F-PDIP Ngaku Perjuangkan Jembatan Senilai Rp2 Miliar, Doddy: Anggaran itu sangat Tidak Rasional

BETUN, TIMORline.com-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDIP)  DPRD Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku memperjuangkan pembangunan Jembatan Gantung Dusun  Numbei Desa Kateri Kecamatan Malaka Tengah dengan  anggaran senilai Rp2 miliar. Tetapi, perjuangan itu disebut-sebut dikandaskan anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Petrus Tei Seran, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Vinsensius A. Kehi Lau dan Primus Tae Bria dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Juru Bicara F-PDIP Devi Hermin Ndolu kepada TIMORline.com di Kantor DPRD Malaka, Jumat (14/12/2018), menjelaskan, rencana pembangunan Jembatan Gantung  Numbei itu menghubungkan wilayah Desa Kakaniuk dan Desa Kateri di Kecamatan Malaka Tengah. Anggarannya bahkan sudah dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan ditegaskan lagi dalam  Pendapat Akhir F-PDIP terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,  akhir Nopember lalu.

Dalam keseharian masyarakat Malaka selama ini, menurut Devi, masyarakat Malaka mengalami kesulitan menyeberangi Sungai Numbei terutama pada saat musim hujan.

“Yang paling sengsara adalah orang sakit, ibu hamil dan anak sekolah pada saat musim hujan”, demikian Devi.

Devi menjelaskan, fraksinya memperjuangkan jembatan itu untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, dia sangat menyesalkan pandangan dari sesama anggota Dewan.

“Bagi kami PDIP, kebutuhan masyarakat lebih utama daripada anggota Dewan. Anggota Dewan hanya 25 orang. Tetapi, masyarakat  pemanfaat jembatan gantung itu justru lebih banyak jumlahnya daripada jumlah anggota Dewan”, tandas Devi.

Devi menilai pandangan sebagian anggota Dewan itu menunjukkan hanya memperjuangkan kepentingan anggota Dewan bukan kepentingan rakyat Malaka.

Petrus Tei Seran yang diakrabi Doddy dari Fraksi Partai Hanura yang menghubungi TIMORline.com melalui jaringan telepon selulernya, Rabu (19/12/2018), menegaskan, anggaran Rp2 miliar yang disebut-sebut F-PDIP untuk pembangunan Jembatan Gantung Numbei sangat tidak rasional.

Doddy menilai anggaran sebesar itu adalah anggaran setengah hati. Selaku Ketua Komisi III dan anggota Fraksi Partai Hanura, Doddy mengaku sudah menyampaikan pendapatnya ini baik dalam Rapat  Badan Anggaran maupun Rapat  Paripurna.

Menurut Doddy, bentangan Sungai Numbei yang diperkirakan mencapai 200 meter lebih tidak masuk akal kalau dibangun Jembatan Gantung di atasnya. “Itu bukan jembatan gantung tapi jembatan goyah”, tandas Doddy sambil tertawa kecil dari balik telepon.

Doddy yang mantan Ketua Komisi I DPRD Malaka itu mengatakan, Numbei itu sebuah dusun di Desa Kateri. Sedangkan Kakaniuk itu tempat kelahiran dan kampung halamannya. Sebagai anggota Dewan, dia tidak menutup mata terhadap kondisi itu. Sebab, toh jembatan itu dibutuhkan masyarakat setempat terutama anak-anak sekolah, orang sakit dan ibu hamil pada saat musim hujan.

Tetapi, jembatan dimaksud tidak bisa dibangun dengan anggaran Rp2 miliar.

“Mungkin kita perlu bangun jembatan permanen sehingga anggarannya harus lebih besar dengan melihat kemampuan APBD kita. Kalau APBD kita kurang, kita minta dari APBN melalui DAK”, tandas Doddy.

Sebetulnya, menurut Doddy, dari Dusun Numbei ke Desa Kakaniuk, bisa dibuatkan jalan darat, tidak harus melewati sungai. Kondisi seperti ini bisa diintervensi menggunakan dana desa.

Sebaliknya, bila ingin bangun jembatan permanen di atas Sungai Numbei maka harus dilakukan  studi kelayakan terlebih dahulu.

Selain studi kelayakan, perlu ada survei dan perhitungan anggaran yang matang dari Dinas Pekerjaan Umum sebagai dinas teknis. Sehingga, anggaran yang dialokasikan tidak asal disebut tapi harus diperhitungkan secara baik.

“Inilah yang membuat saya ngotot dalam proses penganggaran di Dewan untuk mengalihkan dana Rp2 miliar itu. Jadi, dananya dialihkan, Rp250 juta ke Dinas Pekerjaan Umum dan Rp1,75 miliar ke pos Sekretariat Dewan”, kata Doddy.

Doddy menjelaskan, anggaran Rp250 juta yang dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum itulah yang Fraksi Hanura maksudkan digunakan untuk survei dan apalah namanya untuk pembangunan Jembatan Numbei.

“Dari hasil survei itu kemudian bisa dipastikan apakah jembatan yang akan dibangun itu jembatan gantung atau jembatan permanen”, tandas Doddy.

Sedangkan anggaran sebesar Rp1,75 miliar dialihkan ke pos Sekretariat Dewan dimaksudkan antara lain untuk studi banding termasuk studi banding tentang jembatan gantung.

“Saya punya beberapa contoh jembatan gantung. Kalau dalam studi banding ternyata di Dusun Numbei itu tidak bisa dibangun jembatan gantung, ya, kita bangun jembatan permanen. Kalau APBD tidak mampu, ya, kita minta dari pusat melalui DAK. Semua ini sudah saya jelaskan baik dalam Rapat Badan Anggaran maupun dalam Rapat Paripurna. Jadi, permintaan pengalihan anggaran itu dilakukan  bukan tanpa alasan”, demikian Doddy.

Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *