Memilih Anggota DPRD; “Mencegah Politisi Busuk dan Pembusukan Politik”

Oleh: Wilfridus Son Lau, Advokat, tinggal di Betun-Malaka

“Sebelum seseorang terlibat atau dilibatkan dalam politik, dia harus terlebih dahulu dilatih dan dididik secara benar dalam hal-hal moral”.

Pemilihan Umum serentak tahun 2019 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden dalam hitungan angka adalah  75 hari lagi dan tanpa disadari tahapan kampanye pun menyisakan 71 hari lagi.

Fascinasi fenomena calon legislatif (caleg) dewasa ini terletak pada jumlah yang sungguh mencengangkan. Dalam hitungan angka terdapat 312 putera/puteri Malaka yang berkompetisi merebutkan 25 kursi DPRD Kabupaten Malaka melalui 3 (tiga) daerah pemilihan. Ini kenyataan yang patut dibicarakan.

Jumlah caleg yang fenomenal seperti sekarang ini tidak dengan sendirinya merupakan satu tanda baik bagi demokrasi. Sudah menjadi pengetahuan dan perasaan umum bahwa di dalam wacana demokrasi yang penting bukanlah kuantitas tetapi kualitas maka jumlah ini perlu mendorong kita untuk merenungkan secara mendalam “apa yang menggiurkan dari seorang anggota DPRD? Mengapa demikian banyak orang ingin menjadi anggota DPRD?

Kekuasaan memang mempunyai daya tarik tersendiri, sebab di samping membuka ruang untuk melakukan hal baik, juga dapat memberikan kemudahan bagi seseorang. Legislatif bukan segala-galanya namun legislatif dapat memberikan kekuasaan. Kekuasaan juga dihubungkan dengan pengaruh.

Tampilnya sekian banyak caleg pada Pemilu 2019 merebutkan 25 kursi dapat dipahami sebagai tanda bahwa banyak orang ingin berpengaruh dan dengan pengaruh itu dapat memengaruhi kehidupan bersama di Kabupaten Malaka.

Ini juga pertanda bahwa tidak sedikit orang yang mau mendapat dan menikmati kemudahan yang diberikan oleh status sebagai anggota DPRD.  Jika demikian, persoalan akan muncul bila para caleg ini berpikir bahwa dengan menjadi anggota DPRD mereka bisa berpengaruh dan memengaruhi. Pemikiran yang demikian berarti bahwa untuk dapat melakukan sesuatu terhadap demokrasi adalah dengan menjadi anggota legislatif atau berpolitik apabila dapat direbut kursi legislatif. Pada akhirnya politik dan demokrasi direduksi menjadi lembaga legislatif dan keanggotaan di dalamnya. Pereduksian ini membahayakan tatanan kehidupan demokrasi sebab sebuah kehidupan demokrasi yang sehat menuntut berfungsinya semua elemen kehidupan bersama.

Sama sekali tidak dimaksudkan untuk memasang kriteria baru pada bursa seleksi caleg bagi siapa pun yang telah memenuhi syarat Undang-Undang. Tetapi lebih jauh dari itu, kita membutuhkan orang-orang yang berkualitas untuk menjadi para wakil kita. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang sadar bahwa DPRD memang penting, tetapi itu bukan segala-galanya. Apabila seseorang berpandangan bahwa DPRD adalah segala-galanya maka sesungguhnya dia meremehkan semua elemen masyarakat yang lain dan itu berarti orang yang demikian tidak memahami hakikat demokrasi dan peran serta fungsi DPRD di dalamnya.

Selain syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, ada beberapa hal yang mesti dipasang sebagai rambu-rambu untuk memilih calon anggota legislatif.

Pertama, kemampuan menangkap apa yang menjadi kepentingan kolektif masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila seorang calon anggota DPRD memang dekat dengan masyarakat dan mampu membaca permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat.

Kedua, seorang caleg harus mampu mengartikulasikan permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat. Di sini dibutuhkan kesanggupan berbicara dari seorang caleg. Ini menunjukan bahwa seorang caleg harus mampu menguasai public speaking sehingga bisa berbicara secara meyakinkan sebab berbicara adalah hakikat dari seorang anggota legislatif.

Ketiga, menggalang kekuatan untuk memperjuangkan apa yang dipandangnya sebagai kepentingan publik. Seorang caleg dituntut untuk memiliki kemampuan ini sebab tidak cukup apabila seorang anggota legislatif hanya mengetahui dan turut merasakan penderitaan rakyat yang diwakilinya.

Kecakapan mengartikulasikan dari seorang caleg sangat penting, karena untuk dapat mengusung sebuah gagasan atau satu kepentingan bersama diperlukan penggalangan kekuatan politis. Inilah kualitas politik yang dibutuhkan sebab jumlah caleg yang demikian banyak pada Pemilu 2019 merebutkan 25 kursi adalah sebuah tantangan dalam demokrasi. Kuantitas ini harus diimbangi dengan kualitas yang memadai dari para caleg.

Tugas Partai Politik yang mengusung para caleg harus terus-menerus memberikan pembekalan secara komprehensif sedangkan tugas kita bersama adalah menantang para caleg ini agar memiliki motivasi yang jernih, komitmen yang tulus, dan memperluas horizon dengan bacaan dan diskusi serta meningkatkan kualitas diri secara utuh terutama  kemampuan mengartikulasikan permasalahan masyarakat dan kemampuan menggalang kekuatan untuk memperjuangkan permasalahan tersebut.

Kesadaran dan tanggungjawab dalam menghadapi momentum Pemilu ini sangat dibutuhkan. Hal ini dapat terjadi apabila masyarakat membuka mata dan menilai secara kritis apa yang terjadi pada 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Malaka saat ini sebagai hasil dari Pemilu 2014.

Pemilu adalah peluang yang dimiliki masyarakat untuk melakukan evaluasi atas pilihannya sendiri pada Pemilu sebelumnya. Evaluasi dimaksud salah satunya adalah kesadaran membuat seleksi yang ketat atas tawaran/janji politik dari setiap caleg yang diajukan partai politk. Vox Populi Vox Dei adalah semangat yang harus dijunjung tinggi dan dijaga. Rakyat yang memilih dan rakyat perlu memilih secara sadar dan bertanggungjawab. Rakyat yang bertanggungjawab itu tidak memilih politisi busuk. Langkah politisi busuk harus dijegal sebab jika tidak maka akan terjadi pembusukan politik.

Dalam membuat seleksi untuk menjegal politisi busuk dan pembusukan politik, masyarakat perlu mengamati sikap dan tingkah laku para caleg secara keseluruhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada politisi yang dalam waktu yang sangat singkat menjadi sangat lain. Dengan kata lain, menjelang Pemilu setan pun berubah menjadi Malaikat. Sikap dan pernyataan politisnya bisa jadi sangat mencerminkan kerakyatan walaupun selama ini mereka terkesan terlampau mengeksklusifkan politik seolah itu urusan yang tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ada lagi yang mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga atau setiap orang yang ditemui atau dikunjungi. Lucunya, ini terjadi setiap menjelang Pemilu atau bahasa trendnya keluarga 5 (lima) tahunan.

Kita butuh Politisi bermoral dan politisi sederhana. Politisi bermoral dan politisi sederhana adalah salah satu kriteria yang bisa dipakai masyarakat Malaka dalam menentukan pilihan pada 17 April 2019 mendatang.

Pertanyaannya, mengapa bermoral dan mengapa sederhana? Pembentukan watak sebagai pribadi mendahului pembentukan watak sebagai warga Negara. Saat ini masyarakat Malaka diperhadapkan dengan jumlah caleg yang begitu banyak, bertaburan bagaikan cendawan di musim hujan. Wajah lama dan wajah baru berderet-deret bagaikan deret hitung sehingga jika salah menentukan pilihan maka pilihan tersebut akan salah dimanfaatkan. Salah memilih maka pembusukan politik oleh politisi busuk pun susah diberantas.

Kita tidak bisa mencari kepastian atau ketepatan dalam politik atau pun tindakan moral. Namun, setidaknya kita bisa menilai dengan menggunakan formula rata-rata atau kurang lebih.

Pertama, apa yang baik dan adil sangat berbeda dari satu pribadi ke pribadi yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Kedua, kebaikan berubah-ubah karena sesuatu bisa dinilai baik pada waktu dan aspek tertentu, dan bisa buruk pada waktu dan aspek lainnya.

Dalam pandangan idealis Plato, sejatinya kata-kata yang keluar dari mulut politisi adalah sarana mengembangkan kesadaran kemanusiaan untuk menyampaikan kebenaran dan keyakinan positif. Politisi adalah moralis “pemintal kata-kata”. Meski pada sisi yang lainnya, menurut filsuf Perancis, Voltaire, “politik adalah seni merancang kebohongan”.

Kemampuan berbicara adalah salah satu kemampuan dasar manusia yang paling esensial yang membedakan dengan makhluk lainnya. Akan selalu ada dinamika kalau berbicara terkait politik, bahkan selalu menimbulkan perdebatan ringan, hingga konflik. Kita diingatkan bahwa “Jika kita tidak mampu berbicara baik, maka lebih baik diam. Kebaikan itu lahir dari habituasi yang terus-menerus tanpa henti. Tersandung mulut akan membuat pening kepala, sedang tersandung kaki akan sembuh perlahan.”

Bicara baik diperlukan untuk membangun persepsi positif daerah kita terkait dengan karakter, identitas, dan value yang dimiliki. Termasuk image tentang politik saat ini yang penuh kegaduhan dan terkesan saling cakar-cakaran dan menghalalkan segala cara.

Dinamika komunikasi politik kita saat ini diwarnai oleh gambaran buram yang diwarnai oleh perilaku aktor politik yang nyaris mendominasi kita setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hari-hari dengan mengumbar kata-kata persuasif, klise, dan terkadang bohong, disertai foto narsistik, dan seringkali tidak memberi inspirasi bermakna. Panggung politik kita hari ini menunjukan telah terjadi banyak distorsi yang penuh kegaduhan dan kepalsuan. Akan lebih parah jika kita pun terjerumus dalam kepalsuan para politisi/tersesat dalam kedunguan politisi. Kita harus ingat bahwa saat ini bangsa kita sepertinya sedang memasuki “peradaban dangkal”, yang senang memuja dan memuji apa yang terlihat “luar biasa” meski penuh “kepalsuan”.

Seorang politisi yang telah mampu berbicara baik, hakikatnya telah melakukan personal branding bagi dirinya termasuk bagi partainya. Selanjutnya menumbuhkan reputasi baik bagi diri, partai bahkan bagi hadirnya Malaka yang lebih baik.

Siapakah politisi itu? Saya meyakini bahwa semua kita memiliki figur masing-masing yang diperjuangkan untuk Pemilihan Legislatif di 2019 nanti. Namun, saya juga  ingin mengajak masyarakat Malaka untuk “cerdas memilih” demi mencegah terpilihnya politisi busuk dan pembusukan politik.

Realitas politik saat ini menjadikan masyarakat awam bingung dalam memaknai realitas yang nyata atau maya, yang asli atau manipulatif dalam dunia yang melebur penuh kegaduhan yang disumbang oleh para politisi. Kita juga dipertontonkan adegan konflik yang berkembang di media sosial.

Kita prihatin betapa mudahnya aktor dan simpatisan politik menuliskan umpatan, makian, dan kata-kata kotor lainnya hanya untuk mengungkapkan perbedaan pandangan, pendapat bahkan orientasi politiknya yang seolah tanpa norma dan aturan. Politik hanya menjadi instrumen pemuasan siapa mendapat apa dan berapa, tanpa rasa bersalah. Sekaligus memarjinalkan nilai yang dihayati baik nilai intelektualitas, etis, estetis maupun religious.

Harus diakui bahwa kita nyaris kehilangan contoh adanya perdebatan yang santun dan mencerahkan dari politisi yang menjadi anggota legislatif yang ada di pusat maupun daerah terlebih pada saat menjelang Pemilu. Meski sesungguhnya makna politik bagi politisi yang memiliki integritas tidaklah senaif dan sedangkal yang dipersepsikan dan diaktualisasikan oleh sebagian besar politisi kita pada umumnya.

Kita berharap ke depan melalui Pemilihan Umum 2019  terwujud politik yang berkualitas dan bermartabat yang dapat  memengaruhi hal baik di semua sendi kehidupan. Berpolitik adalah berkhidmat bagi rakyat dan memberi maslahat. Bukan berpolitik untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompok apalagi individu.

Adalah tanggungjawab kita semua mewujudkannya, untuk tidak membiarkan terjadinya pembusukan politik oleh politisi busuk. Vox Populi Vox Dei kiranya tetap berkumandang dan tetap tinggal di hati kita masing-masing dalam menentukan pilihan pada 17 April 2019 yang akan datang.

“Jika kita melakukan sesuatu karena kemurahan hati, tetapi kita bukanlah seorang yang murah hati, tindakan itu baik tetapi belum bisa dikategorikan sebagai tindakan bajik karena tindakan bajik harus keluar dari sebuah karakter yang permanen”. Salus Populi Suprema Lex (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *