Indikasi Korupsi, ke mana Masyarakat harus Melapor?

Oleh: Kondradus Y. Klau, Dosen Matematika-Statistika Universitas Timor; Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III; Pemerhati Pendidikan, Sosial, dan Demokrasi.
Dalam tulisan saya terdahulu, “Pencegahan Korupsi di Setiap Jenjang Pendidikan, Pentingkah?”, yang diterbitkan timorline.com tanggal 8 Mei 2019 sudah digambarkan arti korupsi secara umum.
“Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.”
Pengertian di atas sangat jelas dan dapat dipahami dengan sangat baik. Nah, oleh karena perbuatan ini merugikan kepentingan banyak orang dan hanya menguntungkan diri sendiri maka korupsi harus dilawan. Karena tindak korupsi itu busuk maka ia harus diberantas. Siapa pun pelakunya, mulai dari pejabat tinggi hingga rendah harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku di negeri ini.
Namun dalam tulisan ini saya tidak akan lagi membahas banyak tentang arti korupsi. Pun tidak akan membeberkan hukum yang mungkin diberlakukan bagi koruptor. Pembaca bisa melihatnya di tulisan saya sebelumnya.
Saya akan lebih berfokus pada bagaimana jika di suatu wilayah di Indonesia terdapat pejabat pemerintahan, misalnya terindikasi korupsi, ke manakah masyarakat harus melapor? Mari kita bahas.
Penegak Hukum
Masyarakat yang mengetahui adanya (indikasi) korupsi di wilayah/daerahnya baik oleh oknum pemerintah, politisi, dan lainnya dapat langsung menyampaikannya ke aparat penegak hukum terkait (Polisi atau lainnya) untuk segera ditindaklanjuti. Tentu, laporan disampaikan disertai bukti-bukti kuat yang telah dihimpun pelapor.
Laporan bisa disampaikan secara langsung atau melalui media yang tersedia, baik sendiri atau dengan bantuan pihak lain (pemerhati korupsi, pegiat anti korupsi, LSM/Lembaga anti korupsi lain).
Melapor Langsung ke KPK
Dalam laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), www.kpk.go.id terdapat informasi bagaimana masyarakat bisa melaporkan atau mengadukan sebuah (indikasi) tindak pidana korupsi, seperti berikut ini.
Layanan Pengaduan KPK
Melalui layanan yang disiapkan lembaga anti rasuah ini masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya. Pengaduan/laporan kepada KPK bisa melalui surat, mendatangi secara langsung kantor KPK, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower’s System (KWS). KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai kualitas laporan yang disampaikan.
Satu fasilitas yang dianjurkan untuk menyampaikan pengaduan atau laporan yakni melalui KPK Whistleblower’s System (KWS).
Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor sangat dijamin. Kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik pun bisa dihindari. Diharapkan, melalui fasilitas ini pelapor dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.
Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi website KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu “KPK Whistleblower’s System”, atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id.
Apa yang Perlu Dilaporkan Masyarakat?
-Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara
-Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
-Penggelapan dalam jabatan
-Pemerasan dalam jabatan
-Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
-Delik gratifikasi
Syarat Pengaduan
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan aduan ke KPK.
Format Laporan yang Baik
*Pengaduan disampaikan secara tertulis
*Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dan dokumen lainnya
*Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
*Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
*Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
*Sumber informasi untuk pendalaman
*Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
*Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan
Bukti Permulaan Pendukung Laporan
Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:
*Bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank
*Laporan hasil audit investigasi
*Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
*Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
*Foto dokumentasi
*Surat, disposisi perintah
*Bukti kepemilikan
*Identitas sumber informasi
Perlindungan bagi Pelapor
Apabila masyarakat (pribadi atau kelompok) memiliki informasi dan atau bukti-bukti terjadinya korupsi, diharapkan tidak ragu untuk melaporkannya ke KPK. Perlindungan akan diberikan pihak KPK dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. KPK menjamin keamanan dan kenyamanan selama pelapor tidak memublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.
KPK juga dapat memberikan perlindungan secara fisik apabila diminta pihak pelapor.
Penutup
Tulisan ini semata-mata sebagai informasi bagi masyarakat untuk menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberi pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dimaksud agar tercapai keseimbangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Penting diingat, banyak kasus korupsi di Indonesia terbongkar (baik melalui operasi tangkap tangan, maupun melalui penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi) karena campur tangan masyarakat. Diperlukan kepekaan untuk mendeteksi (indikasi) korupsi, serta keberanian lebih untuk memastikan bahwa kasus-kasus korupsi mesti diberantas tuntas karena sangat merugikan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat sendiri.
Mari, selamatkan Indonesia dari korupsi. Jadikan Indonesia Berjaya tanpa korupsi.
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.
Salam Indonesia Bersih; Bebas dari Korupsi, Indonesia Sejahtera.
(*/dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilarang copy