Kades Ketapang Raya Diadili Terkait Publikasi RAB APBDes 2012-2018

MATARAM, TIMORline.com-Kepala Desa (Kades) Ketapang Raya Kecamatan Ketiak Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diadili terkait publikasi Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran (TA) 2012-2018.
Selaku Termohon, Kepala Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, S. Zulkifli yang sebelumnya mangkir dari persidangan, Kamis (13/06/2019), hadir mengikuti sidang sengketa informasi dengan Lalu Sudirman selaku pemohon.
Sidang perdana yang dihadiri kedua belah pihak ini digelar di Ruang Sidang Komisi Informasi Propinsi NTB.
Ada pun permohonan informasi yang diajukan melalui surat tertanggal 18 Januari 2019 kepada Kades Ketapang Raya yaitu terkait publikasi APBDes, serta realisasi dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2012 hingga 2018.
Dalam sidang yang dipimpin Hendriadi, SE.,ME didampingi Drs. M Zaini dan Dahlan A Bandu, SH.,M.Si selaku anggota, termohon mengaku menolak seluruh informasi yang diminta pemohon.
Termohon beralasan, informasi yang diminta pemohon tidak boleh diberikan.
“Menurut saya, yang berhak menerima informasi yang diminta pemohon hanya tim audit atas surat perintah bupati,” jelas termohon yang juga mengaku menolak menandatangani surat permohonan informasi yang diberikan pemohon sebelumnya.
“Karena kalau kita menandatangani surat terima pemohonan informasi berarti kami setuju memberikan informasi yang diminta,” ujar termohon kukuh.
Pemohon dalam sidang sebelumnya, Kamis (23/05/2019), pemohon mengangap bahwa informasi yang diminta bukan termasuk dalam informasi yang dikecualikan, melainkan masuk ke dalam kategori informasi publik.
’’Saya kira ini sebagai bentuk penghindaran. Padahal, informasi yang kami minta bukan informasi yang dikecualikan, karena siapapun yang minta harus diperlihatkan kepada masyarakat,’’ ujar pemohon.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) point d menyebutkan, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik berupa rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Badan Publik tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan.
Setelah melakukan pemeriksaan awal, majelis sidang kembali melakukan sidang dengan agenda sidang lanjutan. Sidang lanjutan akan diumumkan Nina Susi Herdiyanti, S.Sos selaku panitera pengganti.
Salah satu penggiat LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Propinsi NTB Syamsuddin menjelaskan, Dana Desa boleh untuk apa saja. Tetapi, banyak peraturan yang telah ditetapkan untuk mengelola dana desa. Mulai dari UU hingga peraturan menteri serta peraturan pelaksanaannya yang menjadi pedoman di daerah.
Salah satu peraturan tersebut mengatur tentang untuk apa saja dana desa boleh digunakan. Secara eksplisit terdapat ambigu dalam strata regulasi mengenai “untuk apa saja dana desa bisa digunakan”.
Syam, begitu akrabnya, menegaskan, kesalahan dalam penerapan dan perbedaan tafsir antarstakeholders dalam pengelolaan dana desa bisa berujung ke ranah pengadilan dan inilah yang ditakuti para pengelola dana desa.
Dengan mengutip UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN. Alokasi dari APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
“Ini ditegaskan dalam Pasal 72, kalo tidak salah”, terangnya.
Selanjutnya, menurut Syam, dalam Pasal 74 ditegaskan, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Pusat.
“Kebutuhan pembangunan tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bersama sebagai rakyat terutama kita yang di selatan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, walau diprioritaskan untuk pembangunan”, ujar Syam.
Menurut Syam, penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa.
Dia berharap dana desa digunakan untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanahkan UU, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Editor: Cyriakus Kiik
Sumber: gtpmedia.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *