oleh

Terkait Pilkada 2020, Komisi I DPRD NTT Siap Perjuangkan Empat Hal Ini untuk KPU Malaka

BETUN, TIMORline.com-Dua anggota Komisi I DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) siap memperjuangkan empat hal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka terkait pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Keempat hal itu terungkap dalam dialog kunjungan Komisi I DPRD NTT dengan para komisioner KPU Malaka di Sekretariat KPU Malaka-Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Jumat (17/01/2020).

Hadir dua anggota Komisi I DPRD NTT Taolin Ludovikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Anselmus Tallo dari Partai Demokrat (PD).

Sedangkan dari pihak KPU Malaka hadir Makarius Bere Nahak selaku ketua. Dia didampingi komisioner lainnya, antara lain Juventus Bere dan Yosef Nahak.

Anggota Komisi I DPRD NTT Anselmus Tallo seusai dialog, kepada TIMORline.com menjelaskan, dalam dialog dengan para komisioner KPU Malaka, ada empat hal yang menjadi catatan Komisi I DPRD NTT untuk diperjuangkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta.

Keempat hal itu terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Malaka, yakni :

Pertama, perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e). Untuk hal ini, menurut Ansel, Komisi I DPRD NTT akan mendorong pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Malaka untuk melakukan pencetakan KTP-e bagi masyarakat Malaka yang belum memiliki KTP-e tapi sudah melakukan perekaman.

Bila persoalan pihak Dukcapil Kabupaten Malaka adalah habisnya ketersediaan blanko KTP-e, kata Ansel, pihaknya akan memperjuangkan hal itu dengan meminta blanko di Kemendagri.

Politisi tiga periode dari Partai Demokrat ini mengatakan, bila masyarakat sudah melakukan perekaman tetapi KTP-nya tidak dicetak, pasti banyak masyarakat yang tidak ikut memilih. Atau kalau mau cetak KTP tapi blanko tidak ada, percuma juga.

Baca Juga:  Ancam Tikam dan Hina Pastor Paroki Nurobo, Pelaku Jadi Buronan Polres Belu

Sebab, kata mantan dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang itu, pada waktunya masyarakat pemilih tetap tidak ikut memilih karena tidak ada KTP meskipun namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

Ilustrasi: KTP Elektronik

Terkait KTP-e ini, masyarakat Malaka perantauan juga menjadi perhatian Ansel. Antara lain di Malaysia, Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Sebab, bisa saja nama mereka sudah didaftar sebagai pemilih. Lalu, satu atau dua tahun terakhir mereka tinggal di rantauan sehingga masa berlaku KTP sudah habis atau mungkin tidak punya KTP-e.

“Kalau mereka pulang kampung untuk ikut pilkada tetapi tidak punya KTP-e, jelas tidak bisa ikut mencoblos. Atau sebelum berangkat merantau sudah melakukan perekaman KTP-e tapi belum dicetak karena alasan blanko kosong, tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak ada KTP-e”, tandas Ansel.

Kedua, besaran anggaran Pilkada. Hal ini mendapat diskusi serius Komisi I DPRD NTT dan KPU Malaka. Sebab, menurut Ansel, Pilkada itu hajatannya kabupaten. Sehingga, anggarannya harus disiapkan Pemerintah Kabupaten Malaka dan anggaran itu sudah mendapat persetujuan DPRD Malaka.

“Jadi, anggarannya sudah harus dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Malaka”, kata Ansel.

Ansel lebih jauh meminta Pemkab dan DPRD Malaka untuk menghindari pengalihan anggaran yang tidak sesuai mekanisme pembahasannya. Misalnya, anggaran itu tidak ada dalam APBD tetapi muncul tiba-tiba. Kemunculan anggaran seperti itu juga tidak dibahas bersama-sama dengan atau disetujui DPRD.

“Kalau mekanisme penganggarannya seperti itu, itu pelanggaran hukum. Paling tidak dibawa dalam anggaran perubahan. Jangan muncul tiba-tiba”, tandas Ansel.

Ketiga, salah satu kendala saat pemilihan adalah jaringan internet. Bagi Ansel, jaringan internet akan menjadi salah satu persoalan saat pilkada. Sebab, dalam pilkada kali ini, KPU menggunakan rekapitulasi elektronik (rekap-e).

Baca Juga:  KPU Malaka Adakan Rakornis Pendaftaran Bakal Paslon Bupati-Wabup 2020

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020

Sistem perekapan ini, menurut Ansel, kecepatan dan ketepatannya ditentukan jaringan internet yang ada, terutama di TPS.

“Apakah jaringan internet di Malaka siap untuk sistem perekapan elektronik? Siapa pun tidak bisa menjamin”, kata Ansel.

Bagi Ansel, Betun sebagai ibukota Kabupaten Malaka bisa saja ada jaringan. Tetapi, bagaimana dengan TPS-TPS seperti di Oekmurak, Babotin, Fatuaruin dan Fatoin.

“Panitia Ad Hoc di TPS menggunakan perekapan elektronik. Dalam proses perekapan ini, petugas hanya foto hasil penghitungan suara yang ada di kertas plano besar kemudian langsung dikirim ke KPU. Tidak melalui pleno di kecamatan. Di sini, harus dipastikan jaringan internetnya”, kata Ansel.

Keempat, persoalan lain saat perekapan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah listrik.
Ansel mengatakan, kecurangan bisa saja terjadi bila saat perekapan itu listrik padam atau dipadamkan.

“Apakah PLN menjamin listrik tidak padam atau dipadamkan saat sedang dilakukan perekapan. Ini soal dan harus diantisipasi. Bagaimana mengantisipasinya, pemerintah daerah harus pro aktif menyiapkan semuanya”, demikian Ansel.

Juru Bicara KPU malaka Yosef  Nahak

Yosef Nahak selaku juru bicara KPU Malaka mengatakan, kunjungan Komisi I DPRD NTT di KPU Malaka ini untuk mengetahui dari dekat kesiapan KPU Malaka dalam pelaksanaan Pilkada Malaka 2020.

“Kita siap dan sudah siap untuk menyukseskan Pilkada Malaka 2020”, begitu Yosef mengutip penjelasan komisioner KPU Malaka kepada Komisi I DPRD NTT.

Kesiapan ini, jelas Yosef, terbukti dengan beberapa tahapan Pilkada yang sudah berjalan.

Bahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak lima orang di kecamatan. Selanjutnya, perekrutan Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebanyak tiga orang di desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak tujuh orang di TPS.

Baca Juga:  Selama Pandemi Covid-19, Kabupaten Malaka Ketambahan 586 Jiwa

“Untuk perekrutan PPK, kita sudah keluarkan pengumuman pada 15-17 Januari. Nanti 18-24 Januari, kita terima berkas lamaran mereka”, kata Yosef.

Selain itu, menurut Yosef, salah satu hal yang didiskusikan kedua pihak adalah anggaran penyelenggaraan Pilkada Malaka 2020 yang disiapkan Pemkab Malaka.

“Untuk penyelenggaraan pilkada, kami mendapat anggaran Rp14,7 miliar dari Pemkab Malaka. Dengan anggaran ini, kami siap menyukseskan Pilkada Malaka 2020”, demikian Yosef.

Dalam Pilkada Serentak 2020, ada sembilan kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada. Tiga kabupaten di antaranya di daratan Timor, yakni Kabupaten Malaka, Belu dan Timor Tengah Utara (TTU).

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar