oleh

YPII dan YPTI Butuh Kebijakan dan Anggaran untuk STBM

BETUN, TIMORline.com-Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPII) dan Yayasan Pijar Timur Indonesia (YPTI) butuh kebijakan yang tepat dan anggaran yang memadai untuk program dan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu mengemuka dalam Pertemuan Bersama antara YPII, YPTI, dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Malaka, para camat, kepala Puskesmas, Sanitarian dan para kepala desa se-Kabupaten Malaka di Hotel Ramayana, Betun, Rabu (27/11/2019).

Pertemuan Bersama ini dibuka Fransiskus Xaverius Fahik, salah satu pejabat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, sekaligus menjadi narasumber pertemuan. Selain Fransiskus yang diakrabi Ferry ini, narasumber lainnya adalah Theodorus Seran Bria, salah satu pejabat pada Dinas PMD Kabupaten Malaka.
Menurut Ferry, STBM itu sebetulnya pendekatan untuk mengubah perilaku hidup bersih dan sehat dengan memberdayakan masyarakat. Sebab, kondisi yang paling sederhana adalah masyarakat tidak membuang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelolah sampah dengan aman dan mengelolah limbah cair rumah tangga dengan aman.
“Ini semua kita kenal dengan 5 Pilar STBM yang sudah tidak asing lagi buat kita”, katanya.
Ferry menyebut, setidaknya ada tiga komponen STBM, yakni peningkatan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi dan peningkatan penyediaan sanitasi.

Untuk peningkatan lingkungan yang kondusif, Ferry berharap pihak Puskesmas dan Sanitarian selalu mendorong masyarakat untuk berhenti buang air besar sembarangan.
Dalam nada canda, Ferry bilang, bila warga desa enggan memiliki jamban dan masih punya kecenderungan buang air besar sembarangan dengan memanfaatkan belukar atau hutan kecil di sekitar pemukiman warga, sebaiknya kepala desa mengajak warga desa secara gotong-royong membabat semua belukar atau hutan di sekitar pemukiman warga.
Sebab, buang air besar sembarangan di tempat seperti itu dapat menyebabkan diare. “Jadi, perlu ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku bisa dimulai dari satu atau lebih perilaku yang berkaitan pada saat bersamaan”, demikian Ferry.
Theodorus Seran Bria dari Dinas PMD Kabupaten Malaka dalam materinya tentang Kebijakan dan Penganggaran Terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, mengatakan, secara umum prinsip penganggaran STBM diarahkan untuk menggali dan mendorong potensi-potensi dari sektor terkait untuk mewujudkan akses masyarakat terhadap sarana Lima Pilar STBM.
Menurut Theo, begitu akrabnya, anggaran STBM bersumber dari pemerintah dan non pemerintah.

Anggaran itu bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dukung operasional cakupan wilayah, promosi dan kegiatan perangkat lunak lainnya.
Disebutkan, sumber anggaran pemerintah berasal dari dana sektoral Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang direncanakan dan dikelolah kementerian terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Desa.
“Ada dana dekonsentrasi kepada gubernur, dana tugas pembantuan ke bupati dan desa. Dana proyek pengadaan air minum dan sanitasi nasional dapat diintegrasikan, seperti Pamsimas” , katanya.
Dana-dana lainnya seperti dana hibah, biaya operasional kesehatan (BOK) dan biaya operasional sekolah (BOS) juga disebut-sebut Theo sebagai anggaran pendukung pengembangan STBM.
Tetapi, Theo mengingatkan, untuk mendapatkan dana-dana itu harus diusulkan dan direncanakan terlebih dahulu dalam musyawarah perencanaan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat.
Sedangkan dana non pemerintah atau swadaya diperoleh dari kegiatan barisan, iuran warga atau sumbangan lain berupa material.
“Semuanya direncanakan dan digunakan untuk mendukung pengembangan pendekatan STBM”, demikian Theo.
Direktur YPTI Vincensius Kiabeda mengatakan, masalah dan tantangan sanitasi bukan hal prioritas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu atau tidak, mana yang penting dan mana yang tidak penting.
“Masalah dan tantangan terbesar kita dalam pendekatan STBM adalah kurangnya pihak. Orang masih berpikir bahwa orang sakit itu urusan dokter. Rumah layak huni itu urusan negara. Jamban yang baik itu yang harga mahal, dan lain sebagainya. Yang benar, kita semua harus terlibat dan berperan”, tegas Vinsen.
Menurut Vinsen, kesehatan itu mempertahankan orang sakit dan menyehatkan orang sakit. Dalam pendekatan STBM, yang diperlukan adalah perubahan perilaku, bukan banyaknya fasilitas.
“Harga diri pemimpin itu di STBM. Pemimpin yang hebat harus memimpin warga yang sehat, cerdas dan terlindungi, bukan warga yang sakit-sakitan dan bodoh”, demikian Vinsen.
Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar