PANTAS: Kasus Babulu Selatan itu Kejahatan Terorganisir

BETUN, TIMORline.com-Kasus kekerasan terhadap anak Novidina Baru (16), warga Dusun Beitahu Desa Babulu Selatan Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang viral beberapa waktu lalu mendapat perhatian Komunitas Pengacara Tapal Batas (PANTAS).
Pada Selasa (12/11/2019) malam, komunitas ini melakukan diskusi khusus terhadap kasus tersebut dengan thema: Kasus Babulu Selatan Siapa yang Salah?
Diskusi dipimpin langsung Melkianus Conterius Seran selaku Ketua Komunitas PANTAS.
Setelah berproses dalam diskusi selama hampir empat jam, diperoleh kesimpulan bahwa kasus itu adalah kejahatan terorganisir. Sebab, di antara para pelaku ada orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (don pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dan uitloker (otak dari prbuatan pidana yang terjadi).
Karenanya tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi para pelaku, di antaranya Kepala Desa (Kades) Babulu Selatan Paulus Lau.
PANTAS berpendapat, perbuatan Kades Paulus Lau dkk dapat dipertanggubgjawabkan secara pidana karena ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzetelikj) dari para pelaku dengan maksud dan tujuan membuat korban merasa sakit secara fisik, takut dan trauma secara psikis.
Selain itu, PANTAS berpendapat, perbuatan Kades Paulus Lau dkk murni kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, terhadap para pelaku dapat diterapkan Pasal 80 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 170 KUHP.
PANTAS lebih jauh mendorong proses hukum kasus ini meskipun ada penyelesaian di luar norma hukum yang berlaku. Sebab, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
Tetapi, dari kasus yang terjadi, PANTAS berpendapat, masyarakat tidak paham hukum perlindungan anak. Pun tidak paham saluran hukum ketika mengetahui ada dugaan tindak pidana. Sehingga, masyarakat lebih memilih main hakim sendiri. Pun tidak ada budaya malu dan budaya maaf dalam interaksi sosial.
Sebagai solusi, PANTAS akan bekerjasama dengan pemerintah desa dan Komisi Perlindungan Anak untuk melakukan penyuluhan hukum perlindungan anak.
PANTAS juga akan bekerjasama dengan pemerintah desa dan tokoh adat untuk melakukan sosialisasi saluran hukum pidana berupa Kitab Undang-udang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dilakukan untuk memupuk budaya maaf dalam interaksi sosial masyarakat yang diyakini dapat memperkecil kemungkinan main hakim sendiri terhadap sesama.
Kasus Novidina Baru ini diawali Rince Molin yang menuduh Novidina mencuri cincin emasnya pada Rabu 16 Oktober 2019 malam. Dugaan itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Dusun Beitahu Margaretha Hoar. Sejak laporan Rince terungkap, Novidina selaku terduga dihakimi warga, perangkat desa dan Kepala Desa Babulu Selatan secara sadis. Selain dipukul pakai tangan kosong dan kayu, korban ditendang pula. Korban bahkan diduga kuat disetrum dan digantung menggunakan tali nilon pada kuda-kuda Posyandu Dusun Beitahu pada keesokan harinya, Kamis 17 Oktober. Cara ini diduga kuat digunakan para pelaku untuk menekan korban guna mendapatkan pengakuannya.
Saat ini, Kades Babulu Selatan Paulus Lau bersama enam warganya sedang diproses hukum di Polres Belu. Enam tersangka lainnya adalah Margareta Hoar, Marselinus Ulu, Dominikus Berek, Eduardus Roman, Benediktus Bau dan Hendrikus Kasa.
Untuk kepentingan proses hukum, pihak kepolisian telah menyita sejumlah bukti. Antara lain satu buah kursi plastik warna biru merk wapolin, satu utas tali nilon warna biru berukuran panjang kurang lebih lima meter dan satu batang kayu damar merah berukuran sekira 40 sentimeter.
Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *