daerah ini sebanyak 204.541 kepala keluarga (KK) atau 468.651 jiwa.

Dari 468.651 jiwa itu, 134.122 orang di antaranya tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada Belu 2020.

(Layanan Publik ini terselenggara  atas kerjasama TIMORline.com dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilarang copy