oleh

Anggaran Pilkada untuk KPUD Malaka Rp14,7 Miliar, Bawaslu Belum Jelas

BETUN, TIMORline.com-Persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dilakukan antara lain dengan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malaka sebagai penyelenggara utama dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) sebagai lembaga pengawas.

Karena itulah,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka menyediakan anggaran sebesar Rp14,7 miliar bagi KPUD Malaka. Sedangkan Bawaslu belum jelas.

Anggaran untuk KPUD Malaka itu tertuang dalam Naskah Persetujuan Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2019. NPHD ini telah ditandatangani bersama antara Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dan Ketua KPUD Kabupaten Malaka Makarius Bere Nahak di Aula Kantor Bupati Malaka, Senin (01/10/2019) sore.

Hal ini dipastikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Malaka Donatus Bere di sela-sela panen simbolis bawang merah hasil Program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) di Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat, Selasa (03/10/2019).

Menurut Sekkab Donatus, penandatanganan NPHD itu disaksikan  Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Malaka Devi Hermin Ndolu, Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Malaka dan Komisioner KPUD Malaka.

Sekkab yang mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas pada Setkab Belu ini menjelaskan, dana senilai Rp14,7 miliar yang dialokasikan untuk KPUD Malaka itu akan disalurkan secara bertahap sesuai prosentasi yang sudah dituangkan dalam NPHD tersebut.

Sedangkan anggaran untuk Bawaslu, lanjut Sekkab Donatus,  NPHD-nya belum ditandatangani. Pihaknya masih terbentur dengan pihak Bawaslu Malaka yang masih  melakukan konsultasi ke Bawaslu Propinsi NTT.

Pemkab Malaka sendiri sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk Bawaslu Kabupaten Malaka.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Pieter Nahak Manek. (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Ketua Bawaslu Malaka Pieter Nahak Manek yang ditemui TIMORline.com di kantornya di Kawasan Desa Wemalae Kecamatan Malaka Tengah, Minggu (06/10/2019) malam menjelaskan, anggaran Bawaslu untuk Pilkada serentak 2020 belum jelas. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian jumlah anggarannya.

Menurut Pieter, pihaknya pernah mengusulkan anggaran Bawaslu ke Pemkab Malaka sebesar Rp12,7 miliar. Tetapi, anggaran itu kemudian  diturunkan jumlahnya menjadi  Rp10,5 miliar. Setelah dirasionalisasi, turun lagi menjadi Rp9,9 miliar dan terakhir menjadi Rp8,1 miliar.

Secara kelembagaan dengan peran pengawasan yang diemban Bawaslu Malaka, hasil rasionalisasi terakhir sebesar Rp8,1 miliar ini merupakan hasil rasionalisasi minimum yang tidak dapat dilakukan lagi rasionalisasi dari sisi pengawasan.

“Selama satu dua hari ini kita dimediasi Bawaslu Propinsi. Kita dibantu untuk membuat rasionalisasi anggaran. Hasil rasionalisasi terakhir sebesar Rp8,1 miliar. Ini hasil rasionalisasi minimum dari sisi pengawasan dan tidak dapat dilakukan rasionalisasi lagi. Hasil rasionalisasi terakhir ini pun sudah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Malaka melalui Kepala Badan Keuangan Kabupaten Malaka”, demikian Pieter.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar