Terkait Pengrusakkan APK, KPU dan dr. Stefani Tannur Diminta Dukung Tim Gakkumdu Malaka

BETUN, TIMORline.com-Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka dan dr Stefani Tannur untuk mendukung Tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Malaka dalam menangani kasus pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik dr Stefani Tannur.

“Dukungan itu sangat penting dalam penanganan kasus ini. Sebab, kita juga dibatasi waktu. Kita hanya memiliki waktu 14 hari”, tandas Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Pieter Nahak Manek yang dihubungi TIMORline.com di kantornya, Kamis (17/01/2019).

Menurut Pieter, Tim Gakkumdu Kabupaten Malaka yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Resor (Polres) Belu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu telah memanggil pihak KPU Kabupaten Malaka untuk pengumpulan keterangan.

“Pengambilan keterangan sudah dilakukan di kantor sini. Sedangkan dr Stefani Tannur sudah dipanggil tetapi belum datang ke Bawaslu untuk memberikan keterangan. Tim Gakkumdu sudah mendatangi rumahnya di Atambua tetapi saat itu dr Stefani diinformasikan tidak ada di rumahnya”, kata Pieter.

Stefani adalah salah satu calon anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan NTT-2 dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Pieter menjelaskan, permintaan dukungan yang dimintakan kepada KPU dimaksudkan supaya ada pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus bisa memastikan  kepada Tim Gakkumdu Kabupaten Malaka apakah APK milik dr Stefani yang dirusakkan Kades Webriamata Gaudensius Seran itu termasuk APK resmi atau tidak. Sebab, bila APK itu resmi berarti ada Surat Keputusan (SK)-nya dari KPU RI.

“APK resmi itu adalah APK yang dibuat KPU dan ada SK-nya”, tandas Pieter. Dia berharap tidak ada anggapan sesat bahwa karena dr Stefani Tannur itu calon anggota DPR RI maka KPU Kabupaten Malaka tidak bertanggungjawab. Sebab, wewenang dan  prosedur pertanggungjawaban baik KPU, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan itu berjenjang.

“Sama halnya kalau calon anggota DPR RI yang mau kampanye, meskipun calon pusat tetapi izinnya diminta dari Polres setempat. Titik lokasi kampanyenya juga ditentukan KPU kabupaten, bukan KPU RI”, tandas Pieter.

Selain itu, katanya, KPU perlu memastikan kepada Tim Gakkumdu Kabupaten Malaka apakah titik lokasi pemasangan APK yang dirusakkan itu termasuk lokasi yang ditentukan KPU Kabupaten Malaka atau tidak.

Dukungan yang sama diharapkan dari dr Stefani Tannur. Dukungan itu untuk memastikan kepada Tim Gakkumdu Kabupaten Malaka apakah APK itu termasuk APK yang resmi atau tidak. Demikian juga dengan lokasi pemasangan APK itu apakah lokasi itu yang ditentukan KPU atau tidak.

Wilfridus Son Lau dari Divisi Penanganan Hukum dan Pelanggaran Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Malaka mengisyaratkan, apabila APK yang dirusakkan itu APK tambahan maka desain dan SK-nya juga ada di KPU dan dr Stefani sendiri.

“Ini masalah hukum dan berkaitan dengan nasib orang dipenjara atau tidak”, tandas Wilfridus.

Wilfridus berharap KPU Kabupaten Malaka dan dr Stefani mendukung penanganan kasus ini untuk memastikan apakah kasusnya termasuk tindak pidana pemilu atau tindak pidana umum.

“Kalau tindak pidana pemilu maka Tim Gakkumdu akan menanganinya. Dalam tim ini ada unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Prosesnya bisa cepat sesuai waktu 14 hari yang ditentukan dalam aturan pemilu. Sebaliknya, bila kasusnya termasuk tindak pidana umum maka Tim Gakkumdu akan serahkan penanganannya kepada kepolisian untuk diproses sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, demikian Wilfridus.

Menurut rencana, hari ini, Jumat (18/01), pihak Tim Gakkumdu Kabupaten Malaka akan menggelar Pembahasan Kedua atas kasus ini untuk menentukan apakah kasus ini termasuk tindak pidana pemilu atau tindak pidana umum.

Kasus ini bermula dari adanya laporan Wenseslaus Mesakh, warga Desa Webriamata Kecamatan Wewiku ke Bawaslu Kabupaten Malaka. Dalam laporan itu, Kades Webriamata Gaudensius Seran disebut-sebut telah merusakkan APK milik dr Stefani Tannur. Tim Gakkumdu Kabupaten Malaka kemudian melakukan kajian atas laporan tersebut. Hasil kajian itu menyatakan kasus itu memenuhi unsur untuk didaftarkan di Bawaslu dan ditangani lebih lanjut oleh Tim Gakkumdu. Barang bukti berupa baliho milik dr Stefani Tannur yang dirusakkan disita dan beberapa saksi diperiksa

Penulis/Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *