Kadis Dukcapil Malaka Minta KPU dan Parpol Sosialisasi Identitas Pemilih Pemilu 2019

BETUN, TIMORline.com-Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 17 April 2019 mendatang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait identitas yang digunakan pemilih saat itu. Sebab, bila tidak, parpol dan para calon legislatornya akan sangat dirugikan. Sebab, masyarakat tidak memiliki identitas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Malaka Ferdynandus Rame kepada TIMORline.com di kantornya, Senin (18/03/2019).

Kadis Ferdynandus mengungkapkan hal itu atas kekuatirannya bila banyak warga Malaka tidak ikut memilih pada Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang. Sebab, sesuai undang-undang, yang memilih adalah pemilik kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

Menurut Kadis Ferdy, ini diatur tegas dalam Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tetapi, sesuai Peraturan KPU (PKPU), pemilih bisa menggunakan surat keterangan atau suket untuk menggunakan hak pilihnya.

Kadis Dukcapil Kabupaten Malaka Ferdynandus Rame menunjukkan Suket Aplikasi, salah satu suket yang digunakan pemilih untuk mencoblos saat pemilu serentak 17 April 2019. (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

“Suket inilah yang terutama harus disosialisasikan KPU, Parpol, caleg dan timnya kepada masyarakat. Sebab, dalam PKPU, ada tiga suket yang bisa digunakan pemilih, yakni  suket belum rekam, suket sudah rekam dan suket aplikasi. Dari tiga suket itu, mana yang sah digunakan pemilih”, begitu Kadis Ferdy retoris.

Bagi mantan Kepala Badan Keuangan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Belu ini, bila suket yang dipakai untuk memilih, pihaknya yang akan kewalahan, dibanding menggunakan  KTP elektronik. Sebab, suket membutuhkan banyak anggaran untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) berupa kertas, tinta, card reader, tinner, dan lainnya. Sementara pegawainya harus kerja lembur dengan waktu yang tidak tentu.  “Saya sudah minta staf untuk hitung anggaran suketnya. Yang tidak ada anggarannya adalah anggaran untuk lembur pegawai. Kami kerja pakai uang sendiri”, demikian Kadis Ferdy.

Anggota DPRD Malaka Petrus Tei Seran (kiri) membaca aturan PKPU yang ditunjukkan Kadis Dukcapil Kabupaten Malaka Ferdynandus Rame (kanan) yang mengatur tentang suket. (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Anggota DPRD Malaka asal Partai Hanura Petrus Tei Seran dan Agustinus Manek dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ada di ruang kerja Kadis Ferdy, terlihat cukup memahami penjelasan Kadis Ferdy.  Petrus kemudian beranjak dari tempat duduknya dan berdiri di depan Kadis Ferdy untuk membaca aturan PKPU yang mengatur penggunaan suket saat memilih. Sedangkan Agustinus yang duduk berdampingan dengan TIMORline.com berbisik, “Tiga suket itu berlaku sah, bisa digunakan semua”.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *