Wabup Belu: Caleg yang Memanfaatkan Bantuan Pemerintah Tidak Tahu Diri

ATAMBUA, TIMORline.com-Masyarakat Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta mewaspadai oknum calon legislatif (caleg) yang memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik pencalegannya.

“Caleg yang memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik pencalegannya adalah caleg yang tidak tahu diri”, tandas Wakil Bupati (Wabup) Belu J.T. Ose Luan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di Aula Bete Lalenok Atambua, Kamis (14/03/2019).

Menurut Wabup Ose, caleg yang tidak tahu diri harus dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian.

Wabup Ose menyampaikan hal itu menjawab pernyataan Kadarisman, salah seorang peserta Rakor dari unsur Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

Menurut Kadarisman, sebagai aktivis ormas, dia menemukan caleg tertentu di desa tertentu yang memanfaatkan bantuan pemerintah saat sosialisasi diri dan kampanye calegnya.

“Cara-cara ini tidak benar. Bantuan pemerintah itu untuk semua masyarakat, bukan hanya untuk masyarakat desa tertentu. Apalagi bantuan pemerintah itu diklaim sebagai bantuan oknum caleg tersebut”, tandas Kadarisman.

Atas informasi itu, Wabup Ose berharap semua komponen masyarakat di Kabupaten Belu bersikap awas terhadap para caleg untuk memecah-belah masyarakat dan membenturkan masyarakat dengan pemerintah.

Karena itulah Wabup Ose meminta semua unsur Komunitas Intelijen Daerah atau Kominda untuk berperan maksimal. Sehingga,  potensi-potensi kerawanan pemilu bisa dicegah lebih awal.

Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Dan Satgas Pamtas) RI-RDTL Mayor Inf Joni Eko Prasetyo mengatakan, KPU dan Bawaslu sudah mempersiapkan pemilu secara baik. Tetapi, semua komponen masyarakat di Kabupaten Belu harus mengawasi dan mengamankan pelaksanaan pemilu dalam semua tahapan. Sehingga, tahapan pemilu terutama kampanye caleg tidak dimanfaatkan secara salah.

“Tahapan sosialisasi diri dan kampanye caleg bisa dimanfaatkan secara salah untuk meraih suara bagi oknum caleg itu atau mengadu-domba masyarakat”, demikian Mayor Joni.

Dandim 1605/Belu Letkol Inf Ari Nugroho menjelaskan, daerah perbatasan memiliki kekuatan pengamanan yang cukup untuk pemilu.

“KPU dan Bawaslu sudah siapkan semua tahapan pemilu secara baik tetapi perlu sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi itu termasuk warna surat suara. Sebab, surat suara itu ada lima. Ada warna hijau, biru, kuning, merah dan abu-abu. Lima jenis surat suara itu harus diketahui masyarakat sebelum hari ‘H’ pencoblosan pemilu”, demikian Dandim Nugroho.

Rakor ini diawali dengan gambaran umum potensi kerawanan pemilu oleh Kasat Intel Polres Belu dalam semua tahapan pemilu.

Tampak hadir dalam Rakor ini para pimpinan partai politik, ormas, tim sukses, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh agama.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *