Pemkab dan Bawaslu Malaka Tandatangani NPHD Senilai Rp7,1 Miliar

BETUN, TIMORline.com-Pemerintah Kabupaten Malaka dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 7,1 miliar di Aula Pemkab Malaka, Kamis (31/10/2019).
Penandatanganan NPHD ini dilakukan Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Pieter Nahak Manek.
Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Malaka Hendrikus Fahik Taek, anggota DPRD Kabupaten Malaka dari Partai Demokrat Marius Boko, Petrus Nahak dari Partai Golkar, Merry Kain dari Partai Golkar, Felix Bere dari Partai Nasdem, Frederikus Seran dari Partai Nasdem dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Malaka.
Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dalam sambutannya mengapresiasi kerja-kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bawaslu yang telah menyelesaikan NPHD hingga penandatanganannya.
Bupati mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Propinsi NTT ini mengharapkan Bawaslu dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasannya dengan baik, jujur, fair dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Stefanus bermisal, sesuai undang-undang, Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengikuti kampanye. Yang tidak dibenarkan adalah kalau ASN menjadi juru kampanye.
“Jadi, Bawaslu jangan larang ASN ikut kampanye. Sebab, ASN harus tahu visi, misi dan program kerja calon bupati. Supaya tahu, ya, ASN harus mengikuti kampanye semua calon bupati. Jangan anggap itu pelanggaran, lalu dilarang”, kata Bupati Stefanus.
Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Pieter Nahak Manek seusai penandatanganan NPHD terkait anggaran pengawasan Pilkada Malaka 2020 sangat berterimakasih kepada Pemkab Malaka melalui Bupati Malaka Stefanus Bria Seran yang telah menandatangani NPHD tersebut.
Dalam NPHD tersebut, anggaran pengawasan Pilkada Malaka 2020 yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp7,1 miliar.
Jumlah dana ini belum termasuk anggaran untuk pengamanan Pilkada Malaka bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Polisi Pamong Praja (Pol PP).
Penandatanganan NPHD ini dilakukan setelah melewati sebuah proses yang panjang. Awalnya, Bawaslu mengajukan anggaran pengawasan Pilkada Malaka 2020 sebesar Rp12,5 miliar. Dari Rp12,5 miliar itu, Pemkab Malaka melalui TAPD menyetujui anggaran sebesar Rp4,5 miliar. Besaran dana ini sempat bolak-balik Bawaslu-Pemkab Malaka beberapa kali dengan nilai yang berbeda. Bahkan, untuk urusan anggaran ini, pihak Bawaslu dan Pemkab Malaka harus berurusan dengan Kemendagri.
Terakhir, Pemkab Malaka menaikkan jumlah anggarannya dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp7,1 miliar, sekaligus menandatangani NPHD Tahun Anggaran 2020.
Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *