TAPD Kabupaten Malaka Diduga Ajukan Anggaran ‘Siluman’ dalam RAPBD 2019

BETUN, TIMORline.com-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malaka diduga kuat mengajukan beberapa kegiatan dan anggarannya yang tidak melalui tahapan perencanaan. Kegiatan itu malahan langsung dibawa  dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat.

Ketua Komisi II DPRD Malaka Krisantus Yulius Seran yang ditemui TIMORline.com, Jumat (14/12/2018) siang, menjelaskan, kegiatan apa pun dan berapa anggarannya harus direncanakan setiap organisasi  perangkat daerah terlebih dahulu, bukan asal selundup.

“Kegiatan dan anggarannya itu kemudian dibahas bersama antara komisi DPRD berwewenang  dan organisasi pemerintah daerah terkait sebagai mitra. Selanjutnya, dibawa ke rapat pembahasan badan anggaran”, katanya.

Yulius yang biasa disapa Lius itu menangkap adanya proses-proses penganggaran yang tidak prosedural dan melangkahi peraturan perundang-undangan. Sebab, penganggaran yang dilakukan TPAD Kabupaten Malaka tidak sesuai tahapannya.

“Tidak direncanakan dan dibahas dalam komisi tetapi kemudian muncul dalam pembahasan badan anggaran. Penganggaran seperti ini yang saya namakan anggaran siluman. Kalau kemudian anggaran ini ditetapkan dalam APBD Kabupaten Malaka 2019 maka banyak orang siap masuk penjara. Sebab, kita akan bawa dan serahkan dokumennya langsung kepada KPK”, tandas Lius.

Mantan Kepala Desa Weulun itu siap masuk penjara bila kemudian langkah-langkah penyelamatan uang negara yang dilakukannya berdampak hukum.

Lius menegaskan, dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap RAPBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019, empat fraksi di DPRD Kabupaten Malaka secara tegas menolak anggaran yang dianggap siluman tersebut. Empat fraksi itu adalah Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka Nikolas Makleat dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, sampai saat ini dirinya sebagai salah satu ketua badan anggaran tidak menandatangani nota kesepakatan alokasi anggaran siluman tersebut.

Sebab, anggaran yang tidak direncanakan dan dibahas dalam komisi tetapi kemudian dimunculkan saat pembahasan di Banggar dinilainya merupakan perbuatan melawan hukum karena terindikasi merugikan negara.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Malaka Yoseph Bria Seran.

“Persoalan penyelundupan anggaran siluman di DPRD Kabupaten Malaka sudah sering terjadi. Sebab, anggaran-anggaran itu tidak direncanakan organisasi perangkat daerah terlebih dahulu dan tidak pernah dibahas dalam komisi-komisi di DPRD Kabupaten Malaka”, tandas Yoseph.

Dia berharap pers dan DPRD Kabupaten Malaka bahu-membahu mengontrol kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka untuk selalu merencanakan dan merealisasikan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan dengan anggaran ‘siluman’ mencapai Rp33,75 miliar itu diduga tersebar di 15 organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran sebesar ini malahan sudah diasistensi di Biro Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (11/12/2018). Sehingga, ketiga anggota Dewan itu memastikan sudah bisa ditetapkan dalam APBD Kabupaten Malaka TA 2019 dalam waktu satu dua hari ini.

Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *