ASN Diminta Tetap Menjaga Netralitas Dalam Pemilu 2019

BETUN, TIMORline.com-Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari camat dan staf, kepala desa dan staf, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama anggota harus tetap menjaga netralitas dalam pemilu 2019. Sebab, dalam pengalaman pelaksanaan pemilu selama ini, banyak ASN yang terlibat politik praktis dengan berbagai alasan.

Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 di Aula Hotel Cinta Damai, Betun, Selasa (18/12/2018).

Dalam sosialisasi ini tampil dua narasumber bersamaan, yakni Asisten I Setkab Malaka Zakarias Nahak membawa materi Netralitas ASN Dalam Pemilu  dan Penanganan Pelanggaran Pemilu  dibawakan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Petrus Nahak Manek.

Zakarias Nahak dalam menyampaikan materinya berulang-ulang menekankan netralitas ASN dalam pemilu. Sehingga, para camat perlu menertibkan para staf yang ASN. Hal serupa perlu dilakukan para kepala desa.

“Netralitas ASN ini bukan dibuat-buat tetapi memang diatur dalam aturan perundang-undangan tentang kepemiluan”, katanya.

Zakarias yang mantan Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu itu berharap bisa menentukan sikap secara tepat dalam pemilu. Sebab, dengan adanya aturan tentang netralitas ASN itu maka ASN mendapat pengawasan ketat pula dari masyarakat. Termasuk sarana pemerintah yang dipakai karena jabatan atau tugasnya. Bahkan, untuk menghadiri kampanye pemilu memakai seragam saja dilarang.

Meskipun demikian, menurut Zakarias, hingga saat ini belum ada ASN yang diketahui melakukan pelanggaran pemilu. “Kalau pun ada, belum dilaporkan kepada atasan”, demikian Zakarias.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka Petrus Nahak Manek dalam menyampaikan materinya tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu mengingatkan peserta bahwa Pemilu yang sarat pelanggaran akan mempengaruhi hasil pemilu yang berkualitas.

“Yang melakukan pelanggaran pemilu paling banyak  adalah ASN. Sebab, mereka bisa melakukan apa saja dengan menabrak aturan yang ada untuk mencapai keinginannya”, katanya.

Menurut Pieter, ASN boleh berpolitik dengan memberikan pencerahan kepada staf, misalnya kepala dinas dan camat atau kepala desa. Tetapi, dalam pencerahan itu, kepala dinas, camat dan kepala desa tidak boleh mengarahkan staf untuk memilih calon  atau partai tertentu.

Pada sesi sebelumnya, Petrus Kanisius Nahak tampil membawakan materi: Aturan Pengawasan Pemilu.

Sebagai moderator sesi pertama dan kedua adalah Wilfridus Son Lau. (cyk/til).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *