Dialog Akan Menyelesaikan Masalah Papua

Oleh: Jacob J. Herin

PADA  20 Juni 1545,  kapten kapal San Juan bernama Inogio Ortiz de Retes berlayar menyusuri pesisir  sebuah pulau besar. Ketika berlayar di salah satu muara Sungai Amberno di pantai utara wilayah  itu kKapal  San Juan berlabuh, sebelum melanjutkan pelayaran menuju Meksiko.

Para penumpang kapal  asal Spanyol  turun ke darat sampai di kaki pegunungan. Ketika kembali ke kapal Inogio menamakan pulau itu  bernama “Nueva Guinea”, karena perawakan penduduknya mirip dengan penduduk  Guinea  di  Benua Afrika.

Setelah 169 tahun ditemukan pulau itu, Pemerintahan  Spanyol menyerahkan Nueva Guinea kepada  Pemerintah Kerajaan Belanda pada 1714 berdasarkan persetujuan di Utrecht. Selanjutnya Belanda mengambil Papua secara resmi pada 1828.

Dari 1828-1963,  Papua Barat di bawah pemerintahan Belanda. Sejak 1945-1963 Pemerintahan Belanda telah menyiapkan  wilayah Papua Barat menjadi sebuah negara merdeka.

Pemerintah Indonesia mengumumkan Maklumat berupa Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) melakukan konfrontasi perang dengan Belanda yang menolak menyerahkan Papua. Ahkirnya pada 15 Januari 1962  terjadi pertempuran di Laut Arafuru antara Angkatan Laut Belanda dengan Indonesia di daerah Pantai Barat Irian Barat  yang mengakibatkan Admiral Yos Sudarso dan KRI Macan Tutul ditenggelamkan oleh kekuatan Angkatan Laut Belanda. Kemudian dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)  sesuai dengan perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Penduduk Irian Barat yang dilaksanakan  pada 14 Juli-2 Agustus melalui sebuah Resolusi Nomor 2504 pada 19 Nopember 1969.

Sejak saat itulah  rakyat Irian Barat  mengalami perlakuan tidak adil di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat semakin menderita sejak propinsi itu menjadi Daerah Operasi Militer. Penangkapan sewenang-wenang dan berbagai tindakan lainnya yang tidak menghormati martabat manusia. Pelanggaran HAM mencakup pelanggaran hak sipil, kolektif, sosial, dan budaya. Misalnya hak atas pendidikan, berapa banyak buku dan peralatan lain yang tersedia untuk para guru di kampung-kampung. Hak untuk kesehatan, berapa dokter atau perawat yang berkarya di kampung-kampung?

Bernabas Suebu yang pernah menjabat Gubernur Papua dalam satu seminar di Maumere Flores mengungkapkan  selama lima tahun menjabat gubernur telah mendengar hati nurani rakyat Papua di seluruh desa-desa di propinsi itu. Orang Papua mengatakan, akibat diskriminasi pembangunan yang diterapkan pemerintah pusat di Jakarta, telah membuat rakyat  memilih untuk melepaskan diri dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada tujuh alasan  yang mendorong rakyat  memilih melepaskan diri antara lain;

Pertama, karena tidak merasa sebagai bagian dari Bangsa Indonesia. Perasaan sebagai orang lain dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Papua dalam semua aspek, terutama dari segi sosial budaya. Walaupun Bangsa Indonesia terdiri dari unsur-unsur yang berbeda-beda, tetapi Rakyat Papua merasa bahwa  perbedaan mereka adalah perbedaan yang tidak mungkin untuk hidup berdampingan dengan lainnya  sebagai suatu bangsa.

Kedua, diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif. Beberapa Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dinilai oleh mereka sebagai kebijaksanaan yang tidak adil dan diskriminatif, misalnya antara lain: Kebijakan tentang pembangunan transmigrasi yang menganak-tirikan penduduk lokal sejak  masa Presiden Soeharto  dan kebijaksanaan Departemen Agama yang diskriminatif, kebijakan perimbangan keuangan Pusat-Daerah, khususnya kebijakan fiskal yang diskriminatif.

Ketiga, tidak pernah menikmati sumber kekayaan alam di bumi Papua yang adalah milik rayat Papua. Sebagai kelompok minoritas (secara suku dan agama) mereka berpikir bahwa aset yang mereka sumbangkan kepada Bangsa dan Negara RI sangat besar (20% wilayah daratan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), ibarat propinsi yang memberikan saham terbesar kepada republik ini, tetapi mereka sendiri hidup miskin di atas kekayaan alamnya sendiri.

Keempat, selalu ditindas dan banyak rakyat yang dibunuh bila mereka menuntut hak-hak mereka. Pada waktu-waktu yang lalu, tuntutan rakyat atas hak-hak mereka dalam berbagai bentuk, terutama hak ulayat mereka selalu berhadapan dengan aparat negara (Sipil, ABRI) yang sering menggunakan cara-cara kekerasan terhadap warganegara yang sedang menuntut hak-haknya (State Violence) dan pada gilirannya mereka kembali menjadi korban pelanggaran HAM.

Kelima, menolak proses integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas dasar PEPERA. Rakyat Papua merasa bahwa PEPERA telah direkayasa Pemerintah RI, Belanda, Amerika Serikat dan PBB, di mana rakyat Papua tidak dilibatkan sebagai subyek Hukum Internasional dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara demokratis sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang berlaku dalam masyarakat Internasional.

Keenam, rakyat setempat telah mencetuskan seluruh isi hati dan mempertaruhkan jiwa raga mereka yang tertuang dalam pernyataan politik pada Kongres II Rakyat Papua. Rakyat Papua, akhirnya tiba pada satu kesimpulan  bahwa apabila  mereka tidak memisahkan diri dari NKRI maka mereka akan punah dan harta kekayaan alam yang mereka miliki juga akan habis dirampas orang lain. Hal ini sangat mendorong hampir seluruh rakyat Papua untuk tiba pada niat dan tekad bersama, mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari NKRI

Ketuju, mereka akan berjuang terus untuk mencapai kemerdekaan dengan cara yang damai. Mereka juga ingin berjuang dan akan terus berjuang dengan cara-cara yang sopan, tertib dan damai karena perjuangan  untuk mencapai kebenaran dan keadilan bagi bangsa Papua.

Setelah 1963 Presiden RI Ir Soekarno mengumumkan  Irian Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia telah  membawa masyarakat  di wilayah itu  masuk  ke  dalam pergumulan  hidup  bersama saudara-saudaranya yang  berasal  dari propinsi-propinsi lain. Pergumulan itu banyak diwarnai selain ketegangan-ketegangan politis juga oleh kecemasan-kecemasan.  Pergumulan  ini  dapat dikatakan  sebagai pergumulan dalam usaha membangun suatu “integritas  bersama” yang baru. Integritas bersama  yang  baru  ini harus dibangun bersama waktunya dengan proses  transformasi  masyarakat  akibat  dari  pembangunan ekonomi  yang  dengan  gencar digalakkan pemerintah.

Proses  transformasi ditandai  dengan  menurunnya   peranan sektor  pertanian, meningkatnya peranan  sektor  industri  serta sektor  jasa dan melemahnya eknomi “tukar jasa” karena  masuknya ekonomi “Uang”. Sektor seperti industri pertambangan,  minyak dan gas alam tidak memberikan pemerataan keuntungan bagi masyarakat setempat.

Sektor minyak dan pertambangan emas  serta hasil hutan  diharapkan  menjadi pendapatan wilayah itu sekaligus mampu  menyerap tenaga  kerja lebih  banyak. Sektor jasa akan didominasi oleh lembaga pemerintah, perdagangan, keuangan, dan pariwisata.

Tokoh Masyarakat Adat (TMA) Papua dihadapkan pada situasi  baru  yang  berada di luar  perhitungannya.  Di satu pihak tokoh adat  menyadari  besarnya kepercayaan  yang  diberikan mesyarakat  Papua   kepadanya. Di lain  pihak  tak banyak pilihan yang bisa diambil  tokoh adat  guna mencoba menentukan rencana-rencana konkrit pendampingan rakyat yang harus ikut bergumul dalam proses transpormasi ini. Inilah tantangan  baru  yang membutuhkan pemikiran mendalam  untuk  bisa menentukan strategi pemecahannya

Tantangan  lain yang dihadapi  tokoh adat  adalah masalah  pemerataan  yang merupakan penjabaran dari asas “keadilan” yang  selalu dituntut dalam setiap pembangunan  masyarakat di dunia. Pembangunan ekonomi di Papua  secara  keseluruhan telah  menunjukan hasil nyata yang cukup  menggembirakan  misalnya pendapatan perkapita masyarakat  setempat meningkat, tapi jurang pemisah antara kaum pendatang dan penduduk pribumi bagaikan langit dan bumi.

Kendati  kemajuan-kemajuan yang dicapai sudah  cukup  tinggi namun  tingkat  ketertinggalannya dengan  propinsi-propinsi lain masih jauh. Partisipasi  seluruh masyarakat untuk bisa mengejar ketertinggalan  secepatnya  diupayakan  oleh pemerintah. Demi mengejar ketertinggalan  wilayah Papua telah dibuka lebih lebar. Tokoh adat  diharapkan bisa memainkan peranan sebagai ” motivator ” bagi kepentingan peningkatan partisipasi.

Namun masalahnya adalah seberapa jauh tokoh adat  bisa  mendapatkan keyakinan dalam dirinya bahwa kemajuan-kemajuan yang  dicapai nantinya berkat partisipasi yang meningkat dan berkat keterbukaan  Papua  itu benar-benar bisa dinikmati oleh  masyarakat  secara merata.

Hasil pembangunan di wilayah itu, terkesan  masih  kurang bisa dinikmati rakyat secara merata. Terkesan masih adanya  “dikotomi” antara pendatang dan penduduk asli. Tokoh adat  mungkin akan sulit bisa ikut meyakini berlakunya prinsip-prinsip ekonomi terbuka di mana “mereka yang lebih gesitlah yang bisa menikmati hasil lebih banyak “.

Namun  masyarakat setempat baru  menghadapi masalah-masalah baru di luar dugaan mereka.  Selain  masalah-masalah internal seperti perkawinan lain agama, pendidikan anak-anak dari pasangan  agama lain dll, masyarakat asli  juga  dibebani  masalah-masalah  eksternal  seperti penciptaan  kerukunan  antar agama,  dan  pemindahan-pemindahan penduduk dari rahim kebudayaan masyarakat  asli Papua.  Pendekatan penduduk  asli   terpaksa  harus banyak  belajar  tentang  bagaimana menangani masalah-masalah SARA. Mereka  menentang ketidakadilan, diskriminasi dan pelanggaran martabat manusia.

Tentang keadaan Papua dewasa ini tokoh adat merasa cemas, prihatin, kuatir dan harapan. Kecemasan, kekuatiran dan keprihatinan dewasa ini adalah kecemasan, kekuatiran dan keprihatinan terhadap terutama manusia Papua yang masih hidup di bawah perasaan ketakutan akibat kekerasan yang dilembagakan, pengawasan yang melampaui batas-batas kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga–lembaga kekerasan terhadap hampir seluruh aktivitas manusia Papua. Diformalkannya lembaga-lembaga ekstra yudisial yang membawa akibat pada extra-yudicial killing, exyra yudicial punishment, penyiksaan, penangkapan–penangkapan sewenang-wenang dan penahanan ilegal terutama oleh institusi extra yudicial, penyiksaan. Situasi  semacam inilah hanya akan menambah daftar jumlah barisan sakit hati.

Tokoh adat juga merasa cemas, kuatir dan prihatin terhadap kondisi-kondisi di bidang identitas etnis agama dan kultural yang semakin hari semakin memburuk. Pemerintah memiliki banyak sumber dana, sumber daya manusia dan komandan militer yang terlatih. Lalu, mengapa perang terus terjadi di wilayah ini sejak 1962 sampai 2018  dan tidak mampu mengatasinya. Ini kesalahan siapa? Mungkin karena ketidakmampuan dan  kebodohan kita ketika masuk ke wilayah Papua tidak mempelajari sistim hukum, adat istiadat dan kebudayaan rakyat yang dapat memberikan manfaat bagi kita dalam semua aspek pembangunan.

Posisi para pemimpin tokoh adat Papua  dewasa ini pada pilihan apa pun adalah menerima situasi yang dipilih rakyat Papua. Pada situasi ini, pilihan-pilihan yang dianjurkan adalah pilihan untuk melakukan referendum. Pilihan terhadap Referendum adalah pilihan yang demokratis yang mampu mengakomodasikan seluruh aspirasi dan suara hati rakyat Papua. Namun demikian, jika pilihan terhadap referendum menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaannya, termasuk kekuatiran dan kecemasan akan terjadinya pertumpahan darah dan perpecahan yang mendasar di kalangan rakyat Papua  sendiri maka pilihan lainya dianjurkan kepada Pemerintah Indonesia  memberikan wilayah  Papua sebagai satu wilayah FEDERASI. Federasi  untuk  tetap mempertahankan Papua  berada dalam wilayah NKRI. Otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat telah membuat perpecahan di kalangan rakyat Papua. Untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dianjurkan pemerintah  supaya dengan rendah hati memulai serangkaian dialog dengan kelompok-kelompok politik di Papua. Meredusir kekuatan bersenjata yang ada, mengurangi jumlah tentara, meredusir kewenangan ekstra-yudicial lembaga–lembaga exra-yudicial yang menakuti rakyat Papua.

Sangat diharapkan pemerintah dengan sungguh-sungguh bekerjasama dengan kelompok-kelompok resistensi untuk menyelesaikan masalah Papua melalui  dialog, supaya tercapailah penyelesaian bagi semua pihak. Pemerintah supaya menjamin rakyat Papua  hidup dalam suatu suasana kebebasan. Di mana mereka bisa memberikan pendapat mereka dan berserikat secara bebas tanpa rasa takut. Berpendapat bahwa hati nurani manusia harus dihormati dan memberikan suatu informasi yang benar tentang kejadian-kejadian umum secara jujur.

Kepada  Sekjen PBB  diharapkan bersedia memfasilitasi dialog antara kelompok resistensi rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan semua persoalan dengan terhormat, adil dan mencapai  perdamaian sejati. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *