oleh

Xanana Gusmao Siap Jadi Saksi di Australia Soal Penyadapan Timor Leste

DILI, TIMORline.com-Mantan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao bersedia datang ke Canberra, Australia, guna menjadi saksi untuk mendukung mantan agen rahasia Witness K dan pengacaranya Bernard Collaery terkait kasus penyadapan Timor Leste bila kasus ini dilanjutkan.
Kepada program ABC Four Corners, Minggu (25/08/2019), Xanana mengatakan, bukti yang dimilikinya kemungkinan akan mempermalukan pemerintah Australia terdahulu berkenaan dengan operasi intelijen yang dilakukan pada 2004.
Ketika itu, kantor Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkitiri disadap agen rahasia Australia di saat perundingan yang sedang berlangsung antara kedua negara berkenaan dengan minyak dan gas di Laut Timor.
“Saya sudah berjanji dengan mereka. Bila peradilan berlangsung terbuka, saya akan menjadi saksi.” kata Gusmao kepada Four Corners.
Ketika ditanya apa yang akan disampaikannya di pengadilan, Gusmao mengatakan, “Semua informasi yang disadap saya tahu.”
Witness K sebagai saksi adalah seorang agen rahasia yang terlibat dalam operasi penyadapan di Dili pada 2004, dan Collaery adalah mantan pengacaranya. Keduanya bisa dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan memberikan informasi rahasia mengenai kegiatan penyadapan itu.
Colllaery dikenai empat tuduhan tambahan karena berbicara dengan wartawan ABC berkenaan dengan masalah ini menyusul penggerebekan Polisi Federal Australia (AFP) dan Dinas Intelijen Australia (ASIO) ke kantor dan rumah Collaery.
Beberapa pengacara senior dan politisi di Australia sudah menyampaikan keprihatinan mengenai kasus ini dan kerahasiaannya berkenaan dengan peradilan terhadap kedua orang tersebut yang dituntut berdasarkan UU Informasi Keamanan Nasional (NSI) Australia.
UU NSI ini diterapkan mulai 2004 untuk menangani kasus pengadilan yang bersifat sensitif dan rahasia. Biasanya kasus yang berkenaan dengan hal seperti ini adalah kasus terorisme, sehingga kesaksian dan informasi yang disampaikan dilakukan di pengadilan tertutup.
Anthony Whealy QC, seorang mantan hakim yang menangani kasus terorisme Lodhi, kasus pertama yang dilakukan di bawah UU NSI, mempertanyakan penggunaan UU tersebut dalam kasus Timor Leste.
“Ini bisa menjadi peradilan paling rahasia yang dilakukan dalam sejarah Australia.” kata Whealy.
Hukum tentang pembocoran informasi
“Saya kira UU itu dibuat bukan untuk menangani kasus pembocoran informasi yang dilakukan seseorang yang memberikan informasi kepada wartawan, dan juga pengacara dari pembocor informasi tersebut.” kata Whealy.
Stephen Charles QC, mantan hakim Mahkamah Agung, yang pernah menjadi pembela bagi dua dinas intelijen Australia ASIO dan ASIS juga memberikan komentar.
“Sangat susah membayangkan adanya alasan yang kuat agar kasus ini diadili secara rahasia. Sebab, semua orang yang membaca koran akan tahu bahwa petugas ASIS memasuki dan menyadap kantor kabinet Timor Leste. Semua orang juga tahu bahwa karena penyadapan tersebut, Australia mendapat keuntungan besar dan tidak fair dalam perundingan yang dilakukan antara Timor dan Australia”, kata Stephen kepada Four Corners.
Jaksa Agung Australia Christian Porter telah mengeluarkan surat rahasia yang membatasi penyebaran informasi tertentu dan bukti di pengadilan yang bisa membahayakan keamanan nasional.
Kedua terdakwa mendapat batasan mengenai apa yang bisa mereka sampaikan kepada pengacara mereka. Nantinya hakim atau magistrat yang akan memutuskan apa yang bisa disampaikan di pengadilan terbuka.
Namun Bernard Colleary sudah mengatakan UU NS ini akan berdampak kepada apa yang disampaikan dalam pembelaan dan apa yang bisa dikatakannya kepada pengacaranya. “Saya tidak tahu apakah saya akan diijinkan berbicara di sidang. Saya hanya diizinkan berbicara dengan pengacara saya setelah 18 bulan. Saya sekarang bisa berbicara dengan pengacara saya, namun saya mendapat pembatasan mengenai apa yang bisa saya sampaikan kepadanya.” kata Colleary.
Dalam sebuah pernyataan kepada Four Corners, Jaksa Agung Christian Porter mengatakan keyakinannya bahwa pengadilan akan membuat keputusan yang tepat.
“Saya percaya dengan proses peradilan, dan pengadilan akan mencapai keseimbangan adalah soal melindungi keamanan nasional, dan prinsip keterbukaan di pengadilan.” kata pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Porter pernah menyampaikan pandangan bahwa sedapat mungkin semua persoalan hukum dalam masalah ini harus dilakukan di peradilan terbuka dan menjadi pandangannya sampai dengan saat ini.
Kasus penuntutan terhadap Witness K dan Bernard Collaery ini berbeda dari kebanyakan kasus hukum lainnya, dan memerlukan persetujuan dari Jaksa Agung sebelum penuntutan.
Kasus ini melibatkan hal yang berkenaan dengan bocoran informasi yang berasal dari Dinas lll Intelijen Australia ASIS. Porter kemudian memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke penuntutan bulan Mei tahun lalu, enam bulan setelah menjadi Jaksa Agung.
Jaksa Agung Australia sebelumnya, George Brandis, tidak memberikan persetujuannya selama dua tahun dan tiga bulan setelah diminta pertama kali oleh Lembaga Penuntut Pemerintah (CDPP).
Editor: Cyriakus Kiik

Komentar