TAPD Kabupaten Malaka Anggarkan Kegiatan Renaksi KPK dan BPK Rp3,7 Miliar

BETUN, TIMORline.com-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.717.340.000,00 atau Rp3,7 miliar untuk kegiatan Rencana Aksi (renaksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Renaksi ini merupakan  kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka. Kegiatan ini pun merupakan tambahan kegiatan pada saat pembahasan Rancangan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)  Tahun Anggaran (TA) 2019 antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD pada 28 Nopember 2018.

Bersamaan dengan waktu asistensi  anggaran di Biro Keuangan Propinsi NTT di Kupang pada Selasa 11 Desember lalu, tiga anggota DPRD Malaka yang terdiri dari Nikolas Makleat, Krisantus Yulius Seran dan Yoseph Bria Seran, menyatakan keberatan. Mereka meminta pihak Biro Keuangan untuk membatalkannya. Mereka memahami anggaran itu  merupakan anggaran ‘siluman’. Sebab, penganggarannya tidak direncanakan terlebih dahulu dan tidak mendapat pembahasan komisi-komisi di DPRD Malaka.

Anggaran untuk kegiatan renaksi KPK dan BPK itu diketahui hanya merupakan sebagian kecil anggaran ‘siluman’ senilai Rp33,75 miliar yang dituduhkan ketiga anggota Dewan itu kepada TAPD Kabupaten Malaka.

Dugaan anggaran ‘siluman’ itu bahkan dibuka kepada publik melalui jumpa pers yang dilakukan ketiga anggota DPRD itu di Kupang pada Rabu (12/12/2018) malam.

Merespon materi jumpa pers ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka Donatus Bere menggelar konferensi pers khusus di ruang kerjanya, Jumat (14/12/2018).

Dalam konferensi pers itu, Sekda Donatus selaku Ketua TAPD menegaskan, dana sebesar Rp33,75 miliar itu termasuk anggaran kegiatan Renaksi KPK dan BPK merupakan rancangan anggaran yang diajukan Pemerintah dalam hal ini TAPD sebagai wujud kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Malaka Tahun 2018-2020, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 atau sehari sebelum dilakukan rapat Badan Anggaran.

Sehingga, bagi TAPD,  sangat beralasan dan masuk akal apabila Pemerintah baru mengajukan usulan tambahan dana untuk membiayai kegiatan Rencana Aksi KPK dan kegiatan prioritas lainnya, pada hari Rabu, 28 November 2018.

Penegasan  ini juga termuat dalam Point (3) Pernyataan yang dibacakan Sekda Donatus di hadapan wartawan dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendampinginya.

Dalam Point (1) Pernyataan yang sama, Sekda Donatus menjelaskan, anggaran tambahan kegiatan  sebesar Rp33.758.776.000,00 bukan dana siluman sebagaimana yang disampaikan 3 (tiga) anggota DPRD yaitu Yulius Krisantus Seran (Partai Gerindra), Nikolas Makleat (Partai Gerindra) dan Yosef Bria Seran (Partai Demokrat).

“Dana tersebut dibahas bersama, pada rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malaka dan TAPD Kabupaten Malaka pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, dan Rapat Paripurna pada Hari Kamis, tanggal 29 November 2018”, demikian Sekda Donatus saat membacakan Point (1) Pernyataan Pemerintah Kabupaten Malaka itu.

Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *