Ibukota Baru, Jakarta Nanti Jadi Apa?

Oleh: Laode Ida, Komisioner Ombudsman RI
PRESIDEN Jokowi sudah putuskan ibukota akan pindah ke Kalimantan Timur. Diinfokan juga bahwa 2023 nanti sudah akan selesai bangunan fisik atau infrastrukturnya. Diperkirakan presiden pasca Jokowi sudah resmi mulai berkantor di ibukota baru itu.
Berita itu, kendati sebagian masih kurang yakin, dan bahkan rencana pindah saja masih banyak yang tak setuju, namun sudah jadi putusan kepala negara yang rupanya tak akan mundur. Apalagi presiden secara resmi sudah minta kepada anggota parlemen melalui pidato kenegaraannya 16 Agustus lalu.
Jika rencana itu berjalan sesuai rencana, Presiden Jokowi akan memiliki tugas khusus yang tak pernah dilupakan warga bangsa ini di masa datang. Akan menjadi presiden kedua setelah Presiden Soekarno yang melahirkan Indonesia sebagai bangsa besar membingkai keragaman multi identitas dan budaya. Jokowi juga mewujudkan kehendak Presiden Soekarno untuk memindahkan ibukota ke Pulau Kalimantan.
Lalu apa urgensinya pindah ibukota? Tentu banyak alasan dengan argumen logisnya sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya aspek keamanan dari kerawanan gempa.
Pulau Kalimantan, menurut para ahli geologi, tak memiliki patahan lempeng tektonik sehingga dianggap aman dari segi bencana alam atau gempa tektonik. Tapi bagi saya, hal yang terpenting adalah dua faktor penting. Pertama, distribusi pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur fisik niscaya akan terjadi dengan sendirinya di Pulau Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur. Manusia pun akan menyusul mendekat di kawasan itu, sehingga di Pulau Jawa khususnya Jabodetabek akan berkurang.
Kedua, kelancaran dalam proses-proses pemberian pelayanan. Akibat kepadatan yang begitu tinggi, berusan di Jakarta terkadang harus pasrah dengan time consuming. Harus pasrah dengan waktu yang terbuang dalam perjalanan.
Faktor kedua ini sebenarnya mengambil contoh kota pemerintahan di negara-negara persemakmuran seperti Australia, Afrika Selatan, India, dan Malaysia. Kota pemerintahan dibuat tak menyatu dengan pusat bisnis. Dalam konteks Indonesia, barangkali, Jakarta hanya fokus sebagai pusat bisnis dan jasa.
Namun demikian, ada perbedaan antara ibukota pemerintahan Indonesia (nanti) dengan negara-negara persemakmuran itu. Di negara-negara persemakmuran itu kota pemerintahan dengan kota bisnis tak terlalu jauh. Bisa dijangkau dengan cepat melalui jalur darat. Tetapi untuk Indonesia, posisi kota pemerintahan dengan Jakarta yang sudah tumbuh jadi pusat bisnis dan jasa hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara dan atau kapal laut. Sehingga, bukan mustahil Jakarta akan jadi kota yang lesuh secara ekonomi. Apalagi jika nanti kantor-kantor perusahaan besar akan ikut pindah untuk dekat dengan pejabat pengambil kebijakan negara. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri di kelak kemudian hari.
Permasalahan sekarang, adalah persiapan pindah ibukota dengan target waktu demikian singkat. Anggaran negara dalam jumlah besar akan digelontorkan untuk kejar target pembangunan infrastruktur fisik. Maka niscaya akan berdampak serius juga pada sektor-sektor lain yang seharusnya menjadi prioritas. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *