Menyoal Ketidaksinambungan Pekerjaan Lulusan PT dengan Bidang Ilmu yang Ditekuni (Bagian 2)

Oleh: Kondradus Y. Klau, Dosen Matematika-Statistika Universitas Timor; Pemerhati Pendidikan, Sosial, dan Demokrasi; Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III.

DALAM tulisan bagian pertama saya, dengan judul yang sama dan diterbitkan timorline.com pada Minggu, 19 Mei 2019, sudah diungkapkan beberapa faktor penyebab ketidaksinambungan pekerjaan lulusan Perguruan Tinggi (PT) dengan bidang ilmu yang ditekuni.
Di antaranya, kurangnya kemampuan, keahlian dan profesionalitas dalam bidang ilmu yang ditekuni. Selain itu, keterbatasan lapangan pekerjaan juga menjadi penyebab lulusan PT harus bekerja apa saja mumpung ada niat dan kesempatan bekerja, atau diberikan kesempatan bekerja.
Poin yang menjadi fokus perhatian pada tulisan bagian kedua ini adalah niat kerja (apa pun pekerjaannya) dan diberikan kesempatan kerja. Mari menyimak.
Di era revolusi industri 4.0, seseorang (calon) pencari kerja ataupun tenaga kerja (terutama lulusan PT) dituntut untuk memiliki daya inovasi dan kreativitas tinggi dalam dan sesuai disiplin ilmunya sehingga penemuan-penemuan terbaru dapat selalu ditampilkan.
Namun hal bertolak belakang terjadi dewasa ini. Kenyataan berbicara bahwa seseorang dapat bekerja apa saja walau tidak sesuai bidang ilmu, asalkan itu menghasilkan uang dan membuat ‘hidup’ menjadi lebih layak.
(Misalkan saja seorang sarjana pendidikan bisa menjadi mekanik, seorang sarjana ilmu pemerintahan bisa menjadi petani/peternak, seorang sarjana pertanian bisa menjadi pegawai bank, dan masih banyak contoh lain yang bisa kita temukan dalam keseharian).
Adakah hal yang salah dari kenyataan demikian ini? Tidak. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Bahkan ada yang berpendapat, itu adalah skill lain di luar bidang ilmu yang ditekuni.
Seutas pengalaman yang boleh saya bagikan. Sebelum melanjutkan studi pascasarjana (program magister) dan akhirnya menjadi dosen seperti sekarang, saya adalah seorang guru matematika pada beberapa sekolah menengah pertama di sebuah kabupaten yang terletak di perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL).
Penghasilan saya kala itu hanya 250 ribu rupiah per bulan oleh karena saya hanyalah seorang guru honorer. Saya bekerja sesuai bidang ilmu yang saya tekuni. Meskipun pendapatan sekecil itu namun saya menikmati pekerjaan tersebut. Karena bagi saya mencerdaskan generasi bangsa merupakan tugas mulia dan tanggung jawab yang wajib saya emban.
Dalam perkembangan, kebutuhan hidup semakin bertambah; di sisi lain harga kebutuhan pokok di pasar makin meningkat. Kondisi ini menuntut saya harus mencari pekerjaan sampingan. Oleh karena itu, selain sebagai guru, saya memilih menjadi pelatih paduan suara dan bermusik untuk sekedar menambah penghasilan demi mengimbangi pengeluaran yang bahkan lebih besar daripada pendapatan/penerimaan per bulan.
Meski demikian, saya masih merasa beruntung dalam kondisi ini. Betapa tidak, di tempat lain masih terdapat banyak sesama yang tidak mendapat pekerjaan; kalau pun bekerja, itu tidak sesuai bidang ilmu yang ditekuninya sehingga bayaran tentu tidak sesuai yang diharapkan (Saya yang bekerja sesuai disiplin ilmu saja kurang apalagi mereka yang tidak sesuai).
Beberapa penyebab dari kondisi yang saya dan rekan lain alami adalah kelebihan tenaga kerja pada disiplin ilmu yang sama, ketersediaan lapangan kerja yang jauh dari cukup, dan penyebab lain yang bisa diungkap berdasarkan pengalaman pembaca sendiri.
Sebuah kenyataan yang saya alami dan saksikan, yang bagi saya merupakan sebuah ketidakwajaran, banyak rekan yang bekerja tidak sesuai bidang ilmu disebabkan proses perekrutan tenaga kerja yang tidak berbasis tranparansi, tidak berdasarkan kemampuan (skill)/keahlian/kompetensi.
Perekrutan tenaga kerja lebih didasarkan pada relasi personal dan hubungan kekerabatan. Apalagi proses perekrutan masih dengan cara lama, seleksi tulis biasa/manual (bukan berbasis komputer).
Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksinambungan. Bayangkan, (calon) sarjana pendidikan bahasa Indonesia mengajar matapelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan keterampilan, sarjana pendidikan matematika mengajar matapelajaran Seni-budaya, sarjana filsafat bisa menjadi pegawai koperasi kredit, dan berbagai ketidaksinambungan lainnya.
Belum lagi, seseorang yang bukan sarjana dapat menjadi tenaga kerja pada perkantoran dan membidangi bagian yang tidak menjadi keahliannya. Tidak berkualifikasi secara akademik, apalagi mempunyai skill, tetapi direkrut pula. Pertanyaan kita, mungkinkah kondisi serupa masih (akan) terjadi?
Berdasarkan pengalaman ini, saya (dan mungkin juga Anda) dapat berkesimpulan, sekalipun seseorang sangat profesional dalam bidangnya, memiliki kualifikasi akademik dan skill yang mumpuni, tetapi jika ia tidak mempunyai relasi baik dan atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pemangku kepentingan maka sarjana tinggallah sarjana; sarjana hanyalah hiasan yang diletakkan dengan indah pada (depan atau) akhir nama. Ini yang kemudian memicu munculnya masalah-masalah sosial (kecemburuan dan distrust yang berujung kerenggangan) dan moral (perilaku nepotisme), menurut saya.
Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan kasus seperti di atas adalah melalui perekrutan dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang dicetuskan Badan Kepegawaian Negara (BKN), misalnya, sebagai suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); Pun dapat melalui Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja (Sindikker) untuk mengakses pekerjaan baik di lingkungan swasta mapun negeri (pemerintahan) sebagaimana sudah dijelaskan dalam tulisan pertama saya.
Selebihnya, perekrutan tenaga kerja harus menjunjung tinggi transparansi. Lembaga/instansi yang membutuhkan tenaga kerja pun dituntut dapat memegang prinsip kejujuran dalam merekrut dan menempatkan tenaga kerja sesuai latar belakang ilmu yang ditekuni.
Sebab hanya dengan berlaku jujur dan transparan kita dapat mengikis munculnya masalah sosial dan moral sebagaimana dikemukakan. Hanya dengan merekrut sesuai kemampuan dan keahlian kita dapat sinambungkan pekerjaan dengan lulusan-lulusan PT.
Dengannya, hasil pekerjaan menjadi lebih berkualitas, berdaya saing, dan berpotensi melahirkan inovasi-inovasi yang bernilai, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan manusia dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Kita tentu berharap, ke depan perekrutan tenaga kerja yang berdasarkan relasi dan hubungan kekerabatan sungguh-sungguh tidak berlaku lagi untuk apapun jenis pekerjaan itu. Seraya berupaya menambah/menyediakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, terutama di era revolusi industri 4.0 ini, agar terakomodasi semua lulusan profesional yang dihasilkan PT setiap tahunnya.
(*/dari berbagai sumber).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *