Inilah 15 OPD yang Diduga Kuat Ajukan Anggaran ‘Siluman’ Rp33,75 Miliar

BETUN, TIMORline.com-Dua hari terakhir, Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dibuat geger. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka Donatus Bere disoroti tiga anggota DPRD setempat, yakni Nikolas Makleat dari Fraksi Partai Gerindra, Krisantus Yulius Seran dari Fraksi Partai Gerindra dan Yoseph Bria Seran dari Fraksi Persatuan Demokrat.

Krisantus yang ditemui TIMORline.com di Betun, Jumat (14/12/2018) siang, mengatakan, ketiganya menduga kuat TAPD Kabupaten Malaka telah memunculkan anggaran ‘siluman’ dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019.

“Nilainya sangat fantastis bagi orang Malaka, mencapai miliaran, sebesar Rp33.758.776.000,00 atau Rp33,75 miliar”, kata Krisantus yang biasa diakrabi Lius itu.

Menurut Lius, anggaran sebesar itu sudah diasistensi pihak Pemkab Malaka di Biro Keuangan Propinsi NTT pada Selasa (11/12/2018).

“Bila kemudian ditetapkan dalam APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019, kami akan bawa dan laporkan langsung ke KPK di Jakarta. Mau masuk penjara, ya, masuk saja. Ini sudah risiko menjadi anggota Dewan”, tandas Lius.

Koleganya sesama anggota fraksi, Nikolas Makleat, yang juga Wakil Ketua DPRD Malaka berharap Biro Keuangan Propinsi NTT mempertimbangkan keberatan mereka. Sebab, bila kemudian anggaran ‘siluman’ itu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tenntang APBD Kabupaten Malaka TA 2019, dia bersama-sama dengan Lius dan Yoseph akan melaporkan Pemkab Malaka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

Sebab, menurut Nikolas, penganggaran itu tidak melalui tahapan perencanaan dan pembahasan di komisi-komisi DPRD.

“Jika anggaran siluman itu dipaksakan untuk ditetapkan dalam Perda APBD maka kita akan melaporkan penetapan itu ke Kejaksaan Tinggi NTT sebagai perbuatan melawan hukum”, demikian Nikolas.

Sesuai data yang diperoleh TIMORline.com, anggaran siluman sebesar Rp33,75 miliar itu diajukan 15 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Malaka. Ke-15 OPD itu adalah:

  1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp3.389.340.000,00 untuk kegiatan: Renaksi KPK dan BPK; Bagi Hasil Retribusi kepada Desa; dan Pengurangan Bansos Dialihkan ke Dinas Sosial dan Bagian ULP;
  2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Rp1.546.235.000,00 untuk kegiatan: Implementasi e-Planning;
  3. Inspektorat Rp1.715.491.000,00 untuk kegiatan: Penguatan Peranan APIP;
  4. Kecamatan Botin Leobele Rp380.000.000,00 untuk kegiatan: Pengadaan Tangki Air 1 (satu) Unit;
  5. Dinas Kesehatan Rp8.000.000.000,00 untuk kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (KTP-e);
  6. Dinas PUPR Rp160.000.000,00 untuk kegiatan: Pipanisasi;
  7. Bagian Hukum Rp100.000.000,00 untuk kegiatan: Fasilitasi LHKPN dan HAM;
  8. Satpol PP Rp150.000.000,00 untuk kegiatan: Penegakkan Perda;
  9. Dinas Penanaman Modal Rp175.000.000,00 untuk kegiatan: Pengadaan Server Pelayanan Terpadu;
  10. Bagian Organisasi Rp254.710.000,00 untuk kegiatan: Anjab dan ABK;
  11. Bagian ULP Rp428.000.000,00 untuk kegiatan: Honor Pokja;
  12. Dinas Sosial Rp500.000.000,00 untuk kegiatan Sosial;
  13. Sekretariat DPRD Rp2.000.000.000,00 untuk kegiatan: Bimtek dan Stuba;
  14. Dinas PKPO Rp6.500.000.000,00 untuk kegiatan: El Tari Memorial Cup dan Pengadaan Buku;
  15. RSPP Betun Rp8.460.000.000,00 untuk kegiatan: Pengadaan Tangki Air 1 (satu) Unit; Honor Dokter PNS 12 orang x 1.000.000 x 12 bulan; Jasa Medik 6 orang dokter: 44 % x 6.000.000.000; dan Belanja Operasional BLUD.

Catatan: Rincian sub item kegiatan dan anggarannya melekat pada setiap item kegiatan. Diolah: Redaksi TIMORline.com.

Reporter/Editor: Cyriakus Kiik

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *