Bupati Malaka: Kasek Dipecat Kepala Daerah, Bukan Kadis

BETUN, TIMORline.com-Bupati Malaka Stefanus Bria Seran menegaskan, yang berhak memecat kepala sekolah adalah kepala daerah bukan kepala dinas.
Penegasan itu disampaikan Bupati Stefanus kepada TIMORline.com di Betun, ibukota Kabupaten Malaka, Senin (18/11/2019).
Penegasan ini disampaikan dalam menanggapi pernyataan anggota DPRD Malaka dari Fraksi PDI Perjuangan Ronaldo Asuri dalam pemberitaan di media ini sebelumnya.
Dalam pernyataan itu, Ronaldo meminta Kadis Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Malaka untuk memecat Kepala Sekolah (Kasek) SDI Efudini Gaudensius Berek. Sebab, kasek ini disebut-sebut tidak datang di sekolah selama setahun terakhir. Bahkan, gaji guru-guru juga tidak dibayar selama satu tahun terakhir.
Menurut Bupati Stefanus, pemecatan kepala sekolah merupakan wewenang kepala daerah bukan kepala dinas. Pemecatan itu pun tidak dilakukan secara serta-merta tetapi harus ada dasarnya.
“Pemecatan itu dasarnya apa. Apa kesalahannya. Ini perlu bukti. Supaya ada bukti, perlu ada pemeriksaan terhadap kepala sekolah bersangkutan”, kata Bupati Stefanus.
Bupati mantan Kadis Kesehatan Propinsi NTT ini mengatakan, untuk mengetahui kesalahannya, kepala sekolah bersangkutan perlu diperiksa Inspektorat  Daerah.
“Kepala sekolah perlu diperiksa Inspektorat Daerah setelah berkoordinasi dengan  Kadis PKPO, lalu hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada kepala daerah. Laporan itu akan dipertimbangkan kepala daerah apakah kepala sekolah tersebut bisa diberi hukuman atau tidak. Hukuman apa pula yang paling pas. Sebab, hukuman yang dijatuhkan pun harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan kepala sekolah bersangkutan”, demikian Bupati Stefanus.
Pernyataan anggota Dewan Ronaldo soal pemecatan Kasek SDI Efudini ini mencuat saat dialog dengan warga Desa Ikan Tuanbeis dalam Masa Reses Ketiga Tahun 2019 di Desa Ikan Tuanbeis, Sabtu (16/11/2019).
Pada kesempatan itu, guru-guru dan warga setempat mengeluh kepada Ronaldo kalau Kasek Gaudensius selama ini tidak datang di sekolah. Sehingga, guru-guru mengalami banyak hambatan dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai contoh, untuk mengajar saja kapur tulis tidak ada. Buku pegangan guru juga tidak ada.
Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilarang copy