Diduga, Laporan Polisi Herman Mbawa Disandera Penyidik Polres Manggarai

JAKARTA, TIMORline.com-Laporan Polisi Herman Mbawa diduga disandera penyidik Polres Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal, Laporan Polisi itu sudah dilakukannya pada 30 Nopember 2018 lalu, sehari setelah dirinya dianiaya Bripka Lalu Sukiman, Kapospol Elar. Tetapi, hingga saat ini Herman tidak pernah  mendapat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) sebagaimana layaknya Standar Operasional (SOP) Penyidik Polri di seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat.

Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus melalui siaran persnya yang diterima TIMORline.com, Rabu (13/02/2019) meminta Kapolres Manggarai mengedepankan  profesionalisme penyidiknya dalam memroses Laporan Polisi dari masyarakat, termasuk Herman Mbawa,  warga Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur.

Menurut Petrus, tindakan penyidik Polres Manggarai tidak memberikan SP2HP bagi Herman merupakan tindakan mengangkangi Program Kapolri yang dikenal dengan PROMOTER atau Profesional, Modern dan Terpercaya.

Belakangan, ungkap Petrus, Bripka Lalu Sukiman malahan melapor balik Herman ke Polres Manggarai dengan dalih fitnah. Ini terbukti dengan Laporan Polisi  No : LP/235/XII/2018/NTT/Res. Manggarai Tanggal 7 Desember 2018.

“Laporan Polisi Bripka Lalu Sukiman  ini untuk mengcounter Laporan Polisi Herman Mbawa Nomor : LP/230/XI/2018/NTT/Res. Manggarai, tertanggal 30 November 2018, sebagai daya tawar membujuk Herman Mbawa mencabut Laporan Polisi Penganiayaan atas dirinya”, tandas Petrus.

Inisiator pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menilai penyidik Polres Manggarai tidak bersemangat menindaklanjuti laporan Herman Mbawa. Tetapi, lebih bersemangat menyelidiki laporan Bripka Lalu Sukiman.

Karena itu, Petrus meminta Kapolri segera menghentikan praktik-praktik intimidatif  yang dilakukan oknum-oknum Polri di Polres Manggarai terhadap masyarakat setempat.

“Jika setiap rakyat kecil yang melaporkan perilaku melanggar hukum yang sering dilakukan oknum Polri, lantas masyarakat dihadang dengan Laporan Polisi dari oknum Polri tersebut sebagai tindak pidana penghinaan, ini sama dengan Polri tidak mau bermitra dengan masyarakat, Polri tidak mau dikritik oleh masyarakat dan Polri tidak mau menjadikan masyarakat sebagai sumber informasi”, demikian Petrus.

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *