Dinas Dukcapil Malaka Minta 26.000 Blanko KTP-e, Kemendagri Penuhi 6.000

BETUN, TIMORline.com-Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini mengajukan permintaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) sebanyak 26.000 helai tetapi yang dipenuhi pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya 6.000 helai.

“Blanko KTP-e yang kita minta dari kementerian (Kemendagri, red) baru-baru ini 26.000 tetapi yang dipenuhi kementerian hanya 6.000. Tidak sampai setengah juga”, demikian Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Kabupaten Malaka Ferdynandus Rame saat menerima TIMORline.com di ruang kerjanya, Senin (18/03/2019).

Menurut Kadis Ferdy, begitu akrabnya, permintaan 26.000 helai blanko KTP-e itu untuk memenuhi kebutuhan warga Malaka. Sebab, warga Malaka yang wajib memiliki KPT-e sebanyak 140.000 orang. Yang sudah memiliki KTP-e sebanyak 111.014 orang, sedangkan yang belum memiliki KTP-e sebanyak 29.798 orang.

“Jumlah warga Malaka yang saat ini KTP elektroniknya sementara dalam proses per 5 Maret 2019 sebanyak 14.502 orang. Jumlah blanko yang kita minta ke kementerian sebanyak 26.000 helai itu sebetulnya sudah termasuk 14.502 yang sementara dalam proses ini”, tandas Kadis Ferdy.

Mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Kabupaten Belu ini mengaku kewalahan dengan tuntutan warga Malaka setiap hari yang membludak di kantornya. Bahkan, kadang pegawainya diomeli, terlibat pertengkaran dan diancam warga. Warga beralasan sangat membutuhkan KTP-e.

Dalam pengalaman selama ini, menurut Ferdy, ada orang yang datang mengamuk di sini bilang mereka butuh sekali. Mereka desak supaya KTP-nya dikasih cepat. Mereka tidak peduli dengan keadaan di kantor. Paling tidak, ada pikiran bahwa satu kantor dengan pegawai khusus untuk urusan KTP dan waktu yang terbatas melayani banyak orang  yang masalah keperluannya macam-macam. Tetapi, orang tidak mengerti dengan keadaan ini.

Meskipun begitu, kata Ferdy, pihaknya selalu waspada. Pegawai di kantornya tetap cek di data base, orangnya belum punya KTP, pernah punya KTP atau bagaimana. Sebab, ada yang datang urus KTP atau dokumen lainnya tetapi ternyata dia masih tercatat sebagai penduduk daerah lain. “Sesuai aturan, harus ada dokumen pindahnya. Kalau kami lalai, bisa-bisa kami yang digantung”, tandas Kadis Ferdy.

Sesuai kesaksian TIMORline.com, ada warga yang datang mengurus KTP dan dokumen kependudukan lainnya dengan cara memaksa. Karena anaknya mau daftar sekolah, calon polisi dan calon tentara. Bahkan, ada salah satu warga yang mau urus kartu keluarga tetapi setelah dicek di data base, orang itu sudah empat kali ganti kartu keluarga dengan mengganti nama orangtua. Ada pula warga yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi setelah diteliti pegawai Dukcapil, ternyata dokumennya cacat karena nama diperbaiki atas keinginan sendiri dengan cara mengorek huruf-huruf tertentu dalam namanya menggunakan silet lalu membersihkannya pakai karet penghapus.

Bagi Kadis Ferdy, semua warga Malaka yang datang meskipun dengan masalah yang macam-macam, sedapat mungkin dicarikan solusinya. Asal sesuai aturan. Sebab, apa pun persoalannya baik di pihak warga maupun kantor, semua ada aturannya.  “Kita kerja sesuai aturan. Di data base, kita tahu semua data baik data nama kepala keluarga, anggota keluarga,  pegawai Dukcapil yang urus, jam berapa, menit ke berapa dan detik ke berapa. Semua terekam di data base. Jadi, kami tidak bisa ditipu. Semua ada datanya”, demikian mantan Kepala Bagian Pemerintahan pada Setkab Belu itu.

Sesuai data yang dimiliki pihak Dukcapil, saat ini jumlah penduduk Kabupaten Malaka berjumlah 193.430 orang, laki-laki 97.258 orang dan perempuan 96.172 orang. Dari jumlah penduduk yang ada, warga yang wajib memiliki kartu keluarga sebanyak 47.128 orang, 35.115 orang di antaranya sudah punya kartu keluarga, sedangkan 12.913 orang lainnya belum memiliki kartu keluarga. Selebihnya masih  dalam proses.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *