oleh

Hasil Diskusi PANTAS Malaka, Pelayanan Adminduk Perlu Kerjasama dan Keterbukaan

BETUN, TIMORline.com-Komunitas Pengacara Tapal Batas (PANTAS) Malaka melakukan diskusi yang menyoroti khusus pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Malaka di Sekretariat PANTAS Kantor Pengacara/Advokat Melkianus Conterius Seran, SH dan Rekan pada Selasa (10/12/2019) malam.

Diskusi kali ini mengambil thema: Pelayanan Masyarakat di Disdukcapil, Mengapa Curiga? dengan menghadirkan langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kabupaten Malaka Ferdynandus Rame sebagai narasumber.

Berikut hasil diskusi tersebut yang dapat dijadikan informasi dan referensi bagi para pembaca.

1. Masih ada kecurigaan dalam pelayanan masyarakat di Disdukcapil Kabupaten Malaka;

2. Belum ada keterbukaan antara masyarakat dengan petugas Disdukcapil Malaka;

3.Masyarakat belum memahami benar prosedur pengurusan administrasi kependudukan;

4. Disdukcapil Kabupaten Malaka sudah maksimal melakukan sosialisasi dan pelayanan keliling administrasi kependudukan tetapi masyarakat masih bersikap pasif;

5. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan administrasi kependudukan masih menjadi masalah;

6. Pengaduan masyarakat atas maladministrasi kependudukan dapat dilakukan klarifikasi dan ditangani sampai tuntas namun de facto ada yg belum tuntas dikarenakan kurangnya kerjasama;

7. Masih terlihat adanya sentuhan hukum terhadap petugas Disdukcapil dengan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan yang berpotensi pungli atau suap atau sejenisnya;

8. Belum ada perlindungan hukum khusus bagi petugas Disdukcapil Malaka untuk menjamin hak-hak hukum petugas Disdukcapil.

Suasana diskusi komunitas PANTAS Malaka di Sekretariat Kantor Pengacara/Advokat Melkianus Conterius Seran,  SH dan Rekan Umakatahan,  Betun-Malaka,  Selasa (10/12/2019).

Berdasarkan berbagai pendapat yang muncul dalam diskusi tersebut, PANTAS merekomendasikan beberapa hal, yakni:
1. Memaksimalkan sosialisasi khusus mengenai hukum Administrasi Kependudukan.

2. Perlu diterapkan pelayanan satu pintu di Disdukcapil Malaka.

3. PANTAS mendorong Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Disdukcapil untuk menangkap momentum peluncuran mesin Anjungan Dukcapil Mandiri oleh Mendagri untuk kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan masyarakat.

4. Dinas Dukcapil didorong lebih progresif dan responsif terhadap persoalan administrasi kependudukan.

5. Perlu ada transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga tidak ada lagi saling curiga.

6. Perlu regulasi khusus yang maksimal untuk memberikan perlindungan hukum bagi petugas Dinas Dukcapil dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Editor: Cyriakus Kiik

Komentar