Egidius Pertanyakan Model C1 Rekapitulasi Kecamatan yang Dikantongi Marius

BETUN, TIMORline.com-Calon legislator (Caleg) Partai Demokrat Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Egidius Atok dengan No. Urut 1 asal Daerah Pemilihan (Dapil) Malaka-1 mempertanyakan dokumen Model C1 Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan di kecamatan yang dijadikan Marius Boko sebagai bukti pengajuan keberatannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

Sebab, ternyata sebagian besar dokumen Model C1 Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Partai Demokrat Dapil Malaka-1 tidak ada di kantor partai.

Egidius di sela-sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Perolehann Suara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Malaka di Hall Glory, Betun, Sabtu (04/05/2019), mengatakan, dokumen-dokumen Model C1 sesuai aturan sudah harus dibawa ke  kantor partai sesegeranya setelah pemilihan.

“Saya pertanyakan, kenapa dokumen-dokumen Model C1 masih ada di tangan Marius. Kalau itu foto copy dokumen, berarti tidak sah. Kenapa dokumen itu ada di tangan Marius dan dibawa ke mana-mana”, kata Egidius.

Mantan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang itu menduga Marius mendapatkan dokumen Model C1 itu dari saksi partai lain dengan cara foto copy, bukan dari saksi Partai Demokrat.

Bila saat Rapat Pleno Tingkat Kabupaten baru Marius mempersoalkan perolehan suaranya, menurut Egidius, tidak tepat forumnya. Sebab, perolehan suara seorang caleg sudah harus dipersoalkan saksinya saat penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPPS di TPS.

“Saya sangat menyayangkan langkah yang dilakukan Marius ke Bawaslu. Sebab, kami dua ini sama-sama caleg dari Partai Demokrat”, demikian Egidius.

Apa yang disampaikan Egidius ini terkait pemberitaan sebelumnya. Dalam pemberitaan tersebut, Marius Boko selaku caleg No. Urut 3 mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka pada  Kamis (02/05/2019).

Dalam surat keberatannya No. 01/Pri./V/2019, Marius mengungkap adanya tindakan pengurangan dan penggelembungan suara antarcalon legislator yang menyebabkan keuntungan bagi salah satu calon anggota legislator dan merugikan calon anggota legislator lainnya.

“Ini terindikasi dari perbedaan rekapan perhitungan perolehan suara di tingkat TPS dan di tingkat kecamatan”, tulis Marius.

Menurut Marius, indikasi terjadinya pengurangan dan penggelembungan suara itu terjadi di 11 desa. Delapan desa di antaranya terdapat  di Kecamatan Malaka Tengah dan tiga desa lainnya di Kecamatan Kobalima.

Egidius Atok dan Marius Boko adalah caleg Partai Demokrat di Dapil Malaka-1. Egidius menduduki No. Urut 1, sedangkan Marius berada di No. Urut 3.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *