KPUD Malaka Bagi APK Pileg dan Pilpres 2019, PPP Menolak

BETUN, TIMORline.com-Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malaka (KPUD) Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membagi Alat Peraga Kampanye (APK) kepada partai politik peserta pemilu 2019  tetapi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak.

Selain partai politik, KPUD Malaka juga membagi APK kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal itu disampaikan Komisioner KPUD Kabupaten Malaka Emanuel Adipapa  di sela-sela  pembagian APK di Kantor KPUD Malaka, Rabu (05/12/2018).

Eman, begitu akrabnya, menjelaskan,  APK yang  dibagikan tersebut merupakan APK yang dicetak oleh KPU. Sedangkan  yang menerima APK tersebut adalah  para penghubung partai politik dan calon anggota DPD dengan KPUD Malaka.

“APK  berupa baliho dan spanduk itu akan dipasang pada zona-zona yang telah ditentukan”, kata Eman.

Mantan wartawan TVRI itu menjelaskan, jumlah calon anggota DPD asal Daerah Pemilihan NTT ada 36 orang. APK-nya dicetak sesuai jumlah calon anggota DPD tetapi hingga saat ini baru 13 penghubung calon anggota DPD yang mengambil APK.

Dia menambahkan, meskipun baru 13 penghubung calon anggota DPD  yang mengambil APK, Eman yakin penghubung semua calon anggota DPD sudah bisa ambil APK dalam waktu satu dua hari ini.

Untuk partai politik, hingga pukul 18.00 wita sudah 14 dari 15 partai politik peserta pemilu yang mengambil APK. Satu-satunya partai politik yang belum mengambil APK adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Malaka Pontianus Manek yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, pihaknya menolak APK yang dibagikan KPU. Sebab, desainnya tidak sesuai dengan kesepakatan partai politik peserta pemilu dan KPU.

Menurut Pontianus, sesuai desain yang disepakati antara partai politik peserta pemilu dan KPU,  dalam desain APK KPU  itu seharusnya ada foto dan nama semua caleg kabupaten. Tetapi, yang ada hanya foto tokoh.

“Jadi, PPP tolak APK KPU karena desainnya tidak sesuai  kesepakatan partai peserta pemilu dengan KPU”, tandas Pontianus.

Untuk APK Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, pihak KPU belum bisa serahkan ke tim kampanye masing-masing pasangan calon saat ini. Sebab, pihaknya masih menunggu SK Tim Kampanye dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Kita sudah bersurat kepada seluruh penghubung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk segera memasukkan SK Tim Kampanye. Apabila SK Tim Kampanye pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sudah kita terima, kita segera  bagikan APK Pilpres-nya”, jelas Eman.

Kegiatan pembagian APK ini diawasi anggota Bawaslu Kabupaten Malaka. Sebelum diserahkan, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan berita acara serah terima APK. Selain itu, penghubung partai politik dan calon anggota DPD foto bersama anggota KPU dan Bawaslu dilatari spanduk dan baliho partai politik dan calon anggota DPD bersangkutan.

Setiap partai politik dan calon anggota DPD mendapat 10 spanduk dan 15 baliho.

“APK yang dibagi ini adalah APK yang dicetak KPU. Sedangkan partai politik bersama calonnya dan calon anggota DPD  cetak sendiri lagi”, kata Em Abdullah, Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Belu. (cyk/til)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Dilarang copy