oleh

Pembabatan Hutan Adat Wemean Diadukan ke Bupati Malaka

BETUN, TIMORline.com-Beberapa warga Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadukan pembabatan hutan adat Wemean kepada Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, Selasa (03/09/2019).
Mereka tiba di Kantor Bupati Malaka sekira pukul 10.30 wita menggunakan sebuah pick-up. Mereka mengenakan pakaian adat. Saat tiba di kantor bupati, mereka masih mengisi buku tamu yang disodorkan beberapa anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang sedang bertugas.
Selanjutnya, mereka diarahkan ke ruang tunggu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka Agustinus Nahak yang kebetulan ada di situ tampak bincang-bincang dengan mereka. Entah apa yang mereka bicarakan, tidak diketahui pasti.
Sekira pukul 11.00 wita, warga Desa Halibasar ini mendapat informasi dari pegawai Kantor Bupati kalau Bupati Stefanus tidak berada di tempat karena sedang tugas dinas di luar daerah.
Sekira 15 menit kemudian, warga Halibasar dipersilahkan memasuki ruang rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) yang terletak di Lantai I Kantor Bupati Malaka. Mereka bertemu dengan Asisten II Silvester Leto dan Kasat Pol PP Daniel Bria.
Saat hendak memasuki ruangan, Asisten Silvester dan Kasat Daniel yang ditemui TIMORline.com yang meminta izin untuk ikut hadir, meminta maaf kalau pertemuan itu sifatnya masih internal sehingga tertutup untuk wartawan.
“Kami pertemuan internal dulu. Setelah pertemuan ini baru kami informasikan hasilnya kepada wartawan”, jelas Asisten Silvester.
Pertemuan itu pun tertutup bagi wartawan. Sekira pukul 12.30 wita, bersamaan dengan jam makan siang, Sekkab Malaka Donatus Bere ingin pulang makan siang. Saat hendak meninggalkan kantor bupati, Sekkab Donatus berpapasan dengan warga korban penggusuran salah satu oknum pengusaha Malaka asal Desa Rainawe Kecamatan Kobalima. Setelah bincang-bincang dengan beberapa warga ini, Sekkab Donatus mendapat informasi kalau ada warga Desa Halibasar sedang pertemuan dengan Asisten Silvester dan Kasat Daniel di ruang pertemuan Sekkab terkait masalah pembabatan hutan adat Wemean. Tanpa menunggu lama, Sekkab Donatus langsung balik ke dalam dan menemui warga Desa Halibasar bersama Asisten Silvester dan Kasat Daniel. Saat keluar dari ruang pertemuan,
Sekkab Donatus kepada TIMORline.com secara singkat bertanya balik, “Siapa yang babat Hutan adat. Hutan adat di mana. Jangan sampai mereka yang babat sendiri lalu datang lapor di bupati bilang orang lain yang lapor”.
Sekira lima menit setelah Sekkab Donatus pergi, pertemuan itu selesai. Kepada TIMORline.com, Asisten Silvester menjelaskan, dalam pertemuan itu pemerintah hanya meminta keterangan dari masyarakat Desa Halibasar. Pihak pemerintah belum mengambil sikap.
“Nanti hasil pertemuan ini kita laporkan kepada bupati. Disposisinya seperti apa, kita tunggu”, demikian Asisten Silvester.
Fukun Laetua Mahalo Etu Paulus Leki dari Suku Lootasi Betaran yang mendampingi para warga, kepada TIMORline.com sebelum pertemuan, menjelaskan, pembabatan hutan adat Wemean saat ini semakin parah. Dia menyebut para pelaku adalah warga desa tetangga (maaf, untuk menjaga kenyamanan warga, nama desanya tidak disebut dalam pemberitaan ini, red).
Sebagai pemilik sah hutan adat Wemean, menurut Paulus, kedatangan mereka menemui Bupati Malaka Stefanus Bria Seran semata-mata untuk meminta perlindungan pemerintah. Sebab, sebagai warga Malaka, mereka merasa tidak nyaman. Hak adat masyarakat juga dirusakkan.
Selain itu, menurut Paulus, beberapa hari terakhir ini kampung mereka didatangi oknum warga desa tetangga. Mereka membawa senjata tajam melakukan pengancaman terhadap warga Desa Halibasar. Mereka mengklaim hutan adat Wemean sebagai milik mereka yang dapat dimanfaatkan untuk kebun.
“Kemarin malam ada yang datang ancam kami. Mereka bawa tombak dan parang. Kalau tidak segera ditangani, bisa terjadi pertumpahan darah”, tandas Paulus.
Salah seorang tokoh pemuda mengatakan, hutan adat Wemean adalah milik masyarakat adat Halibasar. Tetapi, warga desa tetangga malahan mengklaimnya sebagai milik mereka.
Kedatangan mereka untuk menemui Bupati Malaka semata-mata untuk meminta perlindungan pemerintah. Sebab, akhir-akhir ini mereka tidak nyaman tinggal di kampung dan kerja di kebun.
Sebetulnya, menurut pemuda ini, tempat perlindungan yang paling tepat di kepolisian. Tetapi, setiap pengaduan mereka ke Polsek Wewiku tidak pernah ditindaklanjuti. Sebab, warga kampung tidak pernah didatangi polisi atau dipanggil polisi untuk meminta keterangan.
Seorang tokoh masyarakat Desa Halibasar mempertanyakan sikap pemerintah selama ini baik pemerintah desa, kecamatan maupun kepolisian.
Sebab, masyarakat Desa Halibasar selama ini sudah mengadu berulang-ulang kepada pemerintah desa, kecamatan dan kepolisian tetapi tidak ada tindak lanjut.
“Terakhir, ya, kami ramai-ramai datang di bupati”, demikian tokoh masyarakat yang sangat disegani ini.
Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Komentar