Dituding Soal Anggaran ‘Siluman’, Inilah Klarifikasi Pemkab Malaka

BETUN, TIMORline.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat dituding melakukan penganggaran tidak terencana dan tidak dibahas dalam komisi-komisi di DPRD Kabupaten Malaka.

Tudingan itu berasal dari tiga anggota DPRD setempat, yakni Nikolas Makleat dari Fraksi Partai Gerindra yang adalah Ketua Badan Anggaran dan Wakil Ketua DPRD Malaka, Krisantus Yulius Seran dari Fraksi Partai Gerindra dan Yoseph Bria Seran dari Fraksi Persatuan Demokrat. Ketiganya menyebut anggaran tidak terencana itu dengan anggaran ‘siluman’.

Bagaimana reaksi TAPD Kabupaten Malaka yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, inilah pernyataan resminya melalui Konferensi Pers yang dilakukan di ruang kerjanya, Jumat (14/12/2018) siang.

Menurut Sekda Donatus, penyusunan RAPBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, dan peraturan pelaksana lainnya. Sehingga, dapat dipastikan bahwa penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019 dilakukan secara prosedural dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan siklus anggaran yang sudah ditetapkan.

Dijelaskan pula, RAPBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 sudah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Malaka pada 29 Nopember 2018 dan telah dievaluasi oleh TAPD Propinsi NTT pada 11 Desember 2018.

“Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Malaka telah menyusun RAPBD secara tepat waktu dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan”, tandas Sekda Donatus yang mantan Kabag Humas Setkab Belu itu.

Mantan Asisten III Setkab Belu ini juga menjelaskan, konferensi pers itu dilakukan setelah mencermati hasil konverensi pers dalam bentuk video dalam Group Facebook PILKADA MALAKA 2015 yang dilakukan Yulius Krisantus Seran (Partai Gerindra), Nikolas Makleat (Partai Gerindra) dan Yosef Bria Seran (Partai Demokrat) di Kupang pada hari Rabu, 11 Desember 2018.

Diungkap, dalam konferensi pers itu, ketiga anggota DPRD Malaka itu menuding pihak TAPD Kabupaten Malaka membuat anggaran ‘siluman’ yang jumlahnya mencapai Rp33,75 miliar. Ada pernyataan-pernyataan yang dinilai bernada pembohongan publik, tidak benar dan berindikasi hukum.

Inilah pernyataan klarifikasi lengkap Sekda Malaka Donatus Bere selaku Ketua TAPD Kabupaten Malaka:

  1. Dana sebesar Rp. 33.758.776.000 bukan dana siluman sebagaimana yang disampaikan 3 (tiga) anggota DPRD yaitu: Yulius Krisantus Seran (Partai Gerindra), Nikolas Makleat (Partai Gerindra) dan Yosef Bria Seran (Partai Demokrat), karena dana tersebut dibahas bersama, pada rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malaka dan TAPD Kabupaten Malaka pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, dan Rapat Paripurna pada Hari Kamis, tanggal 29 November 2018.
  2. Pengertian “dana siluman” sebagaimana dimengerti publik adalah dana yang tidak pernah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPRD pada setiap tahapan. Kenyataannya bahwa dana sebesar Rp. 33 miliyar tersebut telah dibahas pada Rapat Banggar juga Rapat Paripurna. Yang ada yaitu 3 (tiga) orang “SILUMAN” yang menghadiri rapat evaluasi RAPBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 di Badan Keuangan Provinsi NTT tanpa mendapatkan memo penugasan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka.
  3. Bahwa dana sebesar Rp. 33 miliyar lebih tersebut merupakan rancangan yang diajukan Pemerintah dalam hal ini TAPD sebagai wujud kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Malaka Tahun 2018-2020, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 atau sehari sebelum dilakukan rapat Badan Anggaran. Sehingga sangat beralasan dan masuk akal apabila Pemerintah baru mengajukan usulan tambahan dana untuk membiayai kegiatan Rencana Aksi KPK dan kegiatan prioritas lainnya, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018.
  4. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan pada tingkat Rapat Badan Anggaran dan Rapat Paripurna, mayoritas DPRD Kabupaten Malaka menyatakan menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2019 yang diajukan Pemeritah, termasuk usulan tambahan dana sebesar Rp.33 miliyar lebih. Hal ini dibuktikan dengan hasil pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malaka dimana 4 (empat) dari 7 (tujuh) Fraksi di DPRD Kabupaten Malaka menyatakan setuju, masing-masing: Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Hanura, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB. Sedangkan 2 (dua) fraksi menyatakan menerima dengan catatan yaitu: Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra, sedangkan Fraksi Persatuan Demokrat tidak hadir dan tidak menyampaikan pendapat. Demikian juga pada rapat Banggar dan Rapat Paripurna, mayoritas DPRD menyatakan menerima RAPBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 yang diajukan untuk dibawa dan dievaluasi di Provinsi NTT.
  5. Bahwa sikap yang ditunjukkan 3 (tiga) anggota DPRD Kabupaten Malaka tersebut dianggap tendensius, provokatif, kampanye hitam, pembodohan dan pembohongan publik. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka secara santun memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya menentang kebijakan yang pro rakyat. Sikap yang ditunjukkan 3 (tiga) anggota DPRD Kabupaten Malaka tersebut juga menggambarkan bahwa mereka tidak paham proses pembahasan dan juga tidak paham siklus anggaran.
  6. Pernyataan anggota DPRD Yoseph Bria Seran bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memasukan 4 (empat) kendaraan dinas dalam RAPBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 adalah pernyataan yang tidak benar, yang bersangkutan tidak mengetahui mekanisme penyusunan APBD dan tidak memiliki kualitas sebagai anggota DPRD yang tidak bermutu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu anggota DPRD tersebut harus segera membuat dan memperbaiki pernyataan tersebut dan jika tidak maka akan dibawah ke ranah hukum karena pernyataan itu adalah kebohongan belaka, mimpi di siang bolong.
  7. Hal ini menggambarkan bahwa ketiga anggota DPRD tersebut berjuang untuk kepentingan pribadi dan partai, bukan untuk kepentingan Masyarakat Malaka secara luas.

Demikian klarifikasi atas pernyataan 3 (tiga) anggota DPRD Kabupaten Malaka kepada publik sebagai bentuk tanggungjawab moril dan keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat Kabupaten Malaka. Sebagai pemerintah, kami menghimbau seluruh masyarakat Malaka untuk tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan oknum tertentu yang pada intinya menurunkan kredibilitas pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selamat siang, Tuhan Memberkati.

a.n. Bupati Malaka

Sekretaris Daerah/Ketua TAPD,. Donatus Bere, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19611231 199103 1 079

Hadir mendampingi Sekda Donatus saat konferensi pers antara lain Asisten III Yoseph Parera, Sekwan Carlos Moniz, Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Yustinus Nahak, dan Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Yohanes Bernando Seran.

Reporter/Editor: Cyriakus Kiik

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *