Pengurus Parpol yang Anggota Dewan Berpotensi Lakukan Pelanggaran Pemilu

BETUN, TIMORline.com-Pengurus partai politik (parpol) yang menjadi anggota Dewan dinilai berpotensi melakukan pelanggaran pemilu Tetapi, mereka enggan menghadiri sosialisasi pemilu yang dilakukan baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Petrus Nahak Manek saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Hotel Cinta Damai, Betun, Selasa (18/12/2018).

Petrus mengaku heran mengapa pengurus parpol yang saat ini menjadi anggota Dewan tidak menghadiri sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU dan Bawaslu.

“Saya tidak tahu, kenapa anggota Dewan yang pengurus partai tidak ikut sosialisasi”, katanya.

Selama ini, menurut Petrus, yang biasanya ikut sosialisasi adalah pengurus partai yang bukan anggota Dewan. Padahal, dalam banyak pengalaman, yang berpotensi banyak melakukan pelanggaran kampanye adalah pengurus partai yang anggota Dewan.

Eddy Seran dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengatakan,  pimpinan partai seharusnya tegas dan memerintahkan semua pengurus partai yang anggota Dewan untuk mengikuti sosialisasi pemilu baik yang dilakukan KPU maupun Bawaslu. Sebab, biasanya sosialisasi itu dianggap tidak penting dan sepele. Tetapi, untuk urusan kampanye biasanya mereka menggunakan masa reses. Sehingga,  bisa saja mereka memanfaatkan fasilitas negara yang ada.

“Ada anggota Dewan yang suami atau istrinya ASN. Sehingga, istri atau suami yang anggota Dewan bisa memanfaatkan fasilitas negara yang melekat pada jabatan suami atau istri yang ASN tadi”, kata Eddy.

Kadis Dukcapil Kabupaten Malaka Ferdy Rame sebagai peserta saat memberi penjelasan dalam forum Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 di Aula Hotel Cinta Damai, Betun, Selasa (18/12/2018). (Foto: Cyriakus Kiik/Timorline.com).

Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Malaka Ferdy Rame saat sesi tanya jawab meminta adanya penegasan Bawaslu tentang dilarang tidaknya seorang suami yang ASN yang istrinya calon Dewan, atau sebaliknya, melakukan kampanye atau ikut melakukan kampanye.

Penegasan itu sangat penting baginya. Sebab, sebagai suami dia seorang ASN. Sedangkan istrinya bukan ASN tapi masuk calon Dewan melalui Partai Berkarya.

“Perlu penegasan, sebab saya ini ASN dan istri saya calon Dewan. Rumah saya  pasti digunakan untuk pertemuan-pertemuan antara keluarga dengan istri saya sebagai calon Dewan. Kalau anak-anak saya, tanta saya, om saya, bapak saya, mama saya dan tetangga saya datang ikut pertemuan dan saya sapa mereka,  saya terima mereka di rumah, membantu istri saya menyiapkan kursi untuk pertemuan, apakah ini dilarang atau tidak. Jadi, perlu penegasan Bawaslu supaya jelas”, tegas Ferdy disambut aplaus tepuk tangan  peserta.

Editor: Cyriakus Kiik

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *