oleh

Menteri Yohana: Pekerja Perempuan Indonesia Dianggap Budak di Luar Negeri

ATAMBUA, TIMORline.com-Para pekerja perempuan Indonesia dianggap  budak di luar negeri dan sangat merendahkan hak azasi mereka. Sebab, para pekerja perempuan Indonesia hanya menuruti apa saja yang dimaui majikannya.

Karena itulah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indonesia Yohana Susana Yembise menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia  untuk berani melawan konspirasi, para mafia, para calo dan para agen perdagangan orang.

“Kita harus berani tangkap dan adili mereka karena sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Mereka sudah melakukan hal yang salah di negara kita ini”, kata Menteri Yohana saat acara Sosialisasi PP untuk Menghentikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gedung Graha Kirani Atambua, ibukota Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL, Kamis (06/12/2018).

Apa yang disampaikan Menteri Yohana merupakan kesannya saat mengunjungi beberapa negara belum lama ini. Sebab, hampir semua kedutaan besar Indonesia di  negara-negara itu tidak memandang Hak Asasi Manusia para pekerja Indonesia.

“Mereka menganggap perempuan-perempuan Indonesia adalah budak. Sebab,  para TKW kita memiliki karakter penurut.   Akhirnya timbul kekerasan dan kejahatan.

Baginya, para mafia perdagangan orang  telah melakukan kejahatan terhadap HAM, kejahatan terhadap Hak Azasi Perempuan, dan kejahatan terhadap Hak Azasi Anak. Karena itu, semua orangtua diminta menjadi duta Stop Tindak Pidana Perdagangan Orang. “Sampaikan kepada semua orang tua yang tidak sempat hadir, jangan biarkan anak mereka menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, tegasnya.

Menteri Yohana sangat menyayangkan para orangtua yang entah dengan tahu dan mau atau tidak telah mengirim anak perempuannya  menjadi TKW ilegal. Baginya, mereka adalah korban dari ulah dan salah asuh orang tua.

“Mereka adalah korban dari ulah orangtua. Mereka adalah korban salah asuh orangtua,” tegasnya.

Menteri asal Papua itu  mengingatkan,  tugas orangtua  adalah membina dan mendidik anaknya menjadi manusia yaang berkualitas. Hal itu   diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sebab, merekalah yang akan  memutuskan mata rantai Tindak Pidana peragangan orang di Indonesia.

Pada 2017 terdapat 62 TKI yang dikirim pulang dalam keadaan meninggal. Sedangkan selama 2018 sudah 72 jenazah yang dipulangkan dari luar negeri.

“Saya menduga masih banyak TKI asal NTT yang meninggal, namun tidak dikirim pulang,” demikian Menteri Yohana. (cyk/til)

Komentar