Sejak Wabup Meninggal, Partai Pengusung Belum Mendapat Pemberitahuan dari Bupati Malaka

BETUN, TIMORline.com-Sejak Wakil Bupati (Wabup) Malaka Drs Daniel Asa meninggal dunia pada 15 September 2017 lalu, hingga saat ini pimpinan partai pengusung dan pendukung belum mendapat pemberitahuan dari Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH. Karena itu,  proses pengisian jabatan Wabup Malaka setelah  Daniel  meninggal pun belum terproses hingga saat ini.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Malaka Devie Hermin Ndolu di Kantor DPRD Malaka, Betun, Senin (26/11/2018).

PDIP adalah satu dari empat partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Drs. Daniel Asa dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Malaka 2015 lalu.

Menurut Devie, untuk proses pengisian jabatan Wabup Malaka, harus diawali dengan pemberitahuan bupati kepada para pimpinan partai pengusung dan pendukung. Atas pemberitahuan itu, partai pengusung dan pendukung  mengajukan nama-nama bakal calon Wabup kepada bupati.

Nantinya bupati kembalikan kepada pimpinan partai pengusung dan pendukung.  “Ohhh, sesuai aturan kita butuh dua orang saja sebagai calon Wabup. Sehingga, kalau misalnya ada empat atau lima bakal calon Wabup yang diajukan partai pengusung dan pendukung maka pimpinan partai harus berembuk dan bersepakat untuk hanya mengajukan maksimal dua calon dan minimal satu calon”, kata anggota Dewan empat periode itu.

Dengan mengutip aturan perundang-undangan tentang pengisian jabatan  Wabup, Devie menjelaskan, setelah dipastikan ada satu atau dua calon, bupati usulkan satu atau dua calon itu ke presiden melalui Mendagri untuk mendapat penetapan.

Berdasarkan penetapan Mendagri, pimpinan Dewan  membentuk Panitia Pemilihan Wabup. Selanjutnya, Dewan melakukan pemilihan.

Tetapi, menurut Devie, pimpinan dan anggota  DPRD Kabupaten Malaka tidak proses pengisian jabatan Wabup Malaka yang sudah  kosong 14 bulan karena memang hingga saat ini tidak ada pemberitahuan dari Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH kepada para pimpinan partai pengusung dan pendukung bahwa Wabup Daniel Asa sudah meninggal dunia.

“Jadi, prosesnya seperti  awal pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai pengusung”, tandas Devie.

Meskipun belum ada pemberitahuan bupati soal meninggalnya Wabup Daniel Asa ke pimpinan partai pengusung dan pendukung, PDIP Kabupaten Malaka secara internal sudah mengajukan lima bakal calon Wabup Malaka ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta. Ke-5 nama itu adalah Silvester Nahak, RoyTey Seran, Emanuel Nahak, Ronaldo Asury dan Ronny Bunga.

“Kelima nama ini mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan wakil bupati Malaka”, demikian Devie.

Tiga partai pengusung lainnya adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah partai pendukung.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Malaka Adrianus Bria Seran. (Foto: Tribunnews.com).

Ketua Partai Golkar Kabupaten Malaka Adrianus Bria Seran senada dengan Devie. “Betul, betul.  Sampai sekarang belum ada pemberitahuan dari bupati kepada para pimpinan partai pengusung. Semua kembali kepada bupati”, kata Adrianus kepada wartawan di Kantor DPRD Malaka, Betun, Rabu (28/11/2018).

Adrianus yang akrab disapa Adrin itu menjelaskan, pengisian jabatan Wabup Malaka itu kembali kepada partai pengusung dan pendukung. “Partai pengusung ada empat partai, yakni PDIP, Golkar, Demokrat dan NasDem.  Sedangkan partai pendukungnya satu partai, yakni Partai Hanura. Calon yang diajukan maksimal dua orang minimal satu orang. Apakah pimpinan partai pengusung dan pendukung sudah sepakat soal satu atau dua nama itu. Sekali lagi, semua kembali ke partai pengusung dan pendukung”, tandas Adrin.

Partai Golkar secara internal sudah mengajukan dua nama bakal calon Wabup Malaka pengganti Daniel Asa, yakni Maria Theresia Un Manek-Asa dan Joseph F.X. Un.

“Dua nama itu sudah diajukan ke pimpinan partai di propinsi dan pusat. Tetapi, sampai sekarang propinsi dan pusat belum kembalikan ke kita di kabupaten”, tandas Adrin.

Sekretaris Partai Hanura Petrus Tey Seran mendesak para pimpinan partai pengusung segera berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini bupati untuk segera melakukan pengisian jabatan Wabup Malaka. Sebab, pengisian jabatan itu sangat tergantung pada partai pengusung. Sedangkan Partai Hanura sebagai partai pendukung hanya menunggu.

Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Malaka Petrus Tey Seran. (Foto: Tribunnews.com).

“Jadi, kita diam. Kita tidak mengajukan calon. Kita tunggu sikap partai pengusung dalam mengoordinasikan pengisian jabatan bupati ini dengan bupati”, katanya.

Bupati Malaka dr Stefanus Bria, MPH dalam Jawaban Pemerintah Kabupaten Malaka Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malaka Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang Diajukan oleh Pemerintah Daerah, yang dibacakan Asisten III Yoseph Parera, menegaskan, pengisian jabatan Wabup yang kosong tidak dapat dilakukan secara tergopoh-gopoh, tidak cermat, amburadul dan ilegal. Sebab,  pengisian jabatan itu sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu akan menjadi kewenangan partai-partai pengusung dan pendukung untuk mengajukan calon sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Cyriakus Kiik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *