oleh

Kutuk Tindakan Kades Babulu Selatan, Bupati Malaka: Bupati Sekali pun Tidak Boleh Sewenang-wenang

BETUN, TIMORline.com-Bupati Malaka Stefanus Bria Seran menegaskan, tindakan Kepala Desa Babulu Selatan adalah tindakan primitif yang tidak boleh terjadi.
“Saya prihatin, kecewa, menyesal dan sangat mengutuk tindakan kepala desa itu. Sebab, tindakan itu adalah tindakan sewenang-wenang, tindakan primitif yang tidak boleh terjadi. Jangan kan kepala desa, bupati pun tidak boleh bertindak sewenang-wenang”, tandas Bupati Stefanus Bria Seran.
Penegasan Bupati yang diakrabi SBS itu disampaikan kepada wartawan di Aula Pemkab Malaka, Kamis (31/10/2019). Bupati SBS dimintai keterangannya terkait tindakan Kepala Desa Babulu Selatan dan enam warganya yang diduga kuat melakukan penganiayaan berat terhadap gadis desa setempat, Novidina Baru, yang baru berumur 16 tahun.
Tindak penganiayaan itu dilakukan dengan cara memukul, menendang, menyetrum dan menggantung Novi pada kuda-kuda Posyandu.
Bupati SBS menjelaskan, setelah kejadian itu, dirinya langsung memerintahkan Camat Kobalima untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian supaya kepala desa diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebagai manusia, pemimpin tidak boleh bertindak dengan cara-cara primitif. Sebab, negara kita adalah negara hukum. “Kalau kepala desa mau mendidik masyarakat, jangan pakai cara-cara primitif. Pemimpin tidak boleh begitu. Ada prinsip-prinsip hukum kemasyarakatan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan suatu masalah, jangan main hakim sendiri”, katanya.
Bupati SBS menjelaskan, prinsip-prinsip hukum kemasyarakatan itu ada dalam hukum adat, hukum negara, hukum agama dan hukum kemanusiaan. Prosedur-prosedur itu harus ditempuh”, tandas Bupati SBS.
Bagi Bupati SBS, kepala desa selain sebagai kepala pemerintahan di desa, kepala desa adalah bapaknya masyarakat di desa. Sehingga, kalau ada kesalahan, kepala desa harus menggunakan pendekatan-pendekatan hukum kemasyarakatan, hukum pemerintahan dan hukum kemanusiaan.
Soal jenis sanksi yang akan diberikan kepada Kepala Desa Babulu Selatan, Bupati SBS tidak mau mendahului hasil pemeriksaan aparat penegak hukum. Sebab, di pemerintah itu aturannya jelas. Prinsipnya, seseorang tidak boleh dihukum dua kali untuk satu kasus.
Ke depan, Bupati SBS berjanji, dalam pertemuan-pertemuan dengan para kepala desa akan memberikan pendidikan hukum kepada para kepala desa di Kabupaten Malaka supaya tidak melakukan tindakan-tindakan primitif seperti yang dilakukan Kepala Desa Babulu Selatan.
“Kita punya kekuasaan tetapi kekuasaan itu jangan digunakan sewenang-wenang. Kita harus belajar dari yang salah supaya kita tidak mengulanginya dan belajar dari yang benar untuk ditiru. Jangan kan kepala desa, bupati juga tidak boleh sewenang-wenang. Kita semua tidak boleh sewenang-wenang”, demikian Bupati SBS.
Saat ini, Kades Babulu Selatan Paulus Lau bersama enam warganya sedang diproses hukum di Polres Belu. Enam tersangka lainnya adalah Margareta Hoar, Marselinus Ulu, Dominikus Berek, Eduardus Roman, Benediktus Bau dan Hendrikus Kasa.
Untuk kepentingan proses hukum, pihak kepolisian telah menyita sejumlah bukti. Antara lain satu buah kursi plastik warna biru merk wapolin, satu utas tali nilon warna biru berukuran panjang kurang lebih lima meter dan satu batang kayu damar merah berukuran sekira 40 sentimeter.
Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar