oleh

Imigrasi Kelas II TPI Atambua Deklarasi Zona Integritas WBK dan WBBM

ATAMBUA, TIMORline.com-Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Atambua menandatangani Deklarasi Janji Kinerja 2020 dan Komitmen Bersama Pencanangam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Atambua, Selasa (28/01/2020).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua K.A. Halim menjelaskan, Wilayah Bebas Korupsi atau WBK itu suatu keniscayaan. Sebab, pihaknya diperintahkan pimpinan di Jakarta agar semua Kantor Imigrasi di Indonesia termasuk Kantor Imigrasi Atambua WBK.

“Dalam pelaksanaan, WBK harus didukung SDM yang siap dan komitmen bersama antara kepala kantor dengan semua pegawai. Tanpa dukungan semua pegawai Kantor Imigrasi Atambua, deklarasi ini tidak akan berhasil,” kata Halim.

Selain SDM, menurut Halim, tantangan dalam pelaksanaan deklarasi ini adalah anggaran.

“Kami minta kepala daerah, kejaksaan dan Forkompimda untuk mendukung kami dengan anggaran yang cukup”, jelas Halim.

Halim menjelaskan, pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua membutuhkan integritas dan kolaborasi seluruh jajaran keimigrasian bersama pemerintah daerah setempat.

Karena itulah, menurut Halim, di Kabupaten Belu perlu pemahaman bersama mengenai zona integritas antara Kantor Imigrasi Atambua dengan Pemerintah Kabupaten Belu, Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

Bupati Belu Willybrodus Lay mengapresiasi Deklarasi dan Pencanangan Zona Integritas yang dilakukan Kantor Imigrasi Atambua.

Sebab, langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden RI yang menghendaki WBK di tempat kerja.

Bupati Willybrodus bahkan mengatakan, Kantor Imigrasi Atambua adalah instansi pemerintah kedua di Kabupaten Belu yang mendeklarasikan dan mencanangkan WBK.

Disebutkan, instansi pemerintah pertama yang mendeklarasikan dan mencanangkan WBK pertama adalah Kantor Bea dan Cukai pada 2019. Sedangkan instansi kedua adalah Kantor Imigrasi Atambua pada 2020 ini.

“Salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat adalah tidak adanya kepastian waktu penyelesaian dokumen paspor di Kantor Imigrasi Atambua. Keluhan ini harus segera direspon dengan memperbaiki pelayanan Imigrasi kepada masyarakat”, tandas Bupati Willybrodus.

Hadir pada kesempatan itu Kajari Belu Alfonsius Loe Mau, Kasdim 1605/Belu Mayor Inf. Ery Nino, Wakapolres Belu Kompol Herman Bessie, Kepala Imigrasi Kelas II TPI Atambua K.A. Halim dan Ketua Pengadilan Negeri Atambua. (bgr)

Editor: Cyriakus Kiik

Komentar