Mantan Ketua TPK Desa Railor Tahak Diduga ‘Makan’ Dana Desa

BETUN, TIMORline.com-Mantan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Railor Tahak Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Herman Lau, diduga kuat ‘makan’ dana desa yang digunakan untuk pengadaan kayu  pembangunan rumah tehab warga setempat pada tahun anggaran 2017. Padahal, anggaran sebanyak Rp24 juta itu sebetulnya sudah diberikan Kepala Desa (Kades) Railor Tahak Wilfridus Seran kepada Herman untuk dibayarkan kepada Petrus Nahak selaku pemilik kayu.

Dugaan ini menguat saat klarifikasi Kades Wilfridus di kantornya, Jumat (14/06/2019). Klarifikasi Kades Wilfridus  itu dilakukan terkait pemberitaan TIMORline.com sebelumnya.

Dalam pemberitaan itu, Kades Wilfridus diduga belum membayar 10 kubik kayu milik Petrus Nahak dengan total harga Rp20 juta.  Saat klarifikasi di kantor desa Railor Tahak, hadir bendahara desa Hendrikus Bau, seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh perempuan setempat.

Hendrikus Marsel Bau selaku bendahara desa yang diberi kesempatan pertama  berpendapat menegaskan, pengadaan kayu untuk pembangunan bantuan rumah rehab tahun anggaran 2017 sudah dibayar. Sebab, kuitansi pembayarannya juga ada dan disertakan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Railor Tahak tahun anggaran 2017.

“SPJ tahun anggaran berjalan merupakan salah satu syarat pencairan APBDes tahun anggaran berikutnya. Buktinya, sampai dengan saat ini kita sudah cairkan APBDes tahun anggaran 2018 dan tahap pertama tahun anggaran 2019”, tandas Hendrikus.

Menurut Hendrikus, cara-cara Herman Lau selaku Ketua TPKD (kini mantan, red) selama masih aktif sangat merugikan pemerintah desa. Tetapi, kepala desa bersama perangkatnya sabar.

“Setelah diberhentikan, masih juga  berulah. Semua masyarakat desa ini tahu siapa sebenarnya Herman Lau. Karena sudah capai urus Herman, terakhir kepala desa kasih berhenti dia dari perangkat desa dan Ketua TPKD”, tandas Hendrikus.

Hendrikus melihat cara-cara yang dilakukan Herman akhir-akhir ini lebih sebagai fitnah.

“Ini fitnah dan pembohongan publik yang dilakukan untuk mengganggu kinerja bapak desa. Saya hanya berharap bapak desa bisa mengambil langkah terbaik, termasuk langkah hukum, untuk menindak Herman”, pintanya.

Agustinus Klau selaku tokoh adat saat diberi kesempatan berbicara, matanya berkaca-kaca karena terharu mendapat cerita bahwa Kades Wilfridus belum bayar uang pengadaan kayu untuk bantuan rumah rehab tahun anggaran 2017.

“Jangan sebarkan hal yang tidak  benar tentang kepala desa. Dia ini kami punya orang. Kami juga dia punya orang. Kami yang pilih dia jadi kepala desa.  Karena kami yang pilih dia jadi kepala desa, ada masalah begini, kami malu”, katanya sambil merunduk dengan wajah memerah.

Fukun Paulus Nahak mengaku kalau Herman itu  anak mantu di sukunya.  “Perilakunya sangat memalukan dan berlebihan sekali. Selama menjadi perangkat desa, banyak masalah yang dibuat dan melibatkannya. Sekarang ini malahan dia serang langsung kepala desa. Padahal, dia juga yang mendukung dan memilih kepala desa ini”, tandas Fukun Paulus.

Tokoh perempuan yang juga saat ini menjabat Kepala Dusun Tasiulun, Margaretha Telik, menilai warga dusunnya Herman telah melakukan fitnah yang sangat keji terhadap Kades Wilfridus.

“Dia (Herman, red) sendiri sudah makan uang kayu tapi dia balik kembali bilang kepala desa yang makan uang dan belum bayar harga kayu ke pemilik kayu. Orang ini (Herman, red) putar-balik dan sebaiknya dilaporkan ke polisi”, katanya.

Kades Railor Tahak Wilfridus Seran.

Kades Wilfridus meyakinkan TIMORline.com bersama para perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan masyarakatnya bahwa uang pengadaan kayu untuk bantuan rumah rehab sudah dibayarkan ke pemilik kayu melalui Herman selaku Ketua TPK Desa Railor Tahak.

“Kalau Herman bilang dia belum bayar harga kayu karena saya tidak kasih uang, lalu kuitansi yang ada di SPJ tahun anggaran 2017 itu dari mana. Siapa yang buat. Kalo misalnya Herman bilang kuitansi itu palsu, siapa yang palsukan. Dia atau siapa? Sebab, dia itu TPK-nya. Dalam jabatan sebagai TPK, Herman tidak bisa cuci tangan. Semua urusan kegiatan dan keuangan ada di dia. Dia yang pegang, dia yang urus”,  tegas Kades Wilfridus.

Herman sendiri bersikukuh kalau Kades Wilfridus belum kasih uang kepadanya sebagai Ketua TPKD untuk dibayarkan kepada pemilik kayu.

“Sejujurnya, sejujur-jujurnya saya katakan bahwa sampai dengan saat ini kepala desa belum kasih   uang ke saya untuk dibayarkan ke pemilik kayu”, tandas Herman.

Herman juga bersikukuh untuk tidak bertemu Kades Wilfridus. Sebab, baginya, bertemu Kades Wilfridus sama dengan tidak bertemu.

“Kalau mau ketemu kepala desa lebih baik ketemu di depan hukum. Itu saya mau. Sebab, selama masih aktif sebagai perangkat desa, saya berdebat berulang-ulang dengan kepala desa soal transparansi anggaran. Berdebat sampai pukul-pukul meja”, tandas Herman.

Petrus Nahak selaku pemilik kayu bersedia bertemu kepala desa kalau Herman juga bersedia bertemu kepala desa. Sebab, menurut Petrus, yang melakukan transaksi jual-beli dengan dia adalah Herman, bukan kepala desa.

Petrus bersedia bersaksi di depan hukum apabila kepala desa atau Herman membawa kasus ini ke depan hukum.

Ada pun jenis kayu yang dipesan Herman dari Petrus, yakni jenis kayu jati dan mahoni sebanyak 12 kubik. Kayu ini dibutuhkan untuk pembangunan 15 unit  bantuan rumah rehab tahun anggara 2017 bagi warga Desa Railor Tahak.

Selain rumah, kayu itu juga dibutuhkan untuk pembangunan mandi cuci kakus (MCK). Rinciannya, kayu  balok ukuran  6/12 sebanyak 10 kubik. Sedangkan papan ukuran 5/17 sebanyak  dua kubik.

Sehingga, kayu yang dibutuhkan sebanyak  12 kubik.  Hitungannya, satu kubik kayu harganya Rp2 juta, sehingga totalnya Rp24 juta.

Anggaran ini disebut-sebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilarang copy