Kemendagri Didatangi Komisi I DPRD Malaka Soal Pelayanan KTP Elektronik

JAKARTA, TIMORline.com-Komisi I DPRD Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Malaka sebagai instansi mitra, Selasa (05/11/2019), mendatangi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kedatangan tim Komisi I DPRD Malaka bersama mitra itu terkait rangkaian kaji banding komisi ini soal sistem pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e).
Tim ini diterima Kepala Seksi (Kasie) Wilayah V Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Zadli, dan salah satu pejabat lainnya. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Zadli.
Pertemuan ini didahului perkenalan. Perkenalan tim Komisi I DPRD Malaka  berturut-turut mulai  dari Hendri Melki Simu selaku ketua komisi. Berlanjut ke anggota komisi Frederikus Seran, Bernadette Luruk dan Emanuel Wempy. Terakhir, Kadis Dukcapil Kabupaten Malaka Ferdynandus Rame yang memerkenalkan diri.
Hendri Melki Simu selaku Ketua Komisi I DPRD Malaka yang mendapat kesempatan pertama berbicara, timnya ingin mendapat informasi langsung dari kementerian terkait sistem pelayanan KTP elektronik di daerahnya. Hendri berpendapat, banyak masalah terjadi dalam pelayanan KTP elektronik di Kabupaten Malaka. Selain waktu pengurusannya lama, hal yang menjadi keluhan umum adalah kekurangan blanko.
Bernadette Luruk, salah satu anggota Komisi I, mengatakan, masyarakat Malaka sangat membutuhkan KTP untuk berobat. Sebab, salah satu program prioritas Bupati Malaka Stefanus Bria Seran adalah pengobatan gratis. Untuk berobat gratis dan membuktikan seseorang benar warga Malaka, yang bersangkutan harus memiliki KTP. Dengan KTP itu, warga Malaka bisa berobat gratis di semua Puskesmas dan rumah sakit yang ditunjuk.
Dalam kenyataan, jelas Bernadette, banyak warga Malaka yang tidak mempunyai KTP Malaka. Sehingga, banyak warga Malaka pula yang tidak bisa berobat secara gratis di Puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
Untuk urusan lain, warga Malaka yang tidak mempunyai KTP pun tidak bisa menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) baik dari petugas Dinas Sosial maupun bank penyalur bantuan PKH.

Mendapat sejumlah pertanyaan dan keluhan dua anggota Tim Komisi I DPRD Kabupaten Malaka itu, Zadli menjelaskan, sebetulnya KTP tidak harus dibawa saat berobat atau menerima bantuan PKH. Sebab, identitas warga yang berobat atau menerima bantuan PKH sudah termuat dalam sistem.
“Saat sistem dibuka, identitas warga akan ketahuan baik untuk pengobatan gratis maupun untuk menerima bantuan PKH. Sistem ini bisa diberlakukan untuk urusan lain lagi”, kata Zadli.
Menurut Zadli, Zonasi Integritas perlu dikembangkan di Kabupaten Malaka. Sebab, zonasi ini memudahkan pelayanan publik.
Sehingga, dia berharap Pemkab dan DPRD Malaka bersinergi untuk mendorong adanya pelayanan publik secara terintegrasi.
“Kalau Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Puskesmas, rumah sakit dan bank yang melayani secara terintegrasi, warga yang sakit atau menjadi sasaran pelayanan publik, tidak perlu membawa KTP. Sebab, identitasnya sudah ada, tinggal dibuka dari sistem yang sudah ada”, kata Zadli.

Soal blanko KTP, Zadli bilang, setiap bulan pihaknya mengirim 500 keping ke kabupaten/kota. Setelah habis baru diminta lagi.
Namun Zadli mengingatkan, pelayanan publik yang terintegrasi butuh anggaran yang memadai. Sehingga, Pemerintah Daerah dan Dewan harus selalu membina kerjasama yang harmonis.
Kadis Dukcapil Kabupaten Malaka Ferdynandus Rame mengaku sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Malaka selama ini. Tetapi, dia berharap, masyarakat tidak urus KTP saat sakit atau mau tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“KTP dan dokumen lainnya harus diurus jauh-jauh hari. Sehingga, kita tidak saling mempersalahkan, seolah-olah pegawai Dukcapil tidak mau melayani masyarakat”, demikian Ferdynandus.
Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *