Ilustrasi Desain Bangunan Rencana Pemindahan Ibukota Beredar

RENCANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke kota di daerah Kalimantan mulai ada titik terang. Baru-baru ini, draf rencana dan kriteria desain visualisasi ibukota negara baru banyak tersebar di awak media. Desain visual yang tersebar mirip dengan ibukota DKI Jakarta sekitaran Tugu Monas, dalam Rapat Konsultasi Regional untuk Wilayah Kalimantan atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa-Rabu (20-21 Agustus), yang dihadiri seluruh gubernur di Pulau Borneo tersebut, di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Beredarnya draf desain ibukota tersebut kian menemui titik terang di daerah propinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, acara bertajuk “Menuju Ibukota Masa Depan” di Balikpapan beberapa waktu lalu dalam dialog tersebut dari Bappenas lebih dominan menyebutkan daerah Kalimantan Timur seperti daerah Bukit Soeharto, Samboja, Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
“Ada beberapa alasan ibukota negara direncanakan berpindah ke Kalimantan. Letak geografis Kalimantan diketahui berada di lokasi strategis karena berada di tengah Indonesia. Selain posisi strategis, Pulau Kalimantan dinilai jauh dari bencana alam semisal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan gempa tektonik berdasarkan hasil kajian Bappenas.
Pemindahan ibukota negara ke Borneo kian hari semakin mendekati kepastian, sebab ada pertemuan dari seluruh pemerintah provinsi di pulau Kalimantan sedang melakukan rapat. Jelas Rudy.
Dari draf yang diterima media, pemerintah nantinya akan membangun kota dengan membawa simbol indentitas negara. Salah satunya dengan Monumen Pancasila. Dalam visualisasi gagasan tersebut, Monumen Pancasila akan dibangun di tengah lapangan yang dilingkari beberapa pohon-pohon rindang.
Dari wujudnya, desain monumen tersebut hampir mirip dengan Monas yang ada di Jakarta Pusat. Sama seperti Jakarta, monumen tersebut sekelilingnya akan dilingkari pusat pemerintahan. Salah satunya, tepat di depan monumen itu, terdapat Istana Presiden.
Tak jauh dari situ, ada pula perumahan para menteri dan markas TNI/Polri. Dalam konsepnya, pemerintah mengusung integrasi ruang hijau dan biru pada kawasan tersebut. Nantinya, pemerintah akan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan hutan dan tetap memperhatikan ketersediaan lahan.
Dalam draf tersebut juga disebutkan bahwa konsep kotanya akan compact dan smart. Artinya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berstandar internasional akan diterapkan. Pemerintah juga akan berkolaborasi antara arsitektur modern dengan local wisdom.
Salah satunya, ibukota nantinya akan dilengkapi dengan moda transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya dengan membangun kembali Mass Rapid Transit (MRT) seperti yang ada di Jakarta.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memperkirakan, investasi yang dibutuhkan mencapai sekira Rp485 triliun. Diperkirakan, pada tahap pertama, pembangunan dapat dilakukan di sekitar 40 ribu hektare dengan target pemindahan 1,5 juta orang.
Dari total kebutuhan investasi itu, Bambang menyatakan sumber alokasi dana yang digunakan dari APBN diperkirakan hanya sekira Rp 93 triliun. Namun, tidak semuanya diambil dari APBN murni. Melainkan, ada juga yang didapat dari kerjasama pemanfaatan aset.
“Investasinya bisa datang dari APBN, dari KPBU, dari swasta, dari BUMN,” kata Bambang di Kantor Ditjen Perpajakan, Jakarta, Jumat (16/08).
Bambang memastikan pembangunan ibu kota baru diupayakan tidak akan mengganggu sumber penerimaan murni dari APBN. Juga tidak mengganggu prioritas lain dalam APBN 2020 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Nantinya dimaksimalkan dari kerjasama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibukota baru, maupun aset yang ada di sekitar Jabodetabek,” terangnya.
Untuk saat ini, pihaknya tengah membuat rancangan induk (masterplan), urban desain, sampai dengan legal status dari tanah yang akan dibangun pusat pemerintahan. Termasuk juga, soal risiko kebakaran hutan yang digaungkan para aktivis lingkungan hidup.
“Untuk 2020, pada dasarnya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut (PUPR dan Bappenas). Udah dicek semua, risiko paling minimal. Termasuk risiko dari kebakaran hutan,” pungkasnya.
Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: detikindonesia.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *