Menakar Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan

Oleh: Kondradus Y. Klau, dosen Matematika-Statistika Universitas Timor; Pemerhati Pendidikan, Sosial, dan Demokrasi; Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III.
PENDIDIKAN memiliki kedudukan strategis dalam upaya mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai pembangunan nasional. Mengapa? Karena pembangunan membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) maupun
sikap mental dan karakter, sehingga dapat menjadi subjek dan atau pelaku pembangunan yang diandalkan. Dalam upaya ini, peningkatan dan penguatan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan keterampilan
(skill) menjadi fokus perhatian.
Untuk mendorong tercapainya pengembangan SDM, negara hadir mengatur sistem penyelenggaraannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) disebutkan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”
Lebih lanjut, disebutkan: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”
Saya mengajak pembaca untuk mencoba menakar peran seluruh komponen pendidikan yang saling terkait seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas tersebut, yaitu warga negara, orangtua, masyatakat, dan pemerintah serta peserta didik.
Hak dan Kewajiban Warga Negara diatur dalam Pasal 5 UU Sisdiknas yang berbunyi:
1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Sedangkan Hak dan Kewajiban Orang Tua dinyatakan dalam Pasal 7 UU Sisdiknas sebagai berikut.
1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya,
2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
Hak dan Kewajiban Masyarakat yang diatur dalam Dalam Pasal 8 UU Sisdiknas berbunyi: “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.”
Selanjutnya pada Pasal 9 ditegaskan, Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur pada Pasal 10 UU Sisdiknas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian ditegaskan dalam Pasal 11 sebagai berikut.
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
Terakhir, Hak dan Kewajiban Peserta Didik diatur dalam Pasal 12 UU Sisdiknas yang menyatakan, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
4) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
6) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
Sedangkan kewajiban peserta didika adalah:
1) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait Standar Nasional Pendidikan dinyatakan dalam Pasal 35 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
Berkenaan dengan Pendanaan Pendidikan, Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan, dalam Pasal 46 UU Sisidiknas disebutkan:
“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.”
Berdasarkan perintah UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dipahami dengan sangat baik bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan, baik di level nasional maupun daerah akan berjalan baik apabila ada keterlibatan aktif dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, keluarga, masyarakat, dan peserta didik sendiri.
Kita mencoba menakar peran masyarakat. Sudah sejauh mana masyarakat kita berperan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, terutama di daerah-daerah? Bagaimana bentuk peran masyarakat tersebut?
Peran serta masyarakat tidak harus dalam hal materi, tetapi juga bisa berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran. Besarnya partisipasi masyarakat ditentukan bagaimana cara suatu lembaga
pendidikan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat tersebut.
Menurut
Suryosubroto (2012), peran masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dapat berupa partisipasi dalam
proses perencanaan atau pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan
program, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi dalam pengevaluasian
program.
Sedangkan menurut Davis seperti dikutip Suryosubroto (2012), partisipasi
adalah “adanya keterlibatan mental dan pikiran, adanya kemampuan bertindak
atau bekerja, adanya tanggungjawab terhadap permasalahan kelompok dalam mencapai tujuan.”
Masyarakat, apapun golongannya (bawah, menengah dan atas), baik yang mampu maupun yang tidak mampu memiliki potensi
yang sama dalam membantu lembaga pendidikan dalam memberikan
pembelajaran bagi peserta didik. Namun, hal ini bergantung pada bagaimana
cara lembaga pendidikan mendekati masyarakat tersebut.
Oleh karena itu,
lembaga pendidikan harus memahami cara memotivasi, melibat-aktifkan masyarakat agar mereka
ingin membantu lembaga pendidikan. Pemerintah (pusat/daerah) harus memberi ruang kepada lembaga pendidikan untuk membangun sinergi. Pemerintah jangan membatasi keinginan lembaga pendidikan untuk berkembang.
Sebagai contoh, di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Pemerintah daerah sangat menghargai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di daerahnya. Ditandai dengan adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat dan stakeholder (pegiat LSM, lembaga pendidikan, dan lainnya) dalam merumuskan penyelenggaraan sistem pendidikan yang tertuang dalam sebuah rancangan peratuan daerah (Ranperda) inisiatif untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah.
Daerah lain pun perlu mencontohi hal ini bila belum aktif melibatkan masyarakat atau meningkatkannya bila sudah pernah melakukannya. Sesuatu yang selayaknya dilakukan karena masyarakat harus bertanggung jawab dalam pengembangan lembaga pendidikan.
Pada dasarnya pendidikan merupakan bagian dari esensi kehidupan masyarakat. Maka disarankan pemerintah (Pusat dan daerah) harus selalu giat melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam merancang sistem pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan negara.
Dengannya, optimalisasi pembangunan dan pembentukan manusia seutuhnya dapat tercapai melalui aktivitas yang lebih produktif dan pengembangan diri sepenuhnya seperti yang sudah diamanatkan undang-undang. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *